Bawaslu RI mengeluarkan 180 rekomendasi untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) pada Pilkada Serentak 2024. Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengatakan, dari ratusan rekomendasi tersebut, ada 26 yang tidak dilaksanakan oleh KPU. Lolly mengatakan, rekomendasi yang tidak dijalankan tersebut karena ada perbedaan hasil kajian dengan KPU. Sedangkan rekomendasi lainnya yang
Pengajar Hukum Kepemiluan UI, Titi Anggraini, mengatakan KPU dan Bawaslu segera mengambil sikap terkait pilkada di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (3/12/2024). Jika tidak bersikap, maka KPU dan Bawaslu dapat dikatakan telah secara sengaja membiarkan pilkada berjalan secara inkonstitusional dan sewenang-wenang. Titi menjelaskan, Pilkada Banjarbaru telah secara nyata menyimpangi Pasal 54 C
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kecamatan di delapan kabupaten dan kota. Rekapitulasi suara tingkat kabupaten dan kota akan dilakukan serentak pada Selasa (3/12/2024). Anggota KPU Banten, Ahmad Subagja, menyebut rekapitulasi tingkat kabupaten/kota ditargetkan rampung dalam dua hari. Setelah tahap kabupaten/kota selesai, rekapitulasi tingkat
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengatakan hasil pemantauan di beberapa daerah menunjukkan ada fenomena penurunan tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2024 (2/12/2024). Menurut dia, setidaknya ada delapan faktor yang mengakibatkan rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada 2024. Pertama, masyarakat mengalami kejenuhan politik karena pelaksanaan pilkada hanya berselisih delapan bulan
Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan tidak ada pergeseran sikap Indonesia atas kedaulatan di Laut China Selatan. Hal ini menanggapi pernyataan bersama antara dua negara terkait Laut China Selatan yang dikhawatirkan mendukung klaim sepihak China terkait sembilan garis putus-putus (nine dash line). Sugiono menuturkan, pernyataan bersama itu adalah bentuk kerja sama
Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menyatakan perlu ada evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada 2024 menyusul hasil pilkada di sejumlah daerah yang memenangkan kotak kosong (2/12/2024). Dede mengatakan evaluasi perlu dilakukan untuk menghadapi pemilihan ulang yang akan digelar pada 2025 mendatang. Fenomena menangnya kotak kosong kemungkinan akan terjadi di Pilkada
Angka partisipasi publik pada Pilkada 2024 yang digelar serentak terindikasi menurun dibandingkan dengan tiga pilkada serentak sebelumnya dan Pemilu 2024. Berdasarkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU dengan data masuk sebesar 98,5 persen, rata-rata tingkat partisipasi pemilih di 545 daerah yang menyelenggarakan pilkada terbatas 68,1 persen. Padahal, di Pemilu 2024, pada
PDI-P membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan kecurangan pada Pilkada Banten 2024. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menjelaskan tim tersebut akan dinakhodai oleh dua kadernya, yakni Yasonna Laoly dan Ronny Talapessy. Langkah ini diambil setelah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung PDI-P bersama Golkar, Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi, kalah
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menegaskan bahwa aparat kepolisian harus bersikap netral dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini disampaikan Sugeng merespons munculnya isu “partai coklat” atau tudingan adanya pengerahan aparat untuk memenangkan kandidat tertntu pada Pilkada 2024. Sugeng menilai, pernyataan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang mempersoalkan partai
PDI-P membeberkan berbagai bentuk kecurangan yang ditemui selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024. Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (28/11/2024), mengatakan, pihaknya menemukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif di sejumlah wilayah, seperti Jawa Tengah,
Satu hal yang menjadi perhatian Pilkada 2024 adalah mengenai persaingan sejumlah pasangan calon kepala daerah diusung PDI-P melawan para rivalnya di berbagai wilayah. Di Jakarta, pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur diusung PDI-P, Pramono Anung-Rano Karno, posisinya cukup kuat jika dilihat dari data hasil hitung cepat Litbang Kompas dan sejumlah lembaga
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengungkapkan pada umumnya penyelenggaraan pemungutan suara berjalan lancar. Afifuddin mengakui, masih terjadi kendala di sejumlah daerah yang mengakibatkan pemungutan suara terganggu. Namun, kendala itu umumnya disebabkan bencana alam, seperti banjir, serta alasan keamanan. Bawaslu menemukan dugaan pelanggaran politik uang paling banyak terjadi selama masa tenang dan
