Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan memuji Presiden Jokowi terkait pembangunan jalan tol yang dilakukan di Indonesia. Akan tetapi, Anies mengisyaratkan bahwa dia menyayangkan kebijakan Jokowi terkait subsidi untuk mobil listrik. Hal tersebut disampaikan usai menghadiri acara relawan Amanat Indonesia (ANIES) di Tennis Indoor Senayan, pada Minggu
Pemilihan Presiden 2024 diperkirakan berlangsung dua putaran bila ada tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang berkontestasi pada ajang kontestasi nasional tersebut. Pasalnya, belum ada capres yang memiliki elektabilitas di atas 50 persen di dalam hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga. Dalam simulasi tiga nama, berdasarkan survei yang
Komisioner Bawaslu, Totok Hariyono mengancam bakal mengajukan gugatan sengketa informasi ke Komisi Informasi apabila KPU RI tidak mau memberikan lembaganya akses melihat dokumen persyaratan calon anggota legislatif (caleg) di aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Totok mengatakan, pihaknya sudah meminta KPU memberikan akses melihat dokumen persyaratan bakal caleg kepada Bawaslu RI
PPP semakin menunjukkan kepercayaan diri untuk melepaskan diri dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Melalui juru bicaranya, Achmad Baidowi, PPP teguh menunjukkan sikap bahwa parpol yang tak ikut mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal capres tak bisa berkoalisi lagi dengan partai berlambang kabah itu. Awiek mengatakan keberlangsungan Koalisi Indonesia
Secara informal, ada dua parpol yang sudah mengonfirmasi pendaftaran bakal caleg, yaitu PPP yang berencana pada Senin (8/5/2023) dan partai Nasdem pada Rabu (10 /5/2023) depan. Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, pekan ini, masih belum ada parpol yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR ke KPU RI. Parpol juga belum ada
Ketua Dewan Pakar PAN, Dradjad Wibowo, melihat intensitas lobi antarelite akan meningkat setelah enam ketua umum parpol bertemu dengan Presiden Jokowi. Sebab, berdasarkan informasi yang diperoleh, dalam pertemuan, Jokowi tidak menunjuk satu kandidat secara khusus sebagai preferensinya. Padahal, sebagai presiden dua periode yang hingga saat ini masih memiliki basis massa
Ketua DPP Partai Golkar, Nusron Wahid, mengatakan bahwa partainya telah membentuk tim pemenangan bersama PKB. Tim pemenangan untuk Pemilu 2024 itu dibentuk tanpa keduanya menjalin koalisi. Nusron juga mengkonfirmasi, Partai Golkar tak mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres, meski tak diungkapkannya secara eksplisit. Namun, partainya membuka peluang dukungan kepada Prabowo
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, bersilaturahmi dengan Presiden ke-6 RI yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, pada Rabu (3/5/2023) malam, di Cikeas. Pertemuan berlangsung secara tertutup sekitar dua jam. Seusai pertemuan bersama para pengurus partai, Agus melanjutkan pertemuan
Partai Demokrat mengkritik pertemuan Presiden Jokowi dengan enam ketua umum parpol koalisi pemerintah di Istana Presiden, pada Selasa (2/5/2023). Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengungkapkan Istana Presiden seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan bukan menjadi tempat untuk kepentingan golongan. Selain itu, Herzaky mengungkapkan jelang akhir masa jabatan Jokowi
Juru bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Usman M. Tokan, menilai partainya saat ini layaknya anak manis yang disukai publik. Sebab, banyak tokoh yang menyatakan minatnya untuk bergabung dengan partai berlambang Kakbah itu jelang Pemilu 2024. Sekarang banyak bergabung ke banom PPP seperti GMPI, GPK , dan AMK, yang akan dididik
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, terus menunjukkan kemesraannya dengan Partai Golkar. Pergerakan Prabowo bertemu dengan elite Partai Golkar mulai terjadi setelah PDI-P resmi mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres untuk Pemilu 2024. Dalam momen perayaan Idul Fitri, Prabowo sempat bersilaturahmi ke kediaman Presiden Joko Widodo di Solo.
Waketum Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Hanura, Benny Rhamdani, mengatakan penyerahan nama kader Hanura ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dilakukan mantan ketua umum Hanura Wiranto hanya sekadar klaim. Ia menegaskan, kader Hanura adalah sosok yang telah mengantongi Kartu Tanda Anggota (KTA) yang ditandatangani Ketua Umum Oesman
