Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Praseto Hadi menjelaskan keberlanjutan izin usaha dari 28 perusahaan yang dicabut buntut dari bencana Sumatra. Ke depan izin-izin tersebut akan dialihkan ke Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia. Mulanya, Prasetyo dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XIII, Senin (26/1/2026) menyampaikan, bahwa pencabutan izin merupakan keputusan yang diambil
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menyelesaikan penyidikan perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang melibatkan perusahaan penyelenggara pinjaman daring atau pinjol PT Crowde Membangun Bangsa (PT CMB) dan YS selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham. Perkara Crowde itu terkait dugaan tindak pidana usaha jasa pembiayaan dan tindak pidana
Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengatakan revisi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) berpotensi memberatkan industri sawit. Dalam kebijakan yang baru, pemerintah mewajibkan eksportir menempatkan 100% DHE di Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara dengan batas konversi ke rupiah maksimal 50%. Menurut Eddy,
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak boleh menolak produk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) maupun hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. Nanik mengatakan, UMKM hingga para petani serta peternak justru harus dirangkul dan diarahkan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan memotong anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) jika tidak segera menyelesaikan permasalahan pajak kapal asing yang beroperasi di Indonesia. Seperti diketahui ada kapal asing beroperasi tanpa membayar pajak penghasilan (PPh) dan Pajak pertambahan Nilai (PPN). Hal ini terungkap dalam sidang penyelesaian hambatan berdasarkan aduan pengusaha
Transformasi digital pemerintah dan tata kelola data merupakan dua pilar penting untuk memastikan ketertiban tata kelola, manajemen program yang terukur, serta pengendalian yang konsisten agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam acara Kolaborasi Satu Data Indonesia
Perkara yang menjerat Hogi Minaya (43), warga Sleman, usai mengejar dua orang yang diduga menjambret tas istrinya hingga meninggal dunia, kembali membuka perdebatan klasik dalam hukum pidana mengenai batas pembelaan terpaksa dan pertanggungjawaban pidana. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Albert Aries, menilai perbuatan Hogi tidak dapat dipidana karena dilakukan dalam
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat memilih Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia menggantikan Juda Agung. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memandang bahwa pengalaman dan pengetahuan fiskal yang dimiliki Thomas Djiwandono dapat melengkapi kapasitasnya saat resmi menjabat sebagai Deputi Gubernur BI. Pernyataan ini disampaikan Misbakhun, menjawab pertanyaan media
Bencana longsor terjadi di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada Jumat (24/1). Masyarakat diminta waspada terhadap potensi longsor susulan, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Lana Saria menjelaskan, longsor dipicu
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan bahwa kondisi cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) masih akan didominasi hujan dalam beberapa hari ke depan. Berdasarkan prakiraan terbaru, hujan diperkirakan terjadi sepanjang Senin hingga Rabu, 26–28 Januari 2026, dengan intensitas bervariasi dari ringan hingga lebat bahkan ekstrem.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan strategis dalam memperluas basis pajak secara organik seiring dengan peningkatan kapasitas dan kualitas usaha yang dijalankan. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, dalam acara Outlook Perpajakan dan Partnership Gathering IKPI 2026 di Jakarta, Selasa (20/1/2026). Kementerian UMKM
Target pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2026 diperkirakan tidak mampu mencapai target pemerintah yakni 5,4%. Sejalan dengan hal tersebut, geliat perekonomian yang diperkirakan tak sekuat perkiraan bisa berdampak ke pengelolaan fiskal pemerintah. Sekadar catatan, pelambatan ekonomi seperti yang terjadi pada 2025 ikut berdampak ke APBN tahun tersebut. Dampak utama terlihat dari rendahnya
