Peneliti Politik BRIN, Wasisto Raharjo Jati, memprediksi tak ada pengumuman nama capres dalam acara HUT ke-50 PDI Perjuangan hari ini. Sebab, umumnya PDI-P mendeklarasikan ihwal pencapresan menjelang detik-detik terakhir pendaftaran. Wasisto menduga, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri belum mengambil keputusan terkait pencapresan. Capres partai banteng disinyalir masih berkutat pada dua
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Ramlan Surbakti, mengatakan, sebelum menentukan sistem pemilu antara proporsional terbuka atau proporsional tertutup, sebaiknya yang lebih utama ditangani adalah penguatan parpol. Sebab, sistem politik demokrasi hanya akan terkonsolidasi dengan baik jika parpol telah menjalankan fungsinya dengan baik. Parpol memegang dua peran penting. Pertama, menyiapkan
Menko Polhukam, Mahfud MD, bicara soal Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditentang buruh. Menurut Mahfud, tentangan soal Perppu itu pasti selalu ada (08/01). Mahfud menegaskan, pemerintah tidak bisa memuaskan semua pihak. Setiap kebijakan pasti mempunyai pro dan kontra. Menurut dia, ada buruh yang menentang Perppu Cipta
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa partainya tidak ingin gegabah soal penentuan koalisi atau figur calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pemilu 2024. AHY menyebutkan, Partai Demokrat terus menjalin komunikasi intens dengan dua partai, yakni PKS dan Nasdem. Idealnya, lanjut AHY, deklarasi koalisi berbarengan dengan
Delapan dari sembilan partai politik (parpol) di DPR menyatakan sikap menolak pemilihan umum (pemilu) dengan sistem proporsional tertutup. edelapan parpol itu yakni Partai Gerindra, Golkar, Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut bakal menyampaikan kejutan dalam puncak peringatan HUT ke-50 PDIP, yang akan digelar di JIE Kemayoran pada Selasa (10/1/2023). Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyebut akan ada kejutan di HUT ke-50 PDIP. Meski tak menjelaskan secara detil, Hasto mengatakan kejutan terkait Pilpres 2024. Hasto pun
Mahkamah Agung (MA) menerjunkan tim khusus untuk menyelidiki kebenaran video rekaman pembicaraan hakim Wahyu Iman Santosa terkait kasus Ferdy Sambo. Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro mengatakan, tim khusus tersebut akan melakukan pemeriksaan langsung terhadap ketua majelis hakim yang menyidangkan kasus pembunuhan Brigadir J tersebut. Andi menjelaskan pemeriksaan terhadap hakim
Mahkamah Konstitusi mulai menerima pengajuan permohonan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Permohonan tersebut diajukan, antara lain, oleh Hasrul Buamona (dosen dan konsultan hukum kesehatan), Siti Badriyah (Koordinator Advokasi Migran CARE), Harseto Setyadi Rajah (konsultan hukum para anak buah kapal), Jati Puji
Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward OS Hiariej, menjelaskan bahwa dalam rapat terbatas kabinet, pada Senin (26/12/2022), dibahas plus-minus jika UU Cipta Kerja, yang selesai direvisi terkait ketenagakerjaan, sertifikasi halal dan sumber daya air, tetap diajukan ke DPR, harus selesai sebelum November 2023, seperti diminta MK. Saat itu, DPR, yang
Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, membuka rapat koordinasi penataan dapil bersama jajaran KPU daerah, Kamis (5/1/2023). Dalam rapat tersebut, Hasyim meminta penataan dapil DPR RI dan DPRD provinsi melibatkan segala macam ahli agar dapil yang dihasilkan benar-benar memenuhi asas penataan dapil yang baik. Dalam Pasal 185 UU Pemilu, terdapat 7 prinsip
Uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka tengah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), mendapatkan penolakan keras dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sekjen PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, meminta kepada MK menolak uji materi UU Pemilu tersebut (05/01). Sebab, sudah sewajarnya MK konsisten dengan
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, mengatakan sebenarnya Ganjar dan Puan memiliki peluang maju sebagai capres yang sama besarnya. Menurut Agung, jika dilihat dari segi kuantitatif atau elektabilitas, PDI-P harus memilih Ganjar sebagai kandidat. Namun, secara kualitatif nama Puan mencuat karena banyak faktor. Apalagi, PDI-P tidak hanya melihat elektabilitas
