Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPD telah ditetapkan dan diundangkan pada 20 Juli 2022. Terdapat 150 pasal dalam PKPU tersebut disertai dengan 49 jenis lampiran. Anggota KPU, Betty Epsilon Idroos, mengatakan bahwa secara
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengakui bahwa partainya intens berkomunikasi dengan Partai Demokrat dalam beberapa waktu terakhir (21/07). Namun, hal tersebut tak berarti bahwa keduanya akan berkoalisi untuk Pemilu 2024. Partai Nasdem masih sangat terbuka dengan partai manapun yang ingin menjalin komunikasi dan koalisi. Akan tetapi, intensitas komunikasi
Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR Saan Mustopa menyampaikan bahwa Partai Nasdem mempertimbangkan dua aspek dalam memilih mitra koalisi, khususnya untuk Pilpres 2024. Pertama, kepentingan strategis bangsa ke depan untuk memperkuat politik kebangsaan, yaitu tentang ideologi negara, NKRI, kebhinekaan. Kedua, persamaan pandangan dalam pengusungan capres. Nasdem tak akan memaksakan nama atau
Kepala Divisi Hukum Kontras, Andi Muhammad Rezaldi, mengatakan bahwa temuan ORI menunjukkan adanya proses bermasalah secara administrasi dan hukum. Sebagai salah satu pelapor, Kontras berharap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memperbaiki proses penunjukan penjabat kepala daerah gelombang berikutnya. Kontras juga mendesak Presiden Jokowi mengevaluasi langkah Mendagri yang dinilai malaadministrasi dalam
Anggota Bawaslu, Puadi, mengatakan bahwa Bawaslu menyimpulkan bahwa laporan dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal yang dilakukan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dengan nomor 001/LP/PL/RI/00.00/VII/2022, tidak memenuhi syarat materil. Dengan demikian, laporan tersebut tidak dapat diregistrasi dan ditindaklanjuti. Keputusan tersebut ditetapkan setelah melakukan kajian mendalam terhadap laporan yang masuk. Berdasarkan
Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kata Rakyat, dan Lingkar Madani Indonesia melaporkan sejumlah dugaan sejumlah pelanggaran yang dilakukan Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, ke Bawaslu (19/7/2022). Laporan dengan Nomor 001/LP/PL/RI/00.00/VII/2022 itu menjadi laporan perdana yang masuk ke Bawaslu. Zulhas dinilai memenuhi berbagai unsur pelanggaran. Pertama, kampanye di
Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Robert Na Endi Jaweng, merilis Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan ORI terkait pengaduan soal pengangkatan penjabat kepala daerah (19/7/2022). ORI menemukan tiga bentuk malaadministrasi dalam pengangkatan penjabat kepala daerah, yaitu penyimpangan prosedur dalam pengangkatan penjabat, mengabaikan putusan MK, dan adanya penundaan berlarut dalam memberikan tanggapan atas
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syarifah Amelia menilai, ada oknum yang sengaja melakukan fitnah terkait kejanggalan kenaikan harta kekayaan ketua umumnya Suharso Monoarfa. Motif di balik fitnahan ini tak lain sebagai whistle blowing untuk merusak kondusifitas dan soliditas PPP yang saat ini terus melakukan konsolidasi menyongsong jalan kemenangan 2024.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut interaksi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan berbagai partai terus dilakukan dan tak terputus. Hal ini disampaikan menyusul pernyataan Juru Bicara PKS, M Kholid, pada Ahad (17/7) bahwa PKS melakukan taaruf dengan Partai Demokrat dan NasDem serta berkomunikasi dengan KIB. Pada akhir pekan lalu,
Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia (SSI) Abdul Hakim mengatakan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto akan menjadi salah satu tonggak sumbu utama penentu arah koalisi partai politik jelang Pemilu 2024. Hal itu dapat terjadi karena Partai Gerindra dan Prabowo memenuhi tiga kriteria dalam membangun koalisi, yaitu elektabilitas capres, kemungkinan mendapatkan tiket
Perludem mempertanyakan KPU yang hingga sekarang belum menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu 2024. Padahal, pendaftaran partai politik akan dimulai pada tanggal 1 Agustus 2022. Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil, menganggap hal ini sebagai keanehan. Pasalnya, ada banyak hal-hal teknis yang penting untuk dipersiapkan
Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo, mengapresiasi sikap Kemendagri yang akhirnya berupaya menyiapkan aturan teknis khusus ini. Peraturan terkait Pj kepala daerah memang sudah ada di aturan perundang-undangan, namun itu tersebar di banyak aturan. Jadi existing aturannya sudah ada di Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada, maupun Undang-Undang ASN. Ari memaparkan lima
