Sejumlah pihak memandang SBY sedang melakukan upaya rekonsiliasi ataupun mencoba merebut hati Megawati. Hanya saja, Demokrat dan PDI-P kembali berseberangan untuk Pilpres 2024, setelah selama dua dekade selalu berbeda posisi politik. Bahkan, AHY yang merupakan anak SBY pun mengakui bahwa hubungan PDI-P dan Demokrat tidak akur sejak dulu. Analis komunikasi
Saat melakukan kunjungan ke kawasan industri di Kabupaten Gresik (20/6/2023), Presiden Jokowi mengaku bahwa dalam pertemuannya dengan Prabowo pada hari Minggu, turut membahas Pilpres 2024 dan juga politik. Menurut Jokowi, pertemuannya dengan Prabowo merupakan hal yang biasa dilakukan seperti pertemuannya dengan para menteri lainnya. Selain dengan Prabowo, Jokowi juga mengatakan
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyampaikan melalui media sosialnya, bermimpi melakukan perjalanan menggunakan kereta api bersama Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, kemudian ditunggu di stasiun Gambir oleh Presiden ke-8. Meski tak menyebut siapa Presiden ke-8 RI yang dimaksud, namun SBY menyatakan sepanjang
Kegandaan bakal calon anggota legislatif ditemukan melalui analisis kegandaan yang dilakukan pada tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal caleg. Puluhan bakal caleg ganda setidaknya ditemukan di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Anggota KPU RI, Idham Holik, mengatakan, hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal caleg, termasuk analisis kegandaan, akan disampaikan ke
Kritik terhadap rencana KPU yang menghapus kewajiban lapor sumbangan dana kampanye semakin masif. Sebanyak 146 organisasi yang tergabung dalam Masyarakat Indonesia Antikorupsi untuk Pemilu Berintegritas kembali bersuara menyikapi pernyataan KPU yang enggan mewajibkan peserta pemilu menyampaikan laporan dana sumbangan kampanye. Kini, koalisi sipil ini menuntut Bawaslu memperingatkan KPU untuk memuat
Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani, dan Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, bertemu di Senayan, pada Minggu (18/6/2023) pagi. Puan yang didampingi sejumlah politisi PDI-P di antaranya Alex Indra Lukman dan Krisdayanti disambut oleh Agus yang sudah lebih dulu tiba di GBK. Selain itu, para elite PDI-P yang juga sudah
Sandiaga Uno dan Basuki Hadimuljono bertemu dengan Ketum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, dan Ketua DPP PDI-P, Prananda Prabowo, pada Minggu (18/6/2023). Sandiaga akan diusulkan menjadi calon pendamping Ganjar Pranowo, bakal capres dari PDI-P yang juga didukung PPP dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Partai Gerindra yang telah mengusung ketua umumnya, Prabowo Subianto,
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai wajar bila Nasdem mengklaim tiga ketua umum parpol sudah setuju dengan nama cawapres Anies Baswedan. Menurut dia, hal itu untuk meminimalisir spekulasi di publik bahwa hubungan antar parpol di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tidak solid lantaran hingga kini Anies tak
Perwakilan DPR dalam gugatan sistem pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), Habiburokhman, menyambut gembira putusan Mahkamah yang tidak mengganti sistem pemilu legislatif (pileg). Menurutnya, putusan MK tersebut selaras dengan keinginan partainya, Gerindra, dan 7 fraksi lain di Senayan. Habiburokhman pun mengonfirmasi bahwa DPR urung menggunakan kekuasaannya untuk mengevaluasi MK. Sebelumnya, ancaman
Polemik tentang uji materi sistem Pemilu berakhir setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan itu pada Kamis (15/6/2023) kemarin. Salah satu argumen dari para pemohon yang dibantah MK adalah tentang kaitan antara penerapan sistem pemilu proporsional daftar terbuka dengan kemunculan caleg yang bersikap pragmatis. Menurut Hakim Konstitusi Saldi Isra yang menguraikan
Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat keheranan mengapa rencana pertemuan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) begitu ramai diperbincangkan. Padahal, komunikasi yang dibangun antarpartai biasa terjadi. Termasuk jika PDI-P berkomunikasi dengan Partai Demokrat. Djarot menyatakan apa yang kerap disampaikan oleh Puan kepada
Sidarto Danusubroto, yang juga Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengatakan, sistem pemilu sebaiknya ditetapkan terbuka dan tertutup. Alasannya, partai politik bisa menentukan calon anggota legislatif (caleg) yang jadi, dengan nomor urut satu dan dua. Namun, jika ada caleg dengan nomor urut bawah dan memperoleh suara terbanyak, tentu saja caleg itulah
