Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengumumkan bahwa Belanda telah menyiapkan investasi sebesar 300 juta dolar AS (sekitar Rp4,89 triliun) untuk mendukung berbagai program di Indonesia, termasuk makan bergizi gratis (MBG) dan penyediaan rumah terjangkau. Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie, menyampaikan hal ini usai pertemuan dengan Duta Besar Belanda untuk
Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, mengaku terkejut dengan banyaknya izin tambang nikel yang muncul di wilayahnya dan menegaskan bahwa tidak semua perusahaan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam proses perizinannya. Ia menyoroti bahwa beberapa perusahaan mendapatkan izin tanpa melibatkan pemerintah kabupaten, bahkan ada isu izin tahun 2025 yang diduga ditandatangani
Perbankan asal Jepang, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), berpotensi memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tergabung dalam program UMKM Bisa Ekspor besutan Kementerian Perdagangan. SMBC juga menyatakan kesiapannya membuka akses pasar ke Jepang, menjembatani koneksi bisnis dengan calon pembeli, hingga menyediakan pelatihan dan asistensi teknis
Kementerian Pertanian (Kementan) menyoroti rendahnya pendapatan petani di Indonesia yang rata-rata hanya sekitar Rp 3,7 juta per bulan, yang dinilai tidak adil dibandingkan dengan pihak lain dalam rantai pasok pertanian. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian BPPSDMP, Idha Widi Arsanti, memaparkan bahwa keuntungan produksi padi nasional mencapai Rp 360 triliun per musim
Dewan Ekonomi Nasional mengusulkan agar standar garis kemiskinan nasional Indonesia dinaikkan menjadi minimal Rp765.000 per orang per bulan, lebih tinggi dari garis kemiskinan nasional saat ini yang hanya Rp595.243 per orang per bulan. Usulan ini mempertimbangkan standar Bank Dunia yang baru, dengan menyesuaikan garis kemiskinan internasional berdasarkan nilai tukar paritas
Kementerian Keuangan mengumumkan tiga kebijakan untuk menangkal dampak negatif efisiensi anggaran 2026, yang di antaranya termasuk penghapusan uang saku rapat di luar kantor. Pertama, pemerintah akan mengalihkan anggaran hasil efisiensi ke sektor produktif, seperti pembiayaan ultra mikro, Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta insentif bagi sektor padat karya. Kedua, memperkuat sektor
Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memberikan suntikan dana kepada BUMN untuk mendukung kebijakan diskon transportasi dan tarif tol sebagai bagian dari stimulus ekonomi yang berlaku pada Juni-Juli 2025. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa dana tersebut diberikan agar kebijakan pemerintah tidak membebani keuangan BUMN yang menjalankan program ini. Diskon transportasi
Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan pemberlakuan enam paket stimulus ekonomi yang mulai efektif pada tanggal 5 Juni 2025, guna mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan global dan pelemahan konsumsi domestik. Enam paket tersebut menyasar sektor-sektor kunci yang bersentuhan langsung dengan daya beli masyarakat, seperti transportasi, tenaga kerja, dan
Pemerintah Indonesia dan Inggris resmi melanjutkan kemitraan di bidang efisiensi energi melalui peluncuran UK Partnering for Accelerated Climate Transitions (UK PACT) Tahap II. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menuturkan kemitraan antara Inggris dan Indonesia terkait efisiensi energi sudah dimulai sejak lama.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bertemu dengan Wakil Menteri Perdagangan Chili, Claudia Sanhueza, di Paris pada 3 Juni 2025 untuk mempererat hubungan ekonomi bilateral Indonesia dan Chili yang telah terjalin selama 60 tahun. Pertemuan ini menyoroti berbagai isu penting, termasuk upaya Indonesia bergabung dengan CPTPP dan dukungan Chili terhadap
Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus memperkuat distribusi jagung dari daerah surplus ke daerah yang membutuhkan, seperti dari Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) ke Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Pengiriman dilakukan dalam tiga tahap menggunakan jalur laut, dengan total 795 ton jagung telah didistribusikan melalui skema Business to Business (B2B) antara
Utang paylater mencapai Rp 29,59 triliun pada April, terdiri dari Rp 8,24 triliun disalurkan oleh perusahaan pembiayaan dan Rp 21,35 triliun oleh bank. Kredit macet paylater naik dari 3,48% menjadi 3,78%. Utang pinjol mencapai Rp 80,94 triliun, naik 29,01% secara tahunan. Tingkat kredit macet pinjol juga naik dari 2,77% menjadi
