Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic), A. Khoirul Umam, mengemukakan sejumlah analisis terkait kabar bergabungnya partai politik lain dalam gerbong Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Menurut Umam, wacana tentang rencana masuknya partai politik lain ke KIB masih sebatas wacana, karena hingga pertemuan KIB di Jawa Timur minggu lalu,
Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Mardiono, mengatakan akan mencari solusi terbaik terkait desakan mundur Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, dan membenarkan munculnya surat rekomendasi agar Suharso mundur dari jabatannya yang dikirim ke DPP pada Senin (22/8). Mardiono menjelaskan, surat permintaan tersebut hingga saat ini belum mendapat respons dari Suharso maupun
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menilai, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menjadi sosok penting untuk menentukan peta koalisi parpol hingga calon peserta Pilpres 2024. Sebab, PDIP menjadi partai yang dinilai paling mudah untuk memilih mitra koalisinya. Koalisi yang sudah dibangun sejumlah parpol bisa dilihat
Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengatakan, meskipun PT Telkom dan PLN menyebut kasus kebocoran data tersebut tidak valid, kasus itu tetap perlu mendapat perhatian serius dari setiap pemangku kepentingan (22/8). Muhaimin mendorong agar Kemenkominfo menyelidiki kasus tersebut dengan serius. Kasus kebocoran data yang terus terjadi di Indonesia menjadi pengingat akan
Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan PDI-P Puan Maharani bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta pada Senin (22/8). Seusai pertemuan, Paloh menyampaikan dirinya dan Puan saling memberikan pandangan serta koreksi atas hal-hal kekinian yang menyangkut kemaslahatan bangsa. Terkait bakal capres hasil Rakernas Nasdem, Paloh menyatakan
Badan Intelijen Negara (BIN) secara tegas menepis jika ada kebocoran pada data-data penting mereka. Juru Bicara BIN, Wawan Hari Purwanto, menegaskan, saat ini data BIN yang terdiri dari data diri, agen, proyek dan hal lainnya tetap aman terenkripsi (21/8). Data diri maupun agen menurutnya merupakan nama samaran. Dengan demikian, berita
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani hari ini (22/8) memulai safari politik partainya menghadapi Pemilu 2024, dengan bertemu Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh dan jajarannya. Puan mengonfirmasi hal ini sebagai silahturahmi kekeluargaan untuk membangun Indonesia yang lebih baik (21/8). Ini adalah safari politik pertama Puan mewakili partainya pasca-Rakernas partai
Rancangan Peraturan KPU (RPKPU) tentang Partisipasi Masyarakat melarang sumber pendanaan lembaga survei berasal dari asing. Ketentuan soal pendanaan lembaga survei ini tertuang dalam RPKPU tentang Partisipasi Masyarakat di Pemilu dan Pilkada, tepatnya dalam Pasal 20 ayat (1). Bunyi pasal tersebut adalah ‘Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat sebagaimana dimaksud
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyerukan agar tidak ada lagi kampanye yang menggunakan unsur identitas mulai agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ma’ruf menegaskan Pemilu 2024 mendatang harus bebas dari politik identitas (18/8). Karena itu, Ma’ruf meminta pimpinan-pimpinan partai politik untuk tidak menggunakan muatan unsur politik identitas tersebut. Ma’ruf meyakini, masyarakat Indonesia
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) membuka pintu untuk parpol lain yang ingin bergabung, termasuk PDI Perjuangan. Hal itu disampaikan terkait pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang membuka sinyal kerja sama dengan partai parpol pendukung atau koalisi pemerintah (18/8). Namun, kepastian kerja sama
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, tak membantah terkait kabar bahwa sejumlah partai politik dikabarkan bakal bergabung ke koalisi Gerindra-PKB (18/8). Gerindra-PKB tidak menutup diri jika ada partai yang bergabung. Namun, Muzani belum mau mengungkap ke publik terkait partai mana yang akan bergabung. Diketahui, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya terbuka
Peneliti Pusat Riset Politik Brin, Lili Romli, mengatakan bahwa polarisasi dan politik identitas kemungkinan tak akan terjadi pada Pemilu dan Pilpres 2024. Sebab, setidaknya akan adanya lebih dari dua poros koalisi dalam kontestasi nasional tersebut. Polarisasi dan politik identitas terjadi ketika hanya adanya dua pilihan untuk masyarakat dalam memilih pemimpinnya.
