Komisioner KPU, Mochammad Afifuddin, mengatakan tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada 14 Juni 2022 sehingga langkah-langkah menuju pesta demokrasi lima tahunan tersebut segera dilaksanakan. PKPU belum diundangkan atau disahkan, karena masih terbentur soal berapa lama atau waktu masa kampanye dilaksanakan. Sebagian anggota DPR maupun pemerintah mengusulkan masa kampanye selama 90
Banggar DPR menyetujui anggaran pemilu Rp 76,6 triliun yang diusulkan oleh KPU. Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, mengatakan sikap itu diambil karena Banggar melihat pengajuan anggaran Rp 76,6 triliun itu merupakan efisiensi maksimal, sehingga tidak bisa lagi diutak-atik untuk diturunkan kembali. Banggar DPR sudah pasti akan meloloskan keputusan hasil RDP
Secara matematis, dengan hitungan kursi, Koalisi Indonesia Bersatu bisa menjadi poros baru dalam konstelasi Pilpres 2024. Sekretaris Fraksi PPP DPR, Achmad Baidowi, mengatakan PPP sampai sekarang belum memikirkan siapa capres yang akan diusung. Sementara, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus, mengungkapkan koalisi juga terbuka kepada parpol lain untuk bergabung. Waketum
Surpres untuk pembahasan RUU DOB di Papua sudah diterima oleh DPR RI pada tanggal 12 April 2022. Komisi II DPR saat ini sedang menunggu penugasan dari Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk memulai pembahasan ketiga RUU tersebut. Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang, mengatakan Komisi II sudah membentuk tiga panja
Koalisi Indonesia Bersatu yang digagas oleh PAN, Partai Golkar, dan PPP terus menjadi sorotan, terutama tentang siapa sosok yang bakal diusung sebagai bakal capres. Dalam pertemuan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (15/5), Airlangga menyampaikan Koalisi Indonesia Bersatu sampai saat ini masih membuka
Pemerintah, Komisi II DPR, dan penyelenggara pemilu telah membahas Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Jadwal, Tahapan, dan Program Pemilu 2024 dalam rapat konsinyering (13-15/05), namun hasil rapat tersebut masih harus dibahas dan diputuskan dalam rapat dengar pendapat pada 23 Mei mendatang. Hal ini dapat membuat penetapan peraturan teknis menjadi
Program Manajer Perludem, Fadli Ramadhanil, menilai Keppres No. 50/P Tahun 2022 terkait pengangkatan lima penjabat gubernur rentan digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena tidak sesuai perintah MK. Alasan mendasar Keppres tersebut bisa digugat ialah pengangkatan lima penjabat gubernur tidak memenuhi dasar hukum yang diperintahkan MK. Dalam pertimbangan MK
Din Syamsuddin, Ketua Majelis Permusyawaratan Partai Pelita, menyebut posisinya saat ini lebih kepada penasihat. Partai Pelita didirikan bukan semata-mata demi menjadi motor pada tahun politik 2024 dan tak berniat mencalonkan diri sebagai presiden dengan membentuk partai yang telah didirikan tersebut Din Syamsuddin ingin menerapkan politik bukan untuk politik. Politik tidak
Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa, menyampaikan ada kerja sama dengan Partai Golkar dan PAN untuk Pemilu 2024. Menurutnya, pengumuman yang lebih awal akan menghadirkan hubungan yang lebih baik, serta ingin menunjukkan atau mendemostrasikan sebuah kerja sama yang jauh lebih awal dan lebih cantik itu antarsesama parpol. PPP, Partai Golkar, dan
Mendagri Tito Karnavian menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi tidak mewajibkan pemerintah untuk membuat aturan turunan pengisian penjabat (Pj.) kepala daerah tetapi hanya mempertimbangkan. Bahasanya adalah mempertimbangkan dan memberi perhatian untuk membuat PP tentang Penunjukan Pj. yang sesuai dengan semangat demokrasi transparansi. MK telah mengeluarkan tiga putusan terkait dengan uji materi UU
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai pengesahan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) bukan karena prestasi pimpinan DPR atau pimpinan Badan Legislasi, melainkan karena dorongan dan tekanan dari publik. Peneliti senior Formappi, Djadijono, megatkan secara keseluruhan, kinerja legislasi DPR tidak pantas diapresiasi karena dari 40 RUU dalam
Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik dalam Talkshow Nasional Tribun Series (11/5), mengatakan masa tugas penjabat kepala daerah, dalam Pasal 201 UU 10 tahun 2016, hanya 1 tahun, setelah itu bisa dilakukan pergantian, dan dalam PP 6 tahun 2005 dikatakan secara tegas bahwa setiap 3 bulan dievaluasi. Akmal mengatakan jika kepala
