KEGIATAN

PKS Kritik Pemerintah Tak Mampu Rem Kenaikan Harga Barang Kebutuhan Pokok

PKS mengkritik pemerintah yang tak mampu mengerem kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok jelang Ramadhan. Juru Bicara PKS, Kurniasih Mufidayati menilai, masyarakat seakan-akan dibiarkan dilepaskan dengan sistem ekonomi bebas sesuai pasar. Contohnya adalah stok minyak goreng yang tiba-tiba melimpah di pasaran usai dengan harga tinggi, padahal sebelumnya langka di mana-mana. PKS

Selengkapnya »

Survei Indikator Politik: Elektabilitas Prabowo Tertinggi, Disusul Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan

Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto lebih unggul dari nama-nama calon presiden yang dominan dalam simulasi semi terbuka. Disusul Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengungkapkan meski Prabowo lebih unggul, namun trennya menurun daripada calon

Selengkapnya »

Kepercayaan Publik Terhadap Partai Politik Terendah

Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepercayaan publik partai terhadap partai politik terendah dibanding institusi lainnya. Tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik hanya kurang lebih sekitar 54 persen. Sementara 42 persen lainnya menyatakan sedikit percaya atau tidak percaya sama sekali kepada partai politik. Survei Indikator juga menunjukkan sejumlah parpol

Selengkapnya »

PPHN Disambut Positif, Tetapi Publik Khawatir Lewat Amandemen

Wacana yang memunculkan kembali pedoman pembangunan nasional yang mirip “model GBHN” disambut positif oleh publik. Namun, respons ini juga dibarengi oleh kekhawatiran karena harus ditempuh melalui amandemen konstitusi. Pilihan amandemen ini dikhawatirkan akan diboncengi oleh agenda perpanjangan masa jabatan presiden. Hal ini tergambar dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas akhir

Selengkapnya »

Kades Diminta tak Berpolitik Praktis

Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengatakan, kepala desa tidak boleh melakukan politik praktis. Deklarasi Apdesi yang mendukung masa jabatan presiden tiga periode dinilai melanggar konstitusi. Aparatur desa seharusnya netral dan tak terjebak politik praktis seperti masa Orde Baru. Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim menjelaskan, ada peraturan

Selengkapnya »

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Picu Perpecahan

Berbagai manuver terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden-wakil presiden oleh sejumlah pihak berisiko mengakibatkan perpecahan di masyarakat, bahkan pecahnya konflik horizontal. Karena itu, penting bagi elite di negeri ini untuk menghentikan kegaduhan yang muncul akibat wacana yang inkonstitusional tersebut. Sosiolog Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito, mengatakan upaya dari sejumlah kelompok

Selengkapnya »

Pengamat: Kemampuan Diplomasi Prabowo Terhadap Para Petinggi Dunia Jadi Nilai Plus di Pilpres 2024

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai kemampuan diplomasi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan para petinggi dunia menjadi salah satu faktor plus baginya sebagai kandidat capres terkuat dalam Pilpres 2024. Prabowo diketahui kerap berdiplomasi dengan sejumlah pemimpin dunia. Salah satu yang paling anyar, Prabowo bertemu dengan Presiden

Selengkapnya »

Peretasan Kian Ganas, Pencurian Data Marak Terjadi Saat Jam Kerja

Wakil Kepala BSSN Luki Hermawan dalam peluncuran ”Laporan Tahunan Hasil Monitoring Keamanan Siber Tahun 2021” pada Rabu (30/3/2022), mengatakan risiko ancaman siber semakin kompleks. Dari data BSSN, serangan phishing menjadi salah satu pintu masuk terbesar bagi peretas. Untuk 2021, serangan melalui surel phishing mencapai 3.816 kasus. Serangan lewat laman phishing

Selengkapnya »

Pemerintah Jelaskan Status Dua Kubu Apdesi di Riuh Jokowi 3 Periode

Kemendagri menjelaskan keberadaan dua asosiasi kepala desa di tengah isu Presiden Jokowi tiga periode, untuk merespons keberadaan dua kelompok yang sama-sama menamakan diri Apdesi. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, mengatakan kedua ormas tersebut memiliki akta notaris, kepengurusan, dan kantor yang berbeda. Satu, perkumpulan Apdesi. Dua, DPP Apdesi. Dewan

Selengkapnya »

Membaca Sinyal Poros Politik Baru di Balik Pertemuan AHY dan Surya Paloh

Pada Selasa (29/3/2022), Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kantor DPP Partai Nasdem. Managing Director Paramadina Public Policy Institute, Ahmad Khoirul Umam, menilai pertemuan keduanya bukan sekadar silaturahmi politik biasa. Pertemuan tersebut membuka peluang munculnya poros kekuatan baru dalam dinamika

Selengkapnya »

KPU Tegaskan tak Berencana Gunakan Voting Elektronik

KPU tidak berencana menggunakan sistem pemungutan suara secara elektronik (e-voting) pada Pemilu 2024. Penggunaan e-voting dalam Pemilu 2024 belum bernilai penting untuk diterapkan karena selama ini tahapan pemungutan suara dalam pemilu tidak bermasalah. Ketua KPU, Ilham Saputra, mengatakan dalam hal penggunaan teknologi informasi, KPU telah mengimplementasikan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik

Selengkapnya »
Search