Keterpilihan Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP periode 2025-2030 digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan dilayangkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) PPP Malaysia, Zainul Arifin. Ia memandang, dualisme hasil Muktamar X PPP perlu diuji secara hukum untuk memastikan keabsahan dan legitimasi hasil muktamar.
Melalui pengesahan RAPBN tahun 2026 menjadi undang-undang pada 23 September 2025, pemerintah dan DPR sepakat untuk mengalokasikan Rp 693 triliun dana APBN 2026 untuk dana transfer ke daerah (TKD). Namun, total dana transfer untuk daerah tahun 2026 tetap masih jauh di bawah TKD tahun sebelumnya. Dalam APBN 2025, alokasi TKD
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa keberadaan penyidik TNI dalam RUU KKS semata-mata ditujukan untuk menangani kasus pidana yang melibatkan anggota militer. Supratman juga menegaskan, penyusunan RUU ini tidak dilakukan oleh Kementerian Hukum saja, melainkan melalui pembahasan bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI
Pemerintah pusat meminta para inspektorat daerah mengawasi keuangan daerah sejak tahap perencanaan, serta ikut mengawasi pelaksanaan program-program strategis pemerintah pusat di daerah, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih. Mendagri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut seusai Rapat Koordinasi (Rakor) Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (9/10/2025). Tito
Sejak dilantik setahun lalu, Presiden Prabowo telah melakukan empat kali reshuffle kabinet. Pada reshuffle kabinet jilid IV, Rabu (8/10/2025) kemarin, dua wakil menteri baru dilantik. Salah satunya Benjamin Paulus Octavianus yang ditetapkan sebagai Wakil Menteri Kesehatan, yang merupakan kader Partai Gerindra. Dalam reshuffle yang sama, Presiden juga menunjuk dua kader
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto akan membantu Badan Pengarah Papua. Badan Pengarah Papua sendiri merupakan lembaga yang secara otomatis dipimpin oleh wakil presiden, dalam hal ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121
Gubernur Papua Mathius D Fakhiri berjanji akan mempercepat pembangunan di Provinsi Papua agar menjadi barometer atau tolok ukur di seluruh tanah Papua. Hal ini dikatakannya usai ia dan wakilnya, Aryoko Rumaropen, dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025). Mathius mengajak semua pihak dan masyarakat Papua untuk
Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan, pembahasan resmi revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) baru akan dimulai pada 2026. Menurut Rifqi, Komisi II DPR akan memanfaatkan waktu yang tersisa pada tahun ini untuk menyelesaikan agenda legislasi lain, yakni RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah
Dualisme Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil dari Muktamar X berakhir damai dengan penyatuan kubu Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto. Posisi ketua umum tetap dijabat Mardiono, sementara Agus ditetapkan sebagai wakil ketua umum. Selain itu, dalam SK Menkum terbaru hasil rekonsiliasi, posisi Sekretaris Jenderal PPP dijabat Taj Yasin Maimoen yang juga
Komisi I DPR menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber atau RUU KKS belum dibahas karena belum menerima usulan pemerintah. Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono, saat dihubungi di Jakarta, Senin (6/10/2025), menegaskan hingga kini RUU KKS belum masuk ke DPR secara resmi. Dave menekankan pentingnya memastikan
Presiden Prabowo Subianto tidak membahas pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat mengumpulkan sejumlah menteri di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (5/10/2025). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan, Prabowo memanggil menteri-menterinya pada minggu malam hanya untuk membahas pelaksanaan program-program pemerintah. Prasetyo menjelaskan Prabowo ingin mendapatkan laporan dari menteri-menterinya
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga Juru Bicara Presiden RI menjelaskan Presiden Prabowo Subianto menginginkan seleksi kepemimpinan di lingkungan TNI lebih mempertimbangkan kompetensi daripada senioritas. Menurut Pras, keinginan Presiden itu pun telah berjalan di lingkungan TNI terutama dalam menyeleksi jajaran pimpinan dan komandan satuan. Pras kemudian meminta semua pihak
