Oleh sejumlah pihak, isyarat Jokowi yang berbicara soal sosok capres dan cawapres Pemilu 2024, disebut-sebut sebagai sinyal dukungan atau endorsement politik. Di sisi lain, saking banyaknya tokoh yang pernah disebut, Jokowi dinilai tengah basa-basi saja. Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, menyebut langkah Presiden Jokowi yang menyebut sejumlah nama politisi dalam acara
Tenaga Ahli Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu, Bachtiar Baetal, menyebut perlu dibedakan lebih dahulu mana sosialisasi mana kampanye. Menurutnya Bawaslu tengah mengatur adanya pelonggaran agar tidak setiap sosialisasi disebut sebagai kampanye. Dilonggarkan sebagai sosialisasi, sepanjang tidak ada ajakan, sedangkan esensi kampanye adalah ajakan memilih. Bawaslu juga menunggu regulasi
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengisyaratkan bahwa Mega enggan bertemu dengan Surya jika pertemuan itu bermaksud membahas tentang capres dan cawapre) untuk Pemilu 2024 (19/2). Hasto menyinggung soal adanya perbedaan antara partainya dengan Nasdem terkait pencapresan. Hasto lantas mengungkit soal Anies Baswedan yang kerap dicitrakan sebagai tokoh yang bertolak belakang dengan
Anggota KPU, Idham Holik, mengatakan pemilih lebih memilih mencoblos calon legislatif ketimbang logo partai dalam pemilu. Idham menyebut hal itu dibuktikan dengan rekapitulasi berjenjang dalam pemilu sebelumnya. Dari rekapitulasi itu didapatkan hasil 75 persen pemilih memilih nama caleg dan 25 persen lainnya mencoblos lambang partai. Idham menyampaikan bahwa pemilih tidak
Menurut Menkopolhukam, Mahfud MD, peran dan keterlibatan masyarakat untuk mengawasi proses banding perlu dilakukan karena pemeriksaan perkara yang dilakukan akan tertutup, berbeda Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mahfud tidak menampik proses pemeriksaan perkara pada pengadilan tinggi bahkan hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung kerap menghasilkan putusan yang mengejutkan masyarakat, apalagi jika
Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai, Presiden Joko Widodo tengah menyampaikan politik damai dengan turut menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai kandidat capres. Padahal, Demokrat merupakan parpol oposisi pemerintahan Jokowi sejak 2014. Menurut Ari, Jokowi kerap menunjukan politik itu berwajah humanis, bukan kekuasaan
Pengambilan keputusan tingkat satu terhadap RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah berlangsung pada Rabu (15/2/2023). Pengambilan keputusan diwarnai penolakan dua fraksi di DPR dan Fraksi Dewan Perwakilan Daerah. Fraksi yang menolak adalah Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS. Kedua fraksi juga pernah menolak pengesahan
Bawaslu menilai transaksi sumbangan dana kampanye Anies Baswedan pada Pilkada 2017, melanggar ketentuan dana kampanye dan masuk unsur pidana. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, penerimaan dana Rp 50 miliar itu merupakan pelanggaran karena melampaui batas maksimal sumbangan dana kampanye yang boleh diterima calon kepala daerah. UU Pilkada memperbolehkan calon kepala
Bawaslu tengah mempersiapkan peraturan yang mengatur bahwa Bawaslu berhak mendapatkan data dalam pengawasan pemutakhiran daftar pemilih. Saat ini, tahapan tersebut sudah berlangsung. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu, Lolly Suhenty, mengatakan Peraturan Bawaslu sedang proses sinkronisasi di Kementerian Hukum dan HAM (15/2). Jika sudah diundangkan maka Bawaslu berhak
Partai Ummat mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai bakal capres di Pemilu 2024. Anies menyampaikan rasa terima kasih kepada semua yang memberikan dukungan, dan menyatakan bahwa hal itu tanda kepercayaan (15/2). Menurut Anies, dalam setiap ajang kontestasi politik demokrasi akan selaku ada berbagai pihak yang mengutarakan sikap dan
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja Komisi III DPR, mengungkapkan PPATK bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu untuk melihat potensi penggunaan dana hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagai sumber pembiayaan pemilu. Dari hasil riset PPATK dalam dua pemilu terakhir, potensi itu ternyata ditemukan. PPATK memastikan nilai dana TPPU
Direktur Eksekutif Trust Indonesia, Azhari Ardinal, mengatakan partai politik dan koalisi harus segera mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung pada 2024. Hal itu diperlukan untuk mendorong publik segera menentukan pilihan politiknya untuk kemudian disuarakan pada kontestasi pemilu 2024. Partai dan koalisi yang lebih dulu mengusung capres
