Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sasaran kritik tajam dalam rapat kerja Komisi III DPR RI pada Rabu (9/7/2025). Para anggota dewan mengecam putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah mulai 2029. Mereka menilai putusan itu menimbulkan kegaduhan dan menunjukkan inkonsistensi MK. Padahal rapat yang turut diikuti oleh Mahkamah Agung (MA)
Kementerian Dalam Negeri telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait usai Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan, koordinasi itu dilakukan dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, Kemenko Politik dan Keamanan, serta Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Tito menjelaskan, tidak hanya
Wacana revisi UU MK kembali mencuat setelah MK memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dilaksanakan secara terpisah. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar, Adies Kadir, saat ditemui seusai Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, menepis anggapan bahwa putusan MK menjadi alasan untuk merevisi UU MK (8/7/2025). Menurut dia, pembahasan
Partai Nasdem mendorong Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memberikan penafsiran asli atau original intent terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah mulai 2029. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, penafsiran dari MPR sebagai pembentuk Undang-Undang Dasar (UUD) diperlukan agar tidak terjadi kebuntuan atau deadlock
Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan, ancaman tarif tambahan sebesar 10 persen dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-17 di Rio de Janeiro, Brasil. Arrmanatha menambahkan, penyelenggaraan KTT BRICS bertujuan mempersatukan negara berkembang untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Untuk itu,
KTT BRICS 2025 di Brasil menjadi debut Prabowo menghadiri forum BRICS. Presiden Prabowo dan sembilan pemimpin negara lainnya bergandengan tangan dan berfoto bersama. Setelah itu, semua pimpinan negara-negara BRICS menggelar sidang pleno. Presiden Lula selaku sahibulbait menyampaikan pidato pembukanya, menyebut satu per satu para pemimpin negara yang hadir, dan Prabowo
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) akan menjadi problem ketika pemilihan lokal diselenggarakan dua tahun atau 2,5 tahun paling lambat sesudah pemilihan tingkat nasional. Jika pemilu lokal ditunda, jabatan kepala daerah bisa diisi penjabat. Namun, hal tersebut tidak bisa serta-merta diterapkan di tingkat legislastif daerah.
Dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, menilai, perdebatan yang mempertanyakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai legislator positif (positive legislator) ataupun putusan yang melebihi tuntutan (ultra petita) sudah usang. Resistensi parpol seharusnya tak perlu terjadi jika DPR dan parpol memahami perubahan MK di banyak
Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (3/7/2025), menyatakan, DPR telah menerima Surpres dengan Nomor R3 tertanggal 1 Juli 2025. Surat tersebut berisi permohonan pertimbangan bagi calon duta besar negara sahabat dan organisasi internasional. Puan menjelaskan, surat pencalonan duta besar ini segera diberitahukan dalam rapat paripurna terdekat tanpa
Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Yance Arizona, berpendapat parpol akan diuntungkan pemisahan dua pemilu karena memberikan jeda waktu untuk menyiapkan calon-calon terbaik untuk diajukan di pemilu nasional dan lokal. Menurut Yance, putusan MK ini debatable. Namun, jangan ada upaya delegitimasi dan menjadi satu gerakan untuk memangkas atau mengerdilkan
Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan, tidak ada pemilu yang sempurna di dunia ini. Sehingga membutuhkan perubahan yang sistematis, bukan secara ekstrem. Hal tersebut disampaikannya dalam menyorot putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilu nasional dan daerah mulai 2029. Bima juga menyoroti kewenangan MK yang sering menyerobot ranah DPR dan pemerintah sebagai
Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra Budi Djiwandono membenarkan bahwa usulan nama duta besar (dubes) RI untuk AS telah sampai ke pimpinan DPR (2/7/2025). Dia memastikan pembahasan nama-nama tersebut akan segera dilakukan sehingga mekanisme uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi I DPR bisa dilakukan. Ketua Komisi I
