Kendati saat ini di Indonesia terdapat 37 provinsi, Komisi Pemilihan Umum tidak mengubah syarat kepengurusan partai politik untuk mengikuti Pemilu 2024. Keputusan KPU tersebut diapresiasi karena dinilai lebih solutif, terutama oleh parpol nonparlemen dan parpol baru. Sebab, mereka tidak memiliki cukup waktu untuk membentuk kepengurusan di tiga provinsi baru lantaran
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung (11/7/2022), mengungkapkan DPR memang merencanakan untuk memekarkan Papua dan Papua Barat menjadi tujuh provinsi. Selain sesuai dengan wilayah adat, jumlah provinsi itu juga dinilai masih ideal bagi Papua dan Papua Barat hingga 10-15 tahun ke depan. Pembatasan tujuh provinsi di bumi Papua
Menkominfo Johnny G Plate, dalam Webinar Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (11/7), menyatakan pemerintah menyiapkan super apps layanan publik terpadu untuk menghasilkan satu data sebagai implementasi data driven policy di Indonesia. Pengembangan super apps merupakan upaya percepatan digitalisasi layanan publik dan penerapan digital melayani. Saat ini, ada banyak layanan yang
KPU akan membuka masa pendaftaran partai politik menjadi peserta Pemilu 2024, mulai 1-14 Agustus 2022. KPU akan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan yang diamanatkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, termasuk memeriksa kegandaan anggota parpol. Penilaian yang akan dilakukan adalah kelengkapan dokumen, verifikasi administrasi, serta kemudian klarifikasi kepada parpol jika
Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Valentinus Sudarjanto Sumito, mengatakan belum ada surat yang ditujukan ke pemerintah dari DPR. Jika surat sudah diterima Presiden, Presiden akan mengeluarkan surat presiden untuk menunjuk menteri yang akan mewakili pemerintah dalam hal pembahasan RUU tersebut. Valentinus
Anggota DPR Komisi III Arsul Sani membantah bila disebut tak melibatkan masyarakat dalam penyusunan RKUHP. ASrul menyampaikan bahwa ketika RUU ini diajukan, masyarakat sipil membentuk Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan membantu Baleg di DPR untuk menyusun DIM (Daftar Inventarisasi Masalah), maka DIM yang diajukan oleh masyarakat sipil itulah yang dijadikan
Dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, (7/7/2022), yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel, DPR menyepakati RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi RUU inisiatif DPR. Seusai rapat, Puan Maharani menjelaskan setelah melalui pertimbangan dan diskusi yang panjang antara pemerintah dan DPR, diusulkan agar ada satu
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan bahwa kemungkinan jumlah partai politik yang tergabung di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih bisa bertambah. Doli mengatakan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, masih terus melakukan komunikasi dengan parpol lain di luar KIB hingga saat ini. Bahkan, Golkar sudah memiliki jadwal
Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu. Persetujuan itu dibacakan langsung Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung, saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis (7/7/2022). Komisi II DPR meminta
Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, mengatakan biaya penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak akan berubah meski terdampak tambahan provinsi baru. Hal ini dikarenakan pembiayaan pemilu memiliki basis pemilih. Pemilihnya tetap, hanya pelaksanaannya saja yang semula dari satu provinsi menjadi provinsi baru. Begitu juga dengan tempat pemungutan suara (TPS) yang tidak berubah siginifikan sepanjang
Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy bicara soal komunikasi antara PKS dan NasDem yang semakin menguat, walaupun dilakukan secara bertahap, dan belum mencapai titik akhir. Kerja sama politik harus melewati proses penjajakan yang memperhitungkan banyak hal dan pertimbangan. PKS dan NasDem tengah membentuk tim kecil untuk membahas koalisi.
Kapuspen Kemendagri, Benni Irwan, mengatakaan saat ini aturan teknis penunjukan penjabat kepala daerah sudah dalam tahap finalisasi. Draf akhir sudah selesai di Kemendagri, untuk kemudian dibahas lintas kementerian bersama dengan Kemenkum HAM, Kemenpan RB, BKN, BIN, PPATK, Polri, Kemensetneg, dan Sekretariat Kabinet. Selain itu, Kemendagri juga akan mengundang perwakilan kampus
