KEGIATAN

Kode Inisiatif Harap Anggota Baru KPU Teruskan Tiga Warisan Baik

Koordinator Harian Konstitusi dan Demokrasi (Kode Inisiatif), Ihsan Maulana, berharap anggota baru Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027 dapat meneruskan tiga warisan baik komisioner sebelumnya di periode 2017-2022. Tiga peninggalan baik itu ialah penggunaan teknologi informasi dalam pemilu, ide penyederhanaan desain surat suara, dan dorongan untuk menambah honorarium badan ad

Selengkapnya »

Pemerintah dan DPR Disebut Keras Kepala Soal Pemekaran Papua

Kelompok Koalisi untuk Kemanusian Papua menyayangkan sikap keras kepala pemerintahan Presiden Jokowi dan DPR yang tetap ngotot untuk melaksanakan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua. Kelompok sipil dari berbagai lembaga swadaya masyarakat menegaskan bahwa rencana pembentukan tiga provinsi baru di Bumi Cenderawasih berkali-kali mendapatkan penolakan dari orang-orang asli Papua

Selengkapnya »

Kepastian Pemilu 2024 dan “Kuncian” Jokowi Bagi Elite dan Pejabat Buat Gaduh

Presiden Jokowi akhirnya menyampaikan pernyataan yakni Pemilu akan tetap digelar sesuai jadwal pada 14 Februari 2024. Pernyataan Jokowi itu disampaikan dalam rapat terbatas kabinet pada Minggu (10/4/2022). Jokowi mengatakan, dengan penegasan tanggal pelaksanaan Pemilu 2024, diharapkan tidak ada anggapan bahwa pemerintah seolah berupaya melakukan penundaan pemilu. Presiden juga menyatakan akan

Selengkapnya »

Kemenkumham: Perhatikan Duplikasi Keanggotaan Partai Politik

Kemenkumham menyatakan hal yang perlu diperhatikan menjelang pemilu adalah duplikasi keanggotaan partai politik, karena bisa saja satu orang yang sama terdaftar di sejumlah parpol berbeda. Direktur Tata Negara, Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Baroto, meminta KPU hati-hati saat verifikasi pendaftaran partai politik peserta pemilu agar keanggotaan ganda tidak terjadi mengingat

Selengkapnya »

BEM SI Kukuh Geruduk Istana 11 April, UI-AMI Ambil Keputusan Hari Ini

Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Kaharuddin HSN DM, mengatakan akan turun berunjuk rasa di Istana Negara Senin (11/4) menuntut sikap tegas Presiden Jokowi tidak memperpanjang masa jabatan. Dari gerakan mahasiswa lainnya, BEM UI dan Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) masih melangsungkan konsolidasi pada Jumat (8/4). BEM SI

Selengkapnya »

Soal Reshuffle, Partai Serahkan ke Jokowi

Isu reshuffle kembali muncul setelah Presiden Jokowi melarang para menterinya bicara mengenai penundaan pemilu dan masa jabatan tiga periode. Menanggapi itu, sejumlah partai menyerahkan sepenuhnya reshuffle kepada Presiden Jokowi. Politikus Partai NasDem, Saan Mustopa, mengatakan bukan kali ini saja Presiden Jokowi menegur menterinya. Teguran tersebut, menurutnya, tidak lepas dari kondisi nyata

Selengkapnya »

Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu: Jangan Menimbulkan Polemik, Fokus Bekerja

Dalam Sidang Kabinet (05/03/2022), Presiden Jokowi melarang para menterinya untuk menyuarakan penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan Presiden, dan meminta para menteri untuk fokus bekerja menangani permasalahan yang sedang terjadi. Jokowi menegaskan situasi global yang sedang sulit ini harus disampaikan dengan bahasa rakyat. Presiden juga menyampaikan soal sense of

Selengkapnya »

Peretas Mengintai Data Strategis dan Pejabat Negara

Masih alotnya pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi antara pemerintah dan DPR membuat perlindungan terhadap data strategis negara, termasuk data pribadi warga, ini menjadi sangat lemah. Kedaulatan data menjadi terancam. Hingga Selasa (5/4/2022), belum ada rapat Panitia Kerja RUU PDP di DPR untuk melanjutkan pembahasan RUU tersebut. Padahal, BSSN telah melaporkan

Selengkapnya »

Tito Nilai Dukungan Apdesi Sebatas Aspirasi

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, membantah isu yang berkembang bahwa acara Silatnas Apdesi beberapa waktu lalu di Istora Senayan sebagai deklarasi dukungan masa jabatan presiden tiga periode. Tito melihat dukungan Apdesi sebagai sebatas aspirasi. Aspirasi tersebut memiliki kedudukan yang sama karena adanya jaminan penyampaian pendapat di muka umum seperti yang

Selengkapnya »
Search