Presiden RI Prabowo Subianto akhirnya turun tangan dalam membereskan kekisruhan gas LPG 3 kg. Kekacauan terjadi buntut dari kebijakan Kementerian ESDM yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia. Pada Jumat (31/1/2025) lalu, Kementerian ESDM menyatakan penjualan elpiji 3 kg melalui pengecer tidak akan diperbolehkan lagi mulai 1 Februari 2025. Wamen ESDM Yuliot
Pemerintah menunda penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kg yang seharusnya dimulai pada Januari 2025. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk menjaga harga gabah di tingkat petani saat musim panen raya yang berlangsung Februari hingga April. Jika bantuan tetap disalurkan, dikhawatirkan harga gabah akan
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lonjakan harga beberapa komoditas pangan, termasuk cabai rawit, telur ayam ras, dan bawang putih, yang kini melebihi Harga Acuan Penjualan (HAP). Harga cabai rawit nasional mencapai Rp69.163 per kg, naik 45,74 persen dibandingkan Desember 2024. Harga telur ayam ras juga meningkat hingga Rp31 ribu per
Pemerintahan Prabowo Subianto mengalihkan anggaran bantuan pangan senilai Rp16,6 triliun ke Perum Bulog untuk menyerap tiga juta ton beras dari petani. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah penyerapan
Kecelakaan maut terjadi di pintu Tol Ciawi, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (24/2/2025) dan delapan orang dilaporkan tewas. Kasat Lantas Polres Bogor Kota, Kompol Yudiono, mengonfirmasi bahwa kecelakaan bermula dari sebuah truk bermuatan air mineral yang menabrak mobil yang tengah mengantre pembayaran tol. Pada saat masuk tol, truk hilang kendali
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras nasional turun hingga 1,54 persen sepanjang 2024. Adapun produksi beras di 2024 tercatat hanya mencapai 30,62 juta ton, menurun 480 ribu ton dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 31,10 juta ton. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan penurunan produksi beras terjadi akibat adanya
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto khawatir sistem Coretax yang kerap bermasalah sejak resmi diimplementasikan pada 1 Januari 2025 dapat mengganggu penerimaan negara. Untuk itu, Airlangga ditemani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meninjau langsung Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Senin (3/2/2025). Airlangga meminta agar
Pemerintah melalui Kementerian ESDM memastikan pengecer tetap dapat membeli LPG 3 kg di pangkalan dalam rangka menata distribusi agar lebih tepat sasaran. Kebijakan ini juga bertujuan untuk menjaga ketersediaan bagi masyarakat yang berhak serta meningkatkan kontrol distribusi melalui sistem Merchant Applications Pertamina (MAP), yang telah mencatat hampir 63 juta Nomor
Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) resmi menugaskan Perum Bulog untuk menyerap sebanyak 3 juta ton beras sepanjang tahun ini. Perintah tersebut tertuang dalam Surat Kepala Bapanas bernomor 24/TS.03.03/K/1/2025 pada tanggal 24 Januari 2025 yang langsung ditandatangani oleh Kepala Arief Prasetyo Hadi. Arief juga meminta Bulog untuk melaporkan secara berkala
Jalan Tol Sedyatmo kilometer 31 200 arah Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, hingga Kamis (30/1) pagi masih terendam banjir. Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan saat ini ketinggian air sudah berkurang dan terus diupayakan sampai badan jalan benar-benar kering dalam beberapa jam ke depan. Diana mengatakan untuk menyurutkan genangan,
Pasar keuangan Indonesia menunjukkan performa beragam pada Kamis (23/1/2025). IHSG melemah 0,34% ke level 7.232,64 setelah sempat menembus 7.300, dipengaruhi sektor properti dan bahan baku yang turun signifikan. Sementara itu, rupiah menguat tipis 0,03% ke Rp16.275/US$, didorong sentimen positif dari kebijakan domestik dan prospek ekonomi global. Revisi aturan devisa hasil
Kementerian Keuangan menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghematan APBN 2025 sebesar Rp306,69 triliun. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas anggaran, meningkatkan efisiensi, serta mendukung program prioritas pemerintahan yang tertuang dalam Asta Cita. Penghematan tersebut mencakup pemotongan anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan efisiensi dana transfer ke daerah senilai Rp50,59 triliun.
