Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, mengatakan, hingga kemarin, Kemendagri belum mendapat salinan resmi putusan MK. Pada prinsipnya, Kemendagri akan memperhatikan apa yang sudah menjadi keputusan MK. Namun, hal itu harus dipelajari terlebih dulu sebelum menyampaikan tindaklanjutnya. Sementara itu, terkait dengan peringatan MK bahwa TNI-Polri aktif tak bisa menjadi penjabat
Peta kekuatan politik pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang kini mulai terbaca. Kendati begitu, hanya ada dua kekuatan dominan yang bakal menentukan hasil akhir politik elektoral. Director Research of IndoNarator, Harsam, mengatakan dua kekuatan tersebut adalah kekuatan Islam dan militer satu warna ‘hijau’ dan dua bendera. Menurut Harsam, pembacaan peta kekuatan
Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah untuk menerbitkan peraturan mengenai pengisian penjabat kepala daerah yang akan dilakukan di 101 wilayah pada tahun 2022. Aturan pelaksana tersebut penting untuk menyediakan mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas sehingga pengisian penjabat kepala daerah tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, peraturan pelaksana pengisian penjabat kepala
DPC Partai Gerindra Kota Surabaya menilai kehadiran Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendampingi Presiden Joko Widodo saat kunjungan di Kota Surabaya pada Rabu (20/4) berdampak positif di kalangan masyarakat atas hingga bawah. Blusukan Jokowi dan Prabowo yang merupakan dua tokoh bangsa ini memiliki dampak yang sangat positif di kalangan masyarakat atas,
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022, Arief Budiman, anggaran Pemilu 2024 yang kemungkinan disetujui diperkirakan jauh di bawah usulan KPU sebesar Rp 76,6 triliun. Begitu pula dengan anggaran Pilkada Serentak 2024 yang berdasarkan monitoring dan supervisi kepada KPU daerah, total angka yang disetujui akan jauh lebih kecil dari Rp
Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangsus) Otsus tingkat Provinsi Papua Barat Tahun 2022 di Manokwari (19/4), sejumlah kepala daerah di Provinsi Papua Barat berharap Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerah. Wakil Bupati Raja Ampat, Orideki Iriano Burdam mengatakan
Peneliti IC), Egi Primayogha, mengatakan potensi konflik kepentingan dalam pemilihan penjabat kepala daerah sangat besar karena hanya ada satu pihak yang menentukan, yakni pemerintah pusat melalui Kemendagri. Jika proses tidak dilakukan secara terbuka dan menihilkan ruang partisipasi publik, potensi penyelewengan akan kian besar. Penyelewengan yang mungkin terjadi ialah praktik jual
Irine Morada Santiago, juru runding perdamaian asal Filipina, pada acara diskusi yang digelar oleh Imparsial (18/4), mengingatkan banyak pihak salah kaprah saat menyamakan pembangunan sebagai alat mewujudkan perdamaian. Dalam praktiknya, pembangunan dan upaya menciptakan perdamaian (peacebuilding) sering beririsan. Namun, situasi itu tidak boleh jadi pembenaran bahwa pembangunan adalah satu-satunya jalan
Dua warga Papua, yakni E Ramos Petege dan Yanuarius Mote, mengajukan uji materi UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua ke MK. Dari beberapa pasal yang digugat, salah satunya mempersoalkan Pasal 76 ayat (2) mengenai pengaturan pemekaran daerah Papua, yang dinilai mengembalikan
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyatakan akan kembali menggelar aksi demonstrasi, jika Presiden Jokowi mengabaikan tuntutan yang disuarakan mahasiswa. Koordinator BEM SI belum dapat memastikan kapan mahasiswa akan kembali berunjuk rasa. Elemen mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI masih mendiskusikan hal tersebut. BEM SI menyatakan bahwa sudah menjadi
Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan Komisi II DPR menargetkan tiga RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua selesai sebelum Juni 2022. Ada tiga RUU terkait pemekaran di Papua yang pembahasannya dilakukan Komisi II DPR. Target tersebut merupakan salah satu konsekuensi pembentukan provinsi baru sehingga harus ada pembentukan
Lobi aparatur sipil negara (ASN) yang mengincar posisi penjabat kepala daerah melalui perantaranya sudah dimulai sejak akhir tahun lalu di parlemen. Achmad Baidowi, yang memiliki posisi strategis sebagai sekretaris Fraksi PPP di DPR, dan juga sebagai Ketua DPP PPP, menjadikannya ”sasaran” para ASN. Dengan posisi strategis tersebut, Baidowi dianggap bisa
