Bank Indonesia memandang surplus neraca perdagangan Indonesia yang berlanjut hingga Juli 2024, positif untuk menopang ketahanan eksternal perekonomian Indonesia lebih lanjut. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), surplus neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2024 sebesar US$0,47 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan surplus pada Juni 2024 sebesar US$2,39 miliar. Surplus neraca
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) resmi menetapkan wabah Mpox sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional (PHEIC). Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus melalui rilis yang tayang di situs resmi WHO pada Rabu (14/8/2024). Penetapan keadaan darurat tersebut muncul atas saran Komite Darurat IHR. Mereka
PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) gandeng Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengolah sampah organik menjadi bahan bakar jumputan padat (BBJP) sebagai subtitusi batu bara untuk digunakan pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Bahan bakar jumputan padat adalah bahan bakar berasal dari sampah yang sudah melalui proses pemilahan dan diolah
Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengkhawatirkan anggaran untuk perayaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI (HUT RI) Ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bhima menyoroti beban utang dan bunga utang yang perlu dibayar oleh Pemerintah
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mencatat lebih dari 100 hotel menjadi target pemalsuan data Google Business. Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan, dari ratusan hotel yang terkena peretasan, paling banyak merupakan hotel yang berada di daerah Badung. Pasalnya, 70 persen hotel di Provinsi Bali berlokasi
Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) menilai tambahan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebesar Rp2,5 triliun seharusnya dimanfaatkan untuk menggenjot industri manufaktur yang sedang lesu. Ekonom sekaligus Direktur INDEF Esther Sri Astuti menilai anggaran tersebut lebih baik digunakan untuk memberi insentif bagi industri yang saat
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memastikan hingga saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum berencana melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Penegasan itu Ari sampaikan merespons isu reshuffle sejumlah menteri yang kembali beredar kencang belakangan. Namun, Ari mengingatkan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Reshuffle juga dilakukan
Anggaran untuk perayaan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 17 Agustus 2024 meroket menjadi Rp 87 miliar. Angka ini naik dari anggaran sebelumnya Rp 53 miliar tahun lalu yang dialokasikan untuk perayaan di Jakarta. Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata memberi penjelasan, kenaikan tersebut
Harga beras tinggi sejak Juli hingga Agustus membuat warga resah. Bahkan, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori memperkirakan, harga beras pada September mendatang juga masih akan tinggi. Sebelumnya, Khudori menyebut perkembangan harga beras belakangan ini memang cenderung naik. Ia menyebut harga beras Juli bahkan lebih tinggi dibandingkan
Pemerintah mendorong penggunaan bahan baku lokal untuk memenuhi kebutuhan industri manufaktur dalam negeri. Sebab, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini membebani kinerja industri karena harga bahan baku impor terlampau tinggi. Menteri Perindustrian, AgusGumiwang, menyatakan masalah ini juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Kabinet yang diselenggarakan di Ibu
Pemerintah perlu menyiapkan insentif bagi masyarakat jika kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen terealisasi pada 2025. Pasalnya, kenaikan tarif PPN berpotensi menekan daya beli masyarakat yang saat ini sedang turun. Dan pada akhirnya berimplikasi terhadap perlambatan laju konsumsi rumah tangga nasional. “Harus ada insentif fiskal yang relevan
Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk melakukan investigasi atas isu dugaan kebocoran data Aparatur Sipil Negara (ASN). Para pengguna layanan diimbau untuk segera mengganti kata sandi (password). Imbauan ini menyusul kabar dugaan kebocoran data 4.759.218 Pegawai Negeri
