Saat ini, di Banyuwangi tengah diujicoba portal perlindungan sosial (Parlinsos) atau lebih dikenal sebagai bansos digital. Tahap yang saat ini sedang berjalan adalah pendataan masyarakat penerima sasaran. Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, berbagai program bantuan untuk pengentasan kemiskinan yang dijalankan masih sering tidak tepat sasaran karena simpang siur data. Dengan
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memastikan sudah tidak ada tanda kehidupan dari korban yang tertimpa reruntuhan. Suharyanto bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno telah menemui keluarga korban untuk memberikan penjelasan sekaligus dukungan. Pihak keluarga menyatakan siap menerima apa pun hasil evakuasi
Kementerian Hukum telah mengesahkan kepengurusan baru Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan atau DPP PPP dengan Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum. Ditjen Administrasi Hukum Umum melakukan penelitian administratif dan yuridis terhadap permohonan tersebut. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pemilihan Ketua Umum dalam Muktamar X PPP itu menggunakan AD/ART PPP
Hingga Rabu (1/10/2025) petang, korban meninggal bertambah dari sebelumnya 3 orang menjadi 4 orang. Sepanjang Rabu, tim evakuasi berhasil mengevakuasi 2 korban dari reruntuhan bangunan. Satu korban dievakuasi dalam kondisi hidup. Kepala Basarnas Muhammad Syafii mengatakan, saat ini ada 15 korban yang terdeteksi, dua orang yang berhasil dievakuasi pada Rabu
Kubu PPP di bawah kepemimpinan Agus Suparmanto menyerahkan hasil muktamar, di antaranya dokumen anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) dan kepengurusan DPP PPP, ke Kementerian Hukum, Rabu (1/10/2025) sore. Adapun kubu PPP di bawah kepemimpinan Mardiono menyerahkan dokumen hasil muktamar melalui daring. Terkait kepengurusan PPP di bawah kepemimpinan Agus yang diserahkan
Penegasan terkait masih berlakunya moratorium pemekaran daerah ini disampaikan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik. Artinya, tidak ada kebijakan untuk menambah daerah otonom baru dalam waktu dekat. Kebijakan moratorium sudah diterapkan di 10 tahun masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yaitu 2014-2024. Meski demikian, pada 2022, terjadi pengecualian
Empat organisasi pendiri PPP hasil fusi tahun 1973, yakni Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Syarikat Islam, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), menggelar konferensi pers Bersama. Anwar Sanusi, perwakilan dari Perti, mengaku prihatin dan menyesalkan Muktamar X PPP yang digelar pada 27 September 2025 berakhir ricuh dan memicu konflik
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham) Yusril Ihza Mahendra, menyatakan pemerintah tidak akan ikut campur terhadap dinamika internal yang terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sebab, hal tersebut dapat ditafsirkan sebagai bentuk intervensi atau tekanan halus dari Pemerintah. Yusril menegaskan bahwa pemerintah bersikap netral dan
Sejumlah lembaga pers mengecam peristiwa pencabutan kartu liputan milik wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia, oleh Istana. Kabar pencabutan kartu liputan itu beredar sejak Sabtu (27/9/2025) malam, setelah Diana mengirimkan pesan pamit ke grup WhatsApp yang beranggotakan sesama wartawan Istana. Dalam pesan itu, ia menyatakan sudah tidak lagi menjadi wartawan Istana
Sejumlah kiai di Partai Persatuan Pembangunan atau PPP mengajak kubu Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto untuk menempuh jalan islah, tidak lagi berseteru mengenai dualisme kepemimpinan partai. Wakil Ketua Majelis Syariah PPP yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, KH Ahmad Mahin Toha menegaskan pentingnya menjaga persatuan partai. Ia menambahkan, harapan
Dua hari menjelang Muktamar X, yang dijadwalkan digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, 27–29 September 2025, suhu politik internal PPP kian tinggi. Sekretaris DPW PPP Jawa Tengah Suyono saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (25/9/2025), mengatakan, dukungan DPC-DPC di wilayahnya terbelah, ada yang mendukung Mardiono, ada pula yang ke Agus. Suyono
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyatakan, wacana reformasi kepolisian ini perlu ditanggapi dengan kehati-hatian para pembuat undang-undang dalam membahas RUU Polri. Jika hasil dari Komite Reformasi Polri akan berdampak pada substansi RUU Polri, Usman mengingatkan DPR untuk tetap menerapkan partisipasi bermakna atau meaningful participation. Prinsip ini dimaksimalkan dengan
