Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, sekaligus Ketua Delegasi Indonesia di IPU, Fadli Zon mengatakan Indonesia sebagai tuan rumah tidak ingin forum kongres antarparlemen dunia digunakan sebagai alat untuk mengutuk salah satu pihak di konflik Rusia dan Ukraina. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana
Presiden Jokowi mengatakan Indonesia siap memperkuat kerja sama yang sudah terjalin baik dengan Korea Selatan. Hal itu disampaikannya saat bertemu Ketua Majelis Nasional Republik Korea Park Byeong Seug di Bali International Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (20/3/2022). Salah satu hal yang disinggung Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut ialah komitmen
Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah saat ini tengah mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2024. Mahfud juga memastikan bahwa pemerintah akan bekerja secara profesional dalam mempersiapkan pesta demokrasi pada 2024. Sebelumnya, beredar undangan penyelenggaraan rapat koordinasi (rakor) mengenai pemunduran Pemilu 2024 dan calon penjabat kepala daerah di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Senin
Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengusulkan agar DPR membentuk Pansus hak angket langka dan mahalnya minyak goreng, karena pemerintah terindikasi melanggar sejumlah undang-undang. PKS menilai pemerintah melanggar sejumlah pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan
Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro mengatakan, persiapan Pemilu 2024 tidak akan terganggu oleh proses pergantian anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sesuai ketentuan masa Jabatan KPU-Bawaslu periode 2017-2022 akan berakhir 11 April 2022. Pelantikan KPU-Bawaslu periode 2022-2027 akan dilaksanakan pada tanggal itu juga.
KPU dan PT Pos Indonesia (Persero) menjalin kerja sama dalam pemanfaatan data dan informasi kedua belah pihak serta produk dan layanan. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan Ketua KPU Ilham Saputra dan Direktur Utama PT Pos Indonesia Faisal Rochmad Djoemadi di kantor KPU RI, pada Kamis (17/03/2022). Bentuk kerja sama itu antara
Charta Politika melakukan “Survei Preferensi Sosial dan Politik Masyarakat Tahun 2022” di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Lampung yang dirilis pada Rabu (16/3/2022). Salah satunya terkait dengan elektabilitas partai politik. Hasil survei menunjukkan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) masih unggul di Provinsi Jawa Timur dan Lampung berdasarkan hasil survei terbaru
Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri melakukan kerja sama program USAID ERAT, untuk mendukung pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk memperbaiki implementasi kebijakan, perencanaan, dan penggunaan anggaran. Program akan dilaksanakan di 30 kabupaten/kota di enam provinsi, yaitu Sumatera Utara, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Barat,
Amnesty Internasional Indonesia meminta agar pemerintahan Presiden Jokowi menunda pemekaran wilayah daerah otonom baru (DOB) di Papua dan Papua Barat. Direktur Amnesty Indonesia, Usman Hamid mengatakan penundaan dilakukan untuk mencegah terjadinya demonstrasi anarkistis lanjutan yang menolak pembagian wilayah baru. Pemerintah punya alasan objektif menunda pemekaran tersebut, karena UU Otonomi Khusus
Perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode mulanya digaungkan oleh Muhammad Qodari pada Juni 2021. Namun, yang diperlukan ialah amendemen UUD 1945, bukan menunda penyelenggaraan Pemilu 2024. Setengah tahun kemudian, pada awal Maret 2022, isu Presiden Jokowi tiga periode muncul lagi dan menjadi perbincangan ramai di media sosial dan media
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan bahwa DPR segera menyepakati anggaran pemilu setelah anggota KPU dan Bawaslu terpilih dilantik. Pimpinan DPR, termasuk Puan, sudah melakukan pertemuan dengan para komisioner KPU dan Bawaslu. Pertemuan merupakan silaturahim terkait hal-hal yang menjadi visi ke depan bagaimana pelaksanaan tugas-tugas yang akan diemban, serta membahas soal
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya mengajak agar semua menteri dan pembantu Presiden Joko Widodo agar tak memiliki pendapat berbeda dengan Presiden menyangkut isu Pemilu 2024. Hasto mengatakan big data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak, yaitu persoalan kerakyatan terkait. Misalnya, minyak goreng langka dan kenaikan
