Deputi V Kepala Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhwardani mengatakan, kinerja Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) pada 2023-2024 mendatang harus diperkuat. Utamanya dalam memantau pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Papua. Strategi pencegahan korupsi perlu merangkul partai politik karena posisinya yang sentral dalam proses pembentukan kebijakan publik.
Anggota KPU, August Mellaz mengatakan ada dua tantangan yang dihadapi KPU terkait kegiatan pendaftaran parpol. Pertama, soal konfirmasi kehadiran parpol yang telah mengajukan surat, tetapi ada perubahan teknis dan harus dijadwalkan ulang. Kedua, tantangan pasca pendaftaran, yakni untuk tetap menjaga ritme proses pendaftaran.
Mantan Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tahun 2011-2021, Rusli Effendi menyarankan Suharso Monoarfa untuk mundur secara terhormat dari jabatan ketua umum partai. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan menyusul desakan mundur terus datang dari berbagai pihak.
Berdasarkan data KPU, dari pagu anggaran tahapan Pemilu 2024 di 2022 yang disetujui DPR dan Kemenkeu sebesar Rp 8,06 triliun, baru dicairkan sebesar Rp 3,69 triliun (45,87 persen). Dengan perincian, pencairan awal sebesar Rp 2,45 triliun dan pencairan kedua sebesar Rp 1,24 triliun. Karena itu, masih ada kekurangan Rp 4,36
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, mengatakan kedekatan Partai Gerindra dan PKB yang semakin erat, menguatkan kemungkinan terbentuknya koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) dalam waktu dekat (2/8). Realitas politik ini membuat dinamika koalisi yang cair dan semakin mengerucut setelah sebelumnya Golkar, PAN, dan PPP resmi menggagas
Ketua KPU Hasyim Asy’ari, berharap payung hukum penyelenggaraan pemilu di tiga daerah otonomi baru (DOB) Papua selesai sebelum akhir tahun ini (2/8). Hasyim menyampaikan bahwa Majelis Rakyat Papua sudah bermediasi dengan KPU terkait konsekuensi elektoral atau kepemiluan pasca terbentuknya DOB. MRP menjelaskan gagasan tentang konsekuensi elektoral atau kepemiluan dengan adanya
Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, mengatakan bahwa Mendagri telah melaporkan beberapa nama yang akan menjadi pemimpin di wilayah-wilayah baru Papua, tapi semuanya masih belum final. Menurut Masduki, Wapres Ma’ruf lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dan aturan baru di tiga provinsi baru Papua. Wamendagri, John Wempi Wetipo, memastikan penjabat gubernur untuk
Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, mengatakan PAN akan mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2024 ke KPU pada Rabu (10/8) bersama dengan Partai Golkar dan PPP. Hal itu untuk menunjukkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tetap solid dan kompak. Viva Yoga menjelaskan, berdasarkan data Sistem Informasi Partai Politik (Sipol)
Tahapan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu telah dimulai kemarin (1//8/2022). Pada hari pertama, ada sembilan partai politik yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2024. Sembilan partai tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Keadilan Sejahtera (PK), Partai Reformasi (PR), Partai Rakyat Adil Makmur
Pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons A Tanujaya, menilai kebijakan terkait Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) merupakan langkah awal dalam penegakan kedaulatan digital Indonesia (1/8). Banyak instansi negara lain yang berkepentingan dengan pendaftaran PSE ini, seperti OJK dan BI yang akan sangat dibantu dalam mengelola aplikasi finansial, pinjol dan dompet digital
Berdasarkan keterangan resmi Kemlu (1/8), Kepolisian Kamboja bersama KBRI Phnom Penh, Kamboja, berhasil menyelamatkan lagi tujuh orang WNI dari penyekapan oleh Perusahaan Online Scammer di Sihanoukville. Keberhasilan ini menambah jumlah WNI yang dapat diselamatkan menjadi total 62 orang. Sebelumnya, 55 WNI berhasil dibebaskan oleh Kepolisian Kamboja dan KBRI Phnom Penh.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai penunjukan penjabat kepala daerah gelombang dua yang bakal dilakukan pada Oktober 2022, dikhawatirkan memunculkan potensi terjadi pilkada tidak langsung. Lucius mengaku, potensi itu bisa terjadi jika penjabat yang ditunjuk pemerintah menjalankan pekerjaannya dengan sangat baik (31/7). Hal itu memunculkan anggapan
