Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus mengaku heran terhadap Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang sudah membicarakan Pilpres 2029. Sebab, pemerintahan saat ini baru berjalan selama enam bulan. Di sisi lain, Deddy menilai wajar apabila PAN menyatakan bakal kembali mengusung Prabowo Subianto pada Pilpres 2029, karena PAN berada di
Indikasi praktik politik uang kembali terlihat dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU gelombang ketiga Pilkada 2024 yang digelar di delapan daerah, Sabtu (19/4/2025). Delapan daerah yang menggelar PSU, Sabtu kemarin, adalah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan; Kabupaten Serang, Banten; Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat; Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan; Tasikmalaya, Jawa
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan atau Zulhas melempar sinyal dukungan kepada Prabowo Subianto pada Pilpres 2029. Bahkan ia mengungkapkan, telah berbicara dengan Prabowo terkait dukungan tersebut. Zulhas meminta agar PAN diajak dalam pembicaraan mengenai calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Prabowo. Zulhas juga menyatakan keyakinannya bahwa
Kehadiran Tentara Nasional Indonesia (TNI) di lingkungan kampus kembali menjadi sorotan publik. Pada masa itu, militer memiliki peran dominan dalam kehidupan sipil, termasuk institusi pendidikan. Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Centra Initiative, Al Araf, mengatakan hal ini menandakan sebuah kemunduran demokrasi yang semakin nyata, khususnya kemunduran tata kelola pertahanan Indonesia.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan bakal melakukan reshuffle kepengurusan partai Golkar dan mencopot kader yang dinilai tidak taat dalam menjalankan amanah organisasi. Hal ini disampaikan Bahlil saat menegur Menteri Koperasi Maman Abdurrahman yang tertawa seusai Bahlil menyindir Ketua DPP Partai Golkar Muhammad Misbakhun yang tidak menghadiri acara halalbihalal
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir memastikan pembahasan revisi UU Politik dan UU Pemilu akan dilakukan oleh Komisi II DPR. Adies mengatakan pemilu menjadi fokus tugas dan fungsi dari Komisi II DPR. Menurutnya, pembahasan revisi UU Politik dan Pemilu tak mungkin dilakukan di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Terlebih, Pemilu selanjutnya
Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri Pertama Federasi Rusia Denis V Manturov di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (15/4/2025). Prabowo didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Seusai pertemuan, Airlangga Hartarto menjelaskan, kehadiran
Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin mewanti-mewanti agar pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 tidak dijadikan sebuah proyek. Hal itu ia sampaikan usai mendengar ada 7 peserta Pilkada yang menggugat hasil PSU ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Zulfikar, PSU cukup digelar satu kali. Ia ingin para kontestan Pilkada
Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menyatakan, jadwal Kongres VI PDI-P yang smestinya digelar pada April 2025 diundur karena PDI-P sedang berkonsentrasi terhadap sejumlah persoalan. Djarto menyebutkan, salah satu masalah yang sedang disorot oleh PDI-P adalah persoalan geopolitik yang bisa berdampak kepada bangsa dan negara Indonesia. Djarot pun menegaskan bahwa
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bakal lebih condong menjadi mitra strategis pemerintahan ketimbang mitra kritis. Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani terbaru menyebut bahwa bakal ada pertemuan lanjutan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI-P Megawati
Sinyal mundurnya pelaksanaan kongres disampaikan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani di Jakarta, Senin (14/4/2025). Menurut dia, Kongres VI PDI-P bisa saja digelar setelah April 2025. Puan menepis adanya intervensi eksternal yang memengaruhi persiapan kongres. Dia menekankan, semuanya masih dalam rencana dan kendali Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Puan juga menanggapi
Berdasarkan data dalam situs MK, hingga Senin (14/4/2024) pukul 20.00 WIB, terdapat tujuh daerah yang hasil pemungutan suara ulangnya digugat ke MK, yaitu Kabupaten Siak (Riau), Kabupaten Barito Utara (Kalimantan Tengah), Kabupaten Puncak Jaya (Papua Tengah), Kabupaten Pulau Taliabu (Maluku Utara), Kabupaten Buru (Maluku), Kabupaten Banggai (Sulawesi Tengah), dan Kabupaten
