Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi menetapkan aturan marketplace sebagai pemungut pajak perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) pada Senin, 14 Juli 2025. Melalui aturan ini, lokapasar ataumarketplace seperti Shopee dan Tokopedia bakal ditunjuk sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) pasal 22. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatakan kebijakan itu akan berlaku jika lokapasar
Presiden Indonesia Prabowo Subianto tiba di Paris, Prancis, usai melakukan kunjungan kerja di Belgia, Minggu (13/7/2025), waktu setempat. Rencananya Prabowo akan menghadiri Bastille Day sebagai tamu kehormatan pada hari ini. Setibanya di Bandara Orly, Prabowo disambut Menteri Dalam Negeri Prancis Bruno Retailleau dan Duta Besar Prancis untuk Republik Indonesia Fabien
Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan saat ini kondisi global bergerak menuju dunia yang multipolar. Ia pun menyatakan Eropa harus senantiasa tampil sebagai pemimpin dunia. Multipolar mengacu pada keadaan atau kondisi yang memiliki lebih dari satu kutub atau pusat kekuasaan.Prabowo menyampaikan itu dalam pertemuan dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen serta
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia (Kemendukbangga/BKKBN) telah menerbitkan ‘Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah’. Seperti apa ketentuannya? Dilihat detikEdu pada Minggu (13/7), aturan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 10 Juli 2025 dalam Surat Edaran (Kemendukbangga/BKKBN) Nomor 7 Tahun
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bakal mengumumkan 212 merek beras oplosan. Rilis disampaikan secara bertahap setelah ratusan merek beras itu diperiksa Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri. Hasil investigasi Kementerian Pertanian (Kementan) dan Satgas Pangan Polri mengungkapkan setidaknya ada 212 merek beras yang terbukti tidak memenuhi standar mutu baik dari sisi berat
Kawasan Uni Eropa dinilai bakal dapat menjadi pasar besar potensial buat ekspor produk Indonesia. Apalagi perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) selangkah lagi akan rampung dan berlaku. Menteri Perdagangan Budi Santoso meyakini Benua Biru mempunyai potensi pasar besar. Bahkan kalau mau dibandingkan dengan Amerika Serikat, potensi Eropa
Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan ruang tambahan bagi Indonesia untuk melanjutkan negosiasi terkait tarif resiprokal sebelum kebijakan itu resmi diberlakukan pada 1 Agustus 2025. Seperti dikutip dari Antara, Selasa, 8 Juli 2025, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyebut bahwa semula tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan pengusaha Mohammad Riza Chalid sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Riza Chalid menambah daftar panjang tersangka dalam kasus korupsi yang merugikan negara Rp 285 triliun itu. Penetapan tersangka itu diumumkan Dirdik pada Jampidsus Kejagung Abdul Qohar
Vietnam akan menandatangani perjanjian dengan Indonesia untuk meningkatkan pengiriman beras jangka panjang. Pernyataan itu muncul usai Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh bertemu Presiden Indonesia Prabowo Subianto di sela-sela KTT BRICS di Brasil, Selasa (8/7) lalu. Menanggapi hal itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kerja sama itu dapat membuka
Pemerintah diharapkan segera menyiapkan antisipasi dari kebijakan tarif impor yang baru saja diumumkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump kepada Indonesia. Terutama pada industri alas kaki, pakaian jadi, elektronik, furnitur, CPO hingga produk perikanan seperti udang agar tercegah dari potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).Dave menilai diversifikasi pasar tujuan ekspor bisa menjadi pilihan
Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, mengungkapkan keinginan negaranya untuk mengekspor daging sapi ke Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Lula saat memberi keterangan pers bersama Presiden Prabowo Subianto usai pertemuan bilateral di Istana Planalto, Brasilia, Brasil pada Rabu (9/7/2025) waktu setempat. Lula menyampaikan, pada 2024, negaranya mencapai perdagangan bilateral
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa ke depannya, pemerintah daerah atau pemda juga harus ikut menanggung beban pensiun pegawai negeri sipil. Seperti yang diketahui, saat ini pembayaran dana pensiun masih ditanggung oleh pemerintah pusat. Sri Mulyani menjelaskan bahwa beban pensiun ini menjadi salah satu penyumbang utama kewajiban jangka panjang
