Sekumpulan kader PDI-P mulai terang-terangan mendukung Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI-P Puan Maharani untuk maju sebagai capres 2024. Suara dukungan itu terlihat dari adanya pengakuan sejumlah anggota Fraksi PDI-P DPR, yang telah membentuk semacam kelompok yang bertugas mempersiapkan “karpet merah” untuk Puan Maharani menuju pencapresan, yang menamakan diri mereka
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hendak mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo lewat pernyataannya soal tanda-tanda Pemilu 2024 tidak jujur. Menurut Yunarto, Demokrat sedang memulai “perang terbuka” dengan rezim pemerintah kini. Sebab, pernyataan SBY disampaikan berdekatan dengan serangkaian kritik yang
Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya mengungkapkan perkembangan komunikasi terkait koalisi dengan Partai Demokrat dan PKS semakin baik (19/9). Namun, ada kendala yang membuat ketiga partai tak segera meresmikan koalisi. Satu, belum pernah bekerja sama sebelumnya, sehingga untuk membangun chemistry ranah antarpartai, ranah antara kandidat dengan partai, tidak sederhana. Kedua,
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo, dalam keterangan pers, Senin (19/9/2022), mengatakan, kepolisian yang tergabung dalam satuan tugas atau tim khusus yang dibentuk pemerintah hingga saat ini masih bekerja untuk mendalami kasus peretasan oleh Bjorka. Namun, mengenai dugaan pelaku peretasan adalah warga negara asing, Dedi mengaku belum mengetahui
Mendagri mengeluarkan SE Nomor 821/5492/SJ tertanggal 14 September 2022. Dalam SE itu disebutkan, dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek kepegawaian perangkat daerah, Mendagri memberikan persetujuan tertulis kepada pelaksana tugas, penjabat, dan penjabat sementara gubernur/bupati/wali kota untuk dua hal. Pertama, Mendagri memberikan izin kepada Pj, Plt,
Anies Baswedan buka suara soal kesiapannya maju di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024, jika ada partai politik mengusungnya. Pernyataan ini disampaikan oleh Anies Baswedan menanggapi menguatnya kabar tiga parpol yakni NasDem, PKS dan Partai Demokrat ingin mengusungnya sebagai capres 2024. Anies menyebut, dirinya tak kuasa menolak panggilan tersebut, termasuk bila
Rapimnas Partai Demokrat yang diselenggarakan pada tanggal 15-16 September 2022, mengambil tema “Partai Demokrat Bersama Rakyat Memperjuangkan Perubahan dan Perbaikan”. Forum tersebut dihadiri sekira tiga ribu kader dari seluruh wilayah Indonesia. Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, mengatakan Rapimnas diharapkan dapat menghasilkan keputusan strategis untuk menghadapi kontestasi nasional mendatang (15/9).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang digadang-gadang oleh sejumlah lembaga survei menjadi kandidat kuat Calon Presiden Indonesia mengaku siap untuk bertarung di Pilpres 2024. Anies siap mencalonkan diri jika sebuah partai mengusungnya, apalagi saat ini belum terikat kepada satu partai mana pun sehingga memungkinkannya untuk “menjalin komunikasi dengan seluruh fraksi”.
Analis sosial politik UNJ, Ubedilah Badrun, mengomentari soal wacana terkait tak ada larangan bagi Jokowi untuk bisa menjadi cawapres. Menurut Ubedilah, selain melanggar etika politik, wacana tersebut dinilai melecehkan seluruh pakar hukum tata negara sedunia. Ubedilah menjelaskan dalam Pasal 7 UUD 1945 sangat jelas disebutkan Presiden dan Wakil Presiden memegang
Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai, menempatkan Jokowi sebagai wakil presiden pada 2024 tak akan menyelesaikan persoalan negara, bahkan berpotensi melanggengkan masalah karena tidak ada pembaruan di pucuk pemerintahan (14/9). Selama dua periode pemerintahan, masih banyak persoalan negara yang belum teratasi.
DPRD DKI Jakarta telah menetapkan tiga nama calon Pj gubernur pengganti Anies Baswedan yang akan habis jabatannya pada 16 Oktober. Penetapan itu dilakukan dalam rapat pimpinan gabungan yang digelar pada Selasa (13/9). Ketiga nama yang terpilih yakni: Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono (9 suara) Sekda DKI Marullah Matali (9
Menko Polhukam, Mahfud MD, mengatakan tim gabungan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri menggunakan alat khusus untuk melacak keberadaan hacker Bjorka (14/9). Tim gabungan itu sudah mempunyai gambaran tentang hacker Bjorka. Akan tetapi, Mahfud menyatakan mereka belum bisa mengumumkan identitas Bjorka kepada masyarakat. Menurut Mahfud, dalam rapat itu terungkap tentang
