Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mendaftarkan permohonan uji materi Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke MK pada Rabu (06/07). Gugatan ini terkait ambang batas pencalonan presiden/presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. Kuasa Hukum PKS Zainudin Paru mengatakan, permohonan uji materi
Survei CiGMark menunjukkan nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masuk dalam jajaran nama-nama yang potensial menjadi capres maupun cawapres. Nama Ridwan Kamil muncul di bawah Ganjar Pranowo, Puan Maharani, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam survei tersebut, Ridwan Kamil meraih angka popularitas 80,1 persen, di bawah Ketua Umum DPP Partai
Pelantikan Penjabat Gubernur Aceh semula akan dilaksanakan pada Selasa (05/07) sore, ditunda menjadi hari ini (06/07). Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga menjelaskan bahwa pelantikan akan dilakukan oleh Mendagri Tito Karnavian di hadapan Ketua Mahkamah Syariah Aceh dalam rapat paripurna DPR Aceh. Kastorius menjelaskan bahwa Achmad Marzuki telah pensiun dari TNI.
Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Nasdem Saan Mustopa mengatakan penambahan tiga DOB di Papua berimplikasi pada penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan (dapil) pada Pemilu 2024. Setidaknya bertambah tiga dapil menjadi 83 dapil, begitu pula jumlah kursi akan bertambah. Pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,
Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa Presiden Jokowi sudah mengantongi nama yang akan mengisi jabatan Menpan-RB. Mahfud MD berpendapat Presiden memiliki perangkat penilaian lengkap untuk memilih figur yang tepat. Oleh karena itu, Presiden tidak memiliki preferensi penilaian apa pun dan siapa pun untuk menjadi pengganti Tjahjo Kumolo. Ketua DPP PDIP
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menginstruksikan pengurus partainya untuk menjalin kerja sama politik Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan PPP dan PAN, mulai dari tingkat atas hingga bawah atau ke akar rumput sebagai upaya memenangi Pilpres 2024. Hal ini dilakukan untuk membahas konsolidasi dan persiapan yang menjadi arah bersama, yaitu
Meski telah mengumumkan penguatan kerja sama dengan PKB, Gerindra tetap membuka kemungkinan kerja sama dengan parpol lain. Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dijadwalkan akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dalam waktu dekat. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli
Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat, mengatakan partainya tak mau buru-buru soal koalisi dan capres untuk Pilpres 2024, ketika merespons hubungan PKB dan Gerindra yang telah resmi membentuk koalisi. Menurut Djarot, hubungan keduanya bagus dan tak ada masalah, apalagi sebagai sesama pendukung pemerintahan, kedua partai itu
Sederet nama kader PDI Perjuangan disebut yang akan mengisi kekosongan kursi Menpan/RB. Pengamat Politik Ujang Komarudin menyebut ada empat tokoh yang punya potensi tersebut, yaitu Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto, dan Ketua DPP PDIP Bidang Pemuda dan Olahraga
DPR telah mengesahkan 3 RUU DOB Papua, sehingga Indonesia kini memiliki 37 Provinsi. Tiga provinsi baru itu adalah Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan. Hanya butuh waktu 2,5 bulan bagi DPR untuk membuat tiga provinsi baru di Papua, sejak disahkan sebagai RUU inisiatif DPR dalam forum
Presiden Jokowi mendapat sambutan hangat dari Presiden Vladimir Putin saat tiba di Istana Kremlin Kamis (30/6) sekitar pukul 15.30 waktu setempat. Dalam pertemuannya, setidaknya ada lima hal yang dibicarakan Jokowi dan Putin, yaitu Mendorong Perdamaian, Membuka Ruang Dialog Ukraina-Rusia, Jaminan Keamanan Rusia bagi Jalur Ekspor Pangan Ukraina, Reintegrasi Pangan dan
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyebutkan bahwa biaya politik di Indonesia sangat mahal. Hal tersebut dikatakannya saat memberi sambutan dalam pembekalan antikorupsi kepada Ketua Umum dan pengurus Partai Hanura di Jakarta (30/6/2022). KPK telah melakukan survei, dana yang harus dimiliki para calon untuk menjadi kepala daerah tingkat II saja sebesar
