Calon Presiden RI Anies Baswedan menyebutkan tiga nama mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergabung dalam Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Anies-Muhaimin (AMIN) pada Pemilu 2024. Mereka adalah Abraham Samad, Bambang Widjojanto, dan Saut Situmorang. Ketiganya mengisi posisi anggota Dewan Pakar Timnas AMIN. Anies menyebut,
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan jajarannya agar berani mengambil tanggung jawab jelang masa kampanye Pemilu 2024, yakni jalankan pengawasan dan menindak pelanggaran. Hal itu disampaikan Rahmat Bagja dalam acara Anugerah Kehumasan Bawaslu yang disiarkan langsung melalui akun resmi YouTube Bawaslu RI, Rabu (22/11/2023) malam. Bagja menegaskan bahwa pembuktian kerja
Komisi I DPR dan pemerintah sepakat untuk membawa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) untuk dimintai persetujuan pengesahan menjadi undang-undang. Hal itu dicapai dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi, dan perwakilan dari
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengeklaim, Wali Kota Medan sekaligus menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution, masuk ke tim pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Sumatera Utara. Adapun Bobby resmi mendukung Prabowo-Gibran meski berstatus sebagai kader PDI-P. Doli menyampaikan, dengan kehadiran Bobby, energi pemenangan untuk Prabowo-Gibran di
Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, mengaku mendapatkan informasi dari Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto bahwa acara PDI-P di Palu, Sulawesi Tengah, didatangi sejumlah anggota polisi intelijen. Hal ini disampaikan Todung dalam konferensi pers bertajuk “Menjaga Pemilu Bersih” di Media Center TPN Ganjar-Mahfud (21/11/2023).
DPR menyetujui revisi UU Pemilihan Kepala Daerah menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR. Persetujuan revisi untuk mempercepat jadwal Pilkada serentak nasional 2024. Persetujuan diambil dalam Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani di Jakarta, Selasa (21/11/2023). Hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak revisi, sehingga rencana revisi UU
Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, mengatakan mobilisasi kepala desa memperlihatkan demokrasi tanpa etika dan moralitas. Terlalu banyak manuver politik yang dilakukan dengan menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan. Neni mengatakan, aparatur pemerintahan desa sebaiknya tidak terseret dalam pusaran persaingan politik dengan alasan apapun supaya
Pengajar HTN Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Andi Sandi, mengatakan, pengujian syarat usia capres dan cawapres yang saat ini digelar persidangannya dalam perkara 141./PUU-XXI/2023 merupakan upaya untuk mengoreksi putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Meskipun demikian, putusan 141 mendatang diperkirakan tidak bisa membatalkan pencalonan kandidat yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
Massa perangkat desa hadir memadati Arena Indonesia, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/11/2023). Mereka berasal dari sejumlah asosiasi perangkat desa, antara lain Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI), Asosiasi Kepala Desa Indonesia (Aksi), serta Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas).
Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar membantah membangun komunikasi dengan Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto terkait adanya intimidasi dan tekanan dalam menghadapi Pemilu 2024. Anies memang tidak menampik pihaknya mengalami tekanan-tekanan politik. Senada dengan Anies, Muhaimin juga mengaku belum ada komunikasi dengan pihak
Terdapat 43 permohonan sengketa proses yang diajukan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di berbagai tingkatan, dengan sejumlah perkara telah berlanjut ke mediasi atau ajudikasi. Peristiwa terbaru adalah penolakan permohonan Irman Gusman terkait pencalonannya sebagai anggota DPD oleh Bawaslu, yang merupakan salah satu dari empat perkara sengketa proses di tingkat pusat.
Serangkaian keberatan hukum dan etik yang muncul pasca-putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden dan wakil presiden di Indonesia, masih terus berlangsung. Kekhawatiran tumbuh atas legitimasi Pemilu 2024 tanpa perubahan substansial pada putusan. Banyak pihak, termasuk Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terlibat dalam
