Pembahasan RUU tentang Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan berpeluang menjadi upaya untuk merevisi Undang-Undang No. 7/2017 tentang Pemilu. Jika RUU tersebut disahkan, pembentukan ketiga provinsi tersebut pun akan terealisasi. Dalam pembahasannya, Panja menggunakan DIM dari draf RUU Provinsi Papua Selatan yang kemudian disesuaikan dengan dua RUU lainnya.
Partai NasDem akan menerima kunjungan Partai Demokrat di kantor DPP NasDem hari ini, Kamis (23/6), pukul 13.00, di NasDem Tower, Jakarta Pusat. Pertemuan siang ini akan dilakukan bersama Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Sekjen NasDem, Johnny G. Plate, mengungkap pertemuan kedua partai
DPR menargetkan bisa menuntaskan pembahasan tiga RUU terkait pemekaran provinsi di Papua pada 30 Juni 2022, hanya sembilan hari sejak panitia kerja dibentuk pada Selasa (21/06). Ketua Panja masing-masing ialah Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung untuk DOB Provinsi Papua Pegunungan Tengah, Wakil Ketua Komisi II DPR dari
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ingin mengingatkan bahwa kader PDIP harus disiplin dalam berpolitik. Pernyataan Hasto ini merespons peringatan keras Megawati kepada kader agar tidak ‘bermain dua kaki’. Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, mengatakan inti arahan ibu ketua umum kepada kader bahwa
Usai menggelar Rapimnas, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan langsung bermanuver membentuk koalisi dengan partai politik lain. Rencananya, PKS akan mendatangi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Rabu siang (22/06). Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, mengatakan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh akan langsung menyambut Presiden PKS, direncanakan pada pukul
Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, mengatakan PKS akan mencari mitra koalisi yang setara untuk menghadapi Pemilu 2024 (20/06/2022). Mitra koalisi yang dicari memiliki platform pembangunan yang sama, ingin sama-sama membawa perubahan dan kemajuan. Syaikhu menyoroti dinamika politik yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir, yakni terjalinnya koalisi antar partai tanpa didahului siapa
Analis politik Universitas Jember, Muhammad Iqbal, menyampaikan simulasi peta koalisi jelang Pilpres 2024 seiring menghangatnya suhu politik dan adanya sejumlah parpol yang mulai terlihat menyusun koalisi. Peta politik pilpres di Indonesia unik dan dinamis sehingga benar adagium yang menyebut ‘tidak ada kawan dan lawan politik yang abadi, yang abadi adalah
Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR, Puan Maharani, menyebut nama-nama capres akan menjadi agenda penting untuk dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang akan digelar selama tiga hari (21-23/06). Namun, Puan enggan menyebut sejumlah nama yang telah masuk daftar bursa capres PDI-P. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, selain soal
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Dedi Prasetyo menyatakan Polri masih menggodok apa saja yang dibutuhkan untuk mempersiapkan pengamanan serta kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024. Salah satunya dengan membentuk Satgas Nusantara dan Operasi Mantap Brata. Polri menjamin bahwa seluruh tahapan pemilu bisa berjalan dengan baik dan pesta demokrasi berlangsung dengan aman,
PKS bakal menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) mulai hari ini hingga besok, Selasa (21/6/2022), di Hotel Sahid, Jakarta. Ketua DPP PKS Bidang Humas Ahmad Mabruri mengatakan PKS juga akan membicarakan mengenai Pilpres 2024. PKS harus berkoalisi sehingga setelah Milad ke-20 PKS yang lalu, PKS cukup intens menjalin komunikasi dengan beberapa
Partai Gerindra dan PKB bersepakat menjalin kerja sama politik untuk pileg, pilpres, dan pilkada 2024. Kesepakatan tersebut terjadi usai kunjungan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Sabtu (18/6) malam. Muhaimin berharap kerja sama dalam Pemilu 2024 bisa dilanjutkan bersama partai-partai lain. Wakil
Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri mengatakan komposisi kabinet baru seusai perombakan harus dapat menyelesaikan masalah riil di masyarakat (16/6). Misalnya, harga minyak goreng harus tuntas kurang dari 30 hari sehingga jelas tolok ukur dan timeline-nya. Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengingatkan menteri dan wakil menteri baru harus bekerja
