Gerakan protes masyarakat terkait kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) kembali terjadi. Teranyar, aksi ptotes terjadi di Bone, Sulawesi Selatan, yang menolak kenaikan PBB-P2 sebesar 300% pada Selasa (19/8).Sebelum naik 300%, tarif PBB-P2 di Bone juga telah naik 100% pada 2024. Unjuk rasa dilakukan di depan kantor Bupati di Jalan
Pemerintah menegaskan akan mengejar pajak dari aktivitas ekonomi yang selama ini belum tercatat atau dikenal sebagai shadow economy mulai 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Buku II Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Pengawasan ini akan dilakukan terhadap sejumlah sektor seperti perdagangan eceran, makanan dan minuman,
Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, KLH segera berdiskusi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk menyusun peta jalan (roadmap) untuk memastikan penyelesaian dan pengelolaan sampah plastik pada 2029. Hanif mengatakan, pemerintah memiliki target agar pengelolaan sampah nasional dapat mencapai 100% pada 2029, dengan sampah plastik
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau LPEM FEB UI mengungkapkan BI masih perlu menahan suku bunganya pada level saat ini 5,25%. Sebab, faktor eksternal terkini cenderung memiliki ketidakpastian yang tinggi. Dia menjelaskan, keputusan Bank Indonesia untuk memotong suku bunga kebijakan pada Juli 2025 menandai
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan beberapa pemimpin tinggi Eropa di Gedung Putih untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Salah satu topik utama dalam agenda pertemuan ini adalah jaminan keamanan untuk Ukraina. Para pemimpin Eropa juga diperkirakan akan mendesak Trump untuk bergabung dengan mereka dalam mengambil sikap
PT Pertamina (Persero) memproduksi dan melakukan lifting perdana bahan bakar pesawat berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF) berbasis limbah minyak goreng (used cooking oil) di Kilang Pertamina, Cilacap. Langkah ini merupakan terobosan perusahaan untuk menekan emisi karbon sektor penerbangan. Berdasarkan pengujian, SAF produksi Pertamina mampu mengurangi emisi karbon hingga 84%
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mengerahkan ribuan petugas untuk mengangkut 79,29 ton sampah sisa kegiatan Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI yang berlangsung Minggu (17/8) di berbagai lokasi di Jakarta. “Jumlah personel yang dikerahkan sebanyak 1.800 orang,” kata Humas DLH DKI Jakarta Yogi Ikhwan. Adapun rincian 1.800 orang
PT Pertamina Patra Niaga menambah 25 titik ucollect Box atau tempat penukaran minyak jelantah menjadi rupiah. Penambahan ini bekerja sama dengan PT Noovoleum Indonesia Investama (Noovoleum). Adapun 25 titik ucollect Box itu tersebar di 17 channel distribusi Pertamina, seperti SPBU dan agen/pangkalan LPG, serta di 8 lokasi strategis lainnya di
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merespons pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,12 persen pada kuartal II-2025 di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menegaskan perhitungan pertumbuhan ekonomi menggunakan metodologi resmi yang datanya telah dihimpun secara menyeluruh, sehingga tidak bisa hanya dilihat dari satu kondisi di lapangan. Menghitung
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) menjadi salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian. “Karena konsumsi dari ASN, dari pekerja itu kan luar biasa tinggi kontribusinya ke komponen yang konsumsi rumah tangga,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, kepada wartawan di Lippo Mall
GELOMBANG demonstrasi besar-besaran di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada 13 Agustus 2025, merupakan manifestasi akumulasi ketidakpuasan publik yang dipicu keputusan Bupati Pati Sudewo yang menaikkan PBB-P2 hingga 250 persen. Meski kebijakan tersebut dibatalkan, luka sosial yang timbul tidak serta-merta pulih. Bagi banyak warga, masalah bukan lagi sekadar tarif pajak, tetapi
Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risza, menilai kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) seperti yang terjadi di Pati Jawa Tengah tidak boleh menjadi jalan pintas bagi para kepala daerah untuk mendongrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Jangan sampai menaikkan PBB-P2 sebagai jalan pintas kepala daerah meningkatkan PAD,”
