Menko Polhukam, Mahfud MD, mengatakan bahwa tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan Presiden dan Wapres, baik untuk menjadi 3 periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun. Dalam komunikasi yang dilakukan Presiden dengan KPU di Istana Merdeka pada tanggal 11 November 2021, Presiden meminta agar

Pada Majalah Tempo edisi 5 Maret 2022, disampaikan bahwa tujuh petinggi partai politik pendukung pemerintah bercerita, Luhut meminta ketua umum partai menyuarakan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dan penundaan Pemilu 2024. Sebelum wacana itu bergulir, Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan dipanggil secara terpisah oleh Luhut. Sumber Tempo di

Hasil survei LSI terbaru (25 Februari-1 Maret 2022) menyatakan mayoritas responden menolak gagasan penundaan Pemilu 2024. Sebanyak 64,1 persen responden berpendapat, pergantian kepemimpinan nasional melalui Pemilu 2024 harus tetap dilaksanakan, meski masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Dukungan pelaksanaan pemilu juga berasal dari kalangan yang menyatakan cukup/sangat puas terhadap kinerja Presiden

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, meminta agar Presiden Jokowi segera bersikap terkait isu penundaan Pemilu 2024, agar tidak ada ada spekulasi bahwa Presiden Jokowi menyetujui wacana tersebut. Spekulasi muncul karena usulan tersebut dilontarkan orang-orang terdekat Jokowi, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadahlia, serta Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Selain itu, diperkuat

Peneliti Politik Populi Center Usep Saepul Ahyar berharap masyarakat sipil terus menggalang dukungan menolak wacana penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden, agar wacana itu tidak terus bergulir atau diloloskan oleh parlemen dan pemerintah. Wacana ini dapat memicu kegaduhan politik, apalagi bertentangan dengan proses demokrasi yang sedang berjalan karena