BPS mencatat pada Mei 2024 terjadi deflasi sebesar 0,03 persen secara bulanan. Berdasarkan data bulanan dari 38 provinsi, ada 14 wilayah yang mengalami deflasi dan 24 wilayah terjadi inflasi. Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia A Widyasanti mengatakan bahwa inflasi tertinggi sebesar 2 persen terjadi di Papua Selatan dan deflasi terdalam
Presiden Jokowi memastikan pembangunan IKN atau Ibukota Nusantara akan tetap berlanjut meskipun Kepala Otorita Bambang Susantono dan wakilnya Dhony Rahajoe mundur dari jabatannya. Dalam akun twitter resmi Jokowi, Presiden menyatakan Senin 3 Juni 2024 telah terbit Keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota
Sekitar 3.500 tanaman hias jenis song of india dari Kota Batu, Jawa Timur, diekspor ke China. Pelepasan kegiatan ekspor ini berlangsung di Rest Area Desa Sidomulyo, Kota Batu. Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai mengatakan, ekspor tanaman hias ini dilaksanakan oleh CV Kusuma Wijaya Plant dari Desa Sidomulyo dengan
DPR RI menanggapi langkah pemerintah melanjutkan program iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). DPR RI mengkhawatirkan jika diteruskan, pengelolaan dana publik berisiko kembali terjadi fraud atau penyelewengan. Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama, menegaskan saat ini sudah terlalu banyak potongan gaji yang dikenakan kepada pekerja, mulai dari BPJS Kesehatan
Pengamat Pertambangan sekaligus Peneliti di Alpha Research Database Ferdy Hasiman mengusulkan agar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM ) atau Organisasi Non-Pemerintah lainnya mengajukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Menurut Ferdy, PP
Partai Buruh bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana menggugat aturan mengenai Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Aturan yang bakal digugat itu adalah Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Pemerintah tengah menjajaki kerja sama dengan Korea Selatan untuk mengembangkan salah satu teknologi nuklir Small Modular Reactor (SMR). Teknologi tersebut akan dimanfaatkan sebagai sumber energi baru hingga pengawetan makanan. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Edi Prio Pambudi, menilai teknologi nuklir ini penting tidak hanya untuk industri
Indonesia sedang mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir atau PLTN. Bekerja sama dengan Amerika Serikat, Indonesia mendapat pembiayaan perjanjian hibah sebesar USS 2,3 juta atau Rp 34 miliar untuk pengembangan program. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi mengatakan salah satu teknologi nuklir yang
Indonesia Digital Empowering Community (Idiec) menyarankan agar pemerintah segera membuat regulasi terkait tarif batas atas dan tarif batas bawah seiring masuknya satelit Starlink di Indonesia. Ketua Umum Idiec Tesar Sandikapura mengatakan bahwa tarif atas dan tarif bawah layanan Starlink bisa ditentukan melalui forum group discussion (FGD) dengan pemain satelit lain
Direktur Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini Kamis, 30 Mei 2024 masih berpotensi melemah. “Mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp 16.150 – Rp 16.200,” kata dia dalam analisisnya. Pada akhir perdagangan kemarin, nilai tukar rupiah ditutup melemah 70
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Isy Karim mengatakan pemerintah akan segera membayarkan utang rafaksi minyak goreng. Saat ini, Kemendag tengah menunggu proses verifikasi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Isy mengungkap Kemendag telah memberikan sejumlah dokumen untuk proses pembayaran utang ke BPDPKS. Berdasarkan hasil
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui saat ini bursa karbon masih minim transaksi meski sudah meluncur sejak September 2023. Kemenkeu pun mengungkapkan alasan bursa karbon sepi peminat. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral BKF Boby Wahyu Hernawan mengungkapkan minimnya transaksi yang terjadi sepanjang delapan bulan ini
