Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengatakan, kepala desa tidak boleh melakukan politik praktis. Deklarasi Apdesi yang mendukung masa jabatan presiden tiga periode dinilai melanggar konstitusi. Aparatur desa seharusnya netral dan tak terjebak politik praktis seperti masa Orde Baru. Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim menjelaskan, ada peraturan
Berbagai manuver terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden-wakil presiden oleh sejumlah pihak berisiko mengakibatkan perpecahan di masyarakat, bahkan pecahnya konflik horizontal. Karena itu, penting bagi elite di negeri ini untuk menghentikan kegaduhan yang muncul akibat wacana yang inkonstitusional tersebut. Sosiolog Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito, mengatakan upaya dari sejumlah kelompok
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai kemampuan diplomasi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan para petinggi dunia menjadi salah satu faktor plus baginya sebagai kandidat capres terkuat dalam Pilpres 2024. Prabowo diketahui kerap berdiplomasi dengan sejumlah pemimpin dunia. Salah satu yang paling anyar, Prabowo bertemu dengan Presiden
Wakil Kepala BSSN Luki Hermawan dalam peluncuran ”Laporan Tahunan Hasil Monitoring Keamanan Siber Tahun 2021” pada Rabu (30/3/2022), mengatakan risiko ancaman siber semakin kompleks. Dari data BSSN, serangan phishing menjadi salah satu pintu masuk terbesar bagi peretas. Untuk 2021, serangan melalui surel phishing mencapai 3.816 kasus. Serangan lewat laman phishing
Kemendagri menjelaskan keberadaan dua asosiasi kepala desa di tengah isu Presiden Jokowi tiga periode, untuk merespons keberadaan dua kelompok yang sama-sama menamakan diri Apdesi. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, mengatakan kedua ormas tersebut memiliki akta notaris, kepengurusan, dan kantor yang berbeda. Satu, perkumpulan Apdesi. Dua, DPP Apdesi. Dewan
Pada Selasa (29/3/2022), Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kantor DPP Partai Nasdem. Managing Director Paramadina Public Policy Institute, Ahmad Khoirul Umam, menilai pertemuan keduanya bukan sekadar silaturahmi politik biasa. Pertemuan tersebut membuka peluang munculnya poros kekuatan baru dalam dinamika
KPU tidak berencana menggunakan sistem pemungutan suara secara elektronik (e-voting) pada Pemilu 2024. Penggunaan e-voting dalam Pemilu 2024 belum bernilai penting untuk diterapkan karena selama ini tahapan pemungutan suara dalam pemilu tidak bermasalah. Ketua KPU, Ilham Saputra, mengatakan dalam hal penggunaan teknologi informasi, KPU telah mengimplementasikan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, pengadaan gorden untuk rumah jabatan anggota DPR dengan pagu anggaran Rp 48,7 miliar tidak memperlihatkan wajah parlemen yang miskin kepedulian, cuek dengan kondisi rakyat, jauh dari rakyat, dan tidak punya sensitivitas. Lucius berpendapat, kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya serta
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengkritik rencana pembiayaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang melibatkan masyarakat melalui skema crowdfunding. Menurutnya, rencana pendanaan dengan menggunakan skema Public-Private-People Participation (PPPP/4P) itu menandakan bahwa proyek tersebut tidak pernah direncanakan secara matang oleh pemerintah. Selama ini pemerintah dinilai belum
Usulan Kemenkominfo untuk menerapkan e-voting atau pemilihan elektronik pada pemilu 2024 mendapatkan dukungan dari Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia (APJII). APJII menilai e-voting dapat jauh lebih transparan dibandingkan cara pemilihan konvensional yang berlangsung selama ini. Menurut Ketua APJII, Muhammad Arif, lewat e-voting hasil pemilihan suara akan lebih cepat diketahui secara luas. Prosesnya
Konflik kepentingan Amerika Serikat bersama sekutu melawan Rusia pada krisis Ukraina merembet ke G20. Polarisasi tak terhindarkan. Direktur Eksekutif CSIS, Yose Rizal Damuri, mengatakan Indonesia harus segera memberikan respon yang tepat atas terjadinya polarisasi di G20. Paling tidak, Pemerintah Indonesia harus menjembatani berbagai perbedaan. Untuk itu, kerja-kerja diplomasi di luar
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, jelang Pemilu 2024, PDI-P mengadakan berbagai kegiatan yang bertujuan membangun kesadaran kultural. Kegiatan partai dirancang tidak hanya untuk sekadar elektoral (hasilnya jangka pendek) atau sekadar image building (membangun citra). Hasto menegaskan, pendekatan yang dilakukan PDI-P bukan mendesain aspek elektoral. Namun, mendorong gerakan kultural yang
