Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas, mengatakan revisi UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hanya dilakukan untuk perubahan nomenklatur menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA), tetapi juga dilakukan untuk menghapus batas maksimal jumlah anggota dan syarat untuk menjadi anggota dewan pertimbangan tersebut (15/7/2024). Ketentuan
Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia, Eko Prasojo, mengatakan secara konstitusional, sistem pemerintahan Indonesia merupakan sistem presidensial (15/7/2024). Artinya, presiden berwenang mengangkat menteri tanpa intervensi dari parlemen atau dari mana pun. Namun, bukan berarti menutup kemungkinan digelarnya serangkaian tes untuk memilih para calon menteri mendatang. Misalnya, Prabowo membentuk tim
Direktur Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, mengatakan Usul perubahan penamaan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dinilai tidak berdampak signifikan. Yang terpenting, tupoksi dari DPA ini jelas, karena di masa lalu dibubarkan akibat inefisiensi soal tugas-tugasnya mulai kemampuan menjawab pertanyaan presiden, memberikan nasihat atau masukan, dan memberi
Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat presiden (surpres) persetujuan pembahasan revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Senin (8/7/2024). Namun, surpres itu tidak disertai DIM dari Pemerintah sehingga tidak bisa dibahas. Kini, DPR telah memasuki masa reses hingga 15 Agustus 2024 dan kembali bersidang pada 16 Agustus 2024.
Di tengah ketidakpastian nasib Ridwan Kamil akan maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta atau Jawa Barat, Partai Golkar justru menggulirkan nama baru untuk diusung di Pilgub Jakarta, yakni kader Golkar yang juga pengusaha jalan tol, Jusuf Hamka alias Babah Alun. Ini menimbulkan spekulasi bahwa Partai Golkar sejak awal memang
Kemenko Polhukam menggelar dengar pendapat publik menindaklanjuti RUU TNI dan Polri, Kamis (11/7/2024). Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengaku diberi pesan Presiden Joko Widodo untuk mengawal RUU TNI dan Polri. Hadi juga mendapatkan instruksi Jokowi agar pembahasan RUU TNI dan Polri dilakukan dengan hati-hati. Presiden berpesan agar RUU TNI/Polri harus memiliki
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep, di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Jakarta, Kamis (11/7/2024). Meski belum berbuah kesepakatan, Partai Golkar dan PSI berdiskusi soal situasi pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Airlangga bahkan menawari Kaesang untuk maju sebagai
Mengantisipasi adanya uji materi di MK terhadap putusan Komisi Pemilihan Umum, Mendagri Tito Karnavian mengusulkan pelantikan secara bertahap tiga gelombang. Pelantikan tahap pertama diusulkan digelar pada 1 Januari 2025. Hal ini dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR, mengatakan TNI bakal mengevaluasi peretasan yang mengakibatkan kebocoran data Bais TNI. Hal ini dilakukan melalui pengubahan doktrin satuan siber dan perbaikan sumber daya manusia (SDM) prajurit. Agus memang tak menjelaskan spesifik perihal perubahan doktrin. Namun, skema rekrutmen terbaru
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep disebut lebih berpeluang menang jika maju pada Pilkada Jawa Tengah ketimbang Pilkada Jakarta untuk sementara ini. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro mengatakan, ada beberapa faktor yang mendasari analisisnya tersebut. Pertama, beberapa hasil survei belakangan ini memperlihatkan bahwa elektabilitas Kaesang di
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan, pihaknya belum dapat memproses penggantian Hasyim Asy’ari. Sebab, hingga saat ini Presiden Jokowi belum menerbitkan keputusan presiden (keppres) tentang pemberhentian Hasyim. Hingga Senin (8/7/2024) petang, Presiden Jokowi mengaku belum menerima draf keppres pemberhentian Hasyim. Doli melanjutkan, setelah keppres terbit, Presiden mesti
Persetujuan untuk merevisi UU Wantimpres dicapai dalam rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR di Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (9/7/2024). Rapat panja diselenggarakan pada hari yang sama dalam waktu sekitar dua jam sebelum pleno pengambilan keputusan digelar. Padahal, RUU Wantimpres tidak ada baik dalam Prolegnas prioritas tahun 2024 maupun Prolegnas
