KEGIATAN

Nasib 1,2 Juta CASN Tunggu Keputusan Presiden Prabowo

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini mengatakan, masalah calon aparatur sipil negara (CASN) sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Nasib 1,2 juta calon aparatur sipil negara kini ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Rini meyakinkan tak ada salah pengertian hasil rapat dengan Komisi II

Selengkapnya »

Anggaran Pemungutan Suara Ulang di 24 Daerah Dioptimalkan Pakai APBD

Berdasarkan hasil rekapitulasi kebutuhan anggaran untuk pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah, didapatkan kebutuhan anggaran KPU sebesar Rp 429,7 miliar, Bawaslu sekitar Rp 158,9 miliar, TNI sebesar Rp 38,5 miliar, dan Polri sebesar Rp 91,9 miliar. Dengan demikian, total kebutuhan anggaran adalah Rp 719,1 miliar. Menteri Dalam Negeri, Tito

Selengkapnya »

Prabowo Saksikan Pertukaran 3 Dokumen Kerja Sama RI-Vietnam, Ini Daftarnya

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pertukaran tiga dokumen kerja sama antara menteri Indonesia dan Vietnam di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2025). Presiden menyaksikan pertukaran dokumen kerja sama dengan Sekjen Partai Komunis Vietnam (PKV), Tô Lâm, seusai pertemuan bilateral antara dua negara. Tiga dokumen yang dipertukarkan sebagai tanda

Selengkapnya »

Gandeng Polri, Komdigi Gelar Operasi Bersama Berantas Fake BTS dan Judol

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bekerja sama untuk menindak jaringan fake Base Transceiver Station (BTS) dan judi online yang meresahkan masyarakat. Keduanya menegaskan komitmen mereka untuk menggelar operasi penindakan bersama terhadap pelaku kejahatan digital. Fake BTS, yang kerap disalahgunakan untuk aksi penipuan

Selengkapnya »

Kisah CPNS Telan ”Pil Pahit” di Ujung Tahapan, Tujuh Bulan Tanpa Penghasilan

Setelah mendengar pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS ditunda, N (34), warga Kabupaten Banyuasin, langsung dirundung resah. N merupakan single parent dan kehilangan penghasilan karena sudah telanjur mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya. N berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kembali keputusan penundaan pengangkatan CPNS. Keputusan pemerintah tak pelak membuat publik resah.

Selengkapnya »

Sehari Jelang Tenggat, Pendaftaran Calon PSU Pilkada Masih Sepi Peminat

Anggota KPU, Idham Holik, mengatakan pada hari kedua (9/3/2025)pendaftaran calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah pengganti untuk pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024, baru dua KPU daerah yang menerima pendaftaran pasangan calon pengganti. Kedua daerah itu adalah Provinsi Papua dan Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada hari kedua pendaftaran

Selengkapnya »

DPR siap prioritaskan anggaran penanganan banjir Jabodetabek

DPR RI menyatakan kesiapan untuk memprioritaskan anggaran penanganan banjir, khususnya di Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal saat meninjau banjir di kawasan Kampung Melayu, Jakarta (7/3/2025). Selain itu, DPR siap membantu relaksasi anggaran kepada pemerintah

Selengkapnya »

Komnas kecam keras pernyataan seksis Ahmad Dhani

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengecam pernyataan bernada seksis yang dilontarkan anggota DPR RI Ahmad Dhani, karena dinilai telah melecehkan perempuan, merendahkan martabat Indonesia, dan juga bersifat rasis. Hal ini disampaikan Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani. Menurut dia, pernyataan bersifat seksis ini bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk

Selengkapnya »

Satu Dekade Tren Indeks Demokrasi Indonesia Menurun

Berdasarkan laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) 2025 mengenai Indeks Demokrasi 2024, Indeks Demokrasi Indonesia mencapai skor 6,44 dari skala tertinggi 10. Raihan itu menempatkan Indonesia pada peringkat ke-59 dari total 167 negara. Dari lima dimensi yang diukur, skor terendah Indonesia ada pada ranah budaya politik (5,00) dan kebebasan sipil

Selengkapnya »

Mengapa Tak Semua PSU Pilkada Didahului Kampanye?

PSU di daerah-daerah yang didahului dengan kampanye atau debat terbuka merupakan daerah yang salah satu maupun pasangan calon yang menjadi kandidat didiskualifikasi oleh MK. MK menyatakan kandidat tidak memenuhi syarat calon sehingga harus diganti sebelum pelaksanaan PSU. Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan PSU pada prinsipnya adalah mengulang pelaksanaan

Selengkapnya »
Search