Peneliti pusat riset politik BRIN, Diandra Megaputri Mengko, mengatakan bahwa putusan MK terkait penjabat kepala daerah harus dipatuhi dan segera ditindaklanjuti (26/4/2022). Putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga seharusnya pemerintah mematuhinya. Jika tidak, pemerintah dapat dianggap tidak berwibawa karena tidak patuh pada putusan pengadilan tertinggi. Kepatuhan pemerintah pada putusan

Kemendagri telah mengantongi beberapa nama calon penjabat (pj) Kepala Daerah, dalam hal ini Gubernur/Bupati/Walikota. Namun, Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro, masih enggan membeberkan nama para calon penjabat kepala daerah tersebut. Suhajar menjelaskan, dalam menetapkan penjabat kepala daerah setingkat gubernur terdapat mekanisme dan aturan yang sudah ditetapkan. Untuk nama calon penjabat gubernur

Perludem memberikan rekomendasi kepada Kemendagri agar mengisi posisi penjabat kepala daerah secara langsung dari sekretaris daerah (sekda). Opsi ini diambil agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi para ASN dalam melaksanakan program pembangunan nasional, pelayanan publik, serta kesuksesan persiapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada pada 2024. Perludem juga merekomendasikan agar pejabat