KEGIATAN

Hasto Ditunjuk Jadi Sekjen PDI-P Lagi, Pengamat: Kader Loyal dan Paham Langgam Politik Megawati

Peneliti Senior Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai penunjukan kembali Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal (Sekjen) PDI-P oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tidak lepas dari faktor loyalitas dan kedekatan politik. Menurut Lili, kapasitas Hasto tidak diragukan lagi selama menjabat sebagai Sekjen, baik dalam mengurus administrasi

Selengkapnya »

Megawati Pilih Hasto Jadi Sekjen Lagi, Begini Reaksi Jajaran DPP PDIP

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi DPP PDI Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu mengungkapkan detik-detik Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengumumkan nama Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen Partai masa bakti 2025-2030. Menurut Adian, dirinya sendiri kaget dengan pengumuman yang disampaikan Megawati saat prosesi pelantikan pengurus Partai di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Kamis (14/8/2025)

Selengkapnya »

Prabowo Target Tak Ada Lagi Warga RI Miskin Ekstrem di 2026

Presiden Prabowo Subianto menargetkan masyarakat miskin ekstrem tidak ada lagi di Indonesia pada 2026. Hal ini disampaikan oleh Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko. Sementara angka kemiskinan relatif ditargetkan turun ke 4,5% dari saat ini 8,47%. Untuk kemiskinan relatif ditargetkan tercapai pada 2029. Penurunan angka kemiskinan ekstrem ini juga akan dibantu

Selengkapnya »

LMKN Perlu Perjelas Mekanisme Pembagian Royalti Musik

Direktur Ekonomi Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda berpendapat Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) masih perlu memperjelas mekanisme pembagian royalti musik serta daftar lagu yang penggunaannya dikenai maupun bebas royalti. LMKN dinilai masih memiliki sederet pekerjaan rumah yang penting dibenahi. Saat ini pekerjaan rumah LMKN yang paling

Selengkapnya »

Sekjen PDI-P Masih Teka-teki, Pramono Anung hingga Andi Widjajanto Disebut Berpeluang

Politisi senior PDI-P, Sidarto Danusubroto, saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (15/8/2025), mengatakan, penentuan sekjen sepenuhnya merupakan hak prerogatif ketua umum. Sidarto menegaskan, jabatan itu masih dipegang Megawati bukan untuk menghindari tarik-menarik internal, melainkan karena Megawati mempertimbangkan banyak hal sebelum memilih salah satu kader untuk posisi krusial tersebut. Sidarto melihat pengalaman

Selengkapnya »

Tak Lagi Soal Pajak, Demonstrasi Warga Pati Bakal Tuntut Bupati Mundur

Ribuan warga diperkirakan bakal mengikuti unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). Tak lagi soal kenaikan pajak, demonstrasi itu menuntut agar Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Ahmad Husein, mengatakan masyarakat ingin memiliki pemimpin yang menyejahterakan masyarakat, memikirkan masyarakat. Husein mengatakan,

Selengkapnya »

Mesin Diplomasi ASEAN Kembali Bergerak Jawab Isu Myanmar

Mesin diplomasi Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) secara perlahan kembali bergerak menjawab isu Myanmar. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa kemarin mengatakan akan mengirim delegasi ke Myanmar. Anwar mengatakan, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan akan mengoordinasikan misi tersebut. Anwar menambahkan, sejumlah diplomat dari Indonesia, Filipina, dan Thailand akan

Selengkapnya »

Siapa yang Bakal Ditunjuk Megawati Jadi Sekjen PDIP? Ini Kata Puan

Posisi Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) masih menjadi misteri, meski kini diisi oleh Megawati Soekarnoputri yang merangkap sebagai ketua umum. Sekretaris Jenderal PDI-P sudah tak lagi diisi Hasto Kristiyanto, yang sudah mengemban jabatan tersebut selama dua periode. Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani pun angkat bicara soal itu dan

Selengkapnya »

Regulasi Keuangan Parpol Sebatas Administratif, Dana Ilegal hingga Politik Uang Mengintai

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Hurriyah mengatakan, secara substansi, regulasi keuangan partai politik dan kampanye di Indonesia belum berdasarkan pada praktik pembiayaan politik yang sebenarnya. Hal ini disampaikan Hurriyah dalam diskusi ”Dari Pembiayaan Partai hingga Kampanye Pemilu: Segudang PR Pembenahan Korupsi Politik” yang diselenggarakan oleh Indonesia Corruption Watch

Selengkapnya »

Rakernas Nasdem Tegaskan Sikap Tolak Putusan MK soal Pemisahan Pemilu

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Dedy Ramanta mengatakan, Nasdem berkomitmen menjadikan konstitusi sebagai hukum tertinggi, sedangkan putusan MK dinilai telah melampaui kewenangan. Dedy mengatakan Nasdem berkomitmen menjadikan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Nasdem dengan lantang menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/2024 sebagai ultra vires atau melampaui kewenangan, karena mengubah norma

Selengkapnya »

Revisi UU Pemilu Perlu Dorong Demokrasi Internal Parpol

Koalisi masyarakat sipil mengusulkan revisi menyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Usulan tersebut disampaikan dalam peluncuran naskah RUU Pemilu Usulan Masyarakat Sipil, buku kedua tentang aktor pemilu, yang diselenggarakan secara daring, Minggu (10/8/2025). Direktur Puskapol UI Hurriyah yang hadir sebagai pembicara mengatakan, revisi UU Pemilu tidak

Selengkapnya »

Nasdem Siapkan Regenerasi demi Sukses Pemilu 2029

Partai Nasdem memandang regenerasi kader sebagai langkah penting dalam menghadapi Pemilu 2029. Kehadiran kader-kader muda diharapkan mampu memperkuat elektabilitas sekaligus membuat partai semakin relevan di mata para pemilihnya. Harapan itu disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sewaktu menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai Nasdem di Makassar, Sulawesi Selatan,

Selengkapnya »
Search