Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum menggantikan Suharso Monoarfa. “Saya menerima amanah yang diputuskan dalam rapat pengurus harian untuk mengisi jabatan Plt Ketua Umum PPP. Atas dukungan dan doa para kiai yang ada di majelis ini, bismillah, saya akan
Komisi II DPR, Mendagri, dan penyelenggara pemilu menyetujui diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mengubah beberapa ketentuan dalam UU Pemilu, sebagai implikasi penyelenggaraan pemilu pada daerah otonomi baru di Papua dan Papua Barat. Perppu diharapkan bisa diterbitkan sebelum tahapan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan yang akan dimulai pada
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda, mengatakan dari 10 nama teratas sebagai figur capres untuk Pemilu Presiden 2024, ada tiga kandidat terkuat dengan elektabilitas di atas 10 persen, yaitu Ganjar Pranowo (26,6 persen), Prabowo Subianto (19,7 persen) dan Anies Baswedan (17,7 persen). Poltracking melaksanakan survei tanggal 1-7 Agustus 2022 pada
Ketua Dewan Pengarah Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia Andi Gani dalam rilisnya menyampaikan paslon pemimpin yang dinilai pantas menggantikan Presiden Joko Widodo. Hasilnya, Ganjar dipilih oleh 921 atau 16,10 persen dari 5.721 peserta Musra Jabar dalam kelompok ‘Calon Presiden Harapan Rakyat’. Sementara, Sandiaga mendapat suara dari 16,92 persen atau 968 dari
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyampaikan bahwa pertemuan antara Airlangga Hartarto dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani, akan membicarakan persoalan bangsa, termasuk juga Pemilu 2024 (31/8). Ahmad Doli Kurnia pun berbicara mengenai peluang peluang PDIP gabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yang digagas Golkar, PAN dan PPP.
Bawaslu menerima laporan empat partai politik perihal dugaan pelanggaran administrasi pemilu 2024 yang dilakukan oleh KPU. Hal ini dinyatakan dalam sidang pembacaan putusan pendahuluan di Kantor Bawaslu (31/8/2022). Keempat partai tersebut adalah Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai), Partai Masyumi, Partai Kedaulatan, dan Partai Reformasi. Laporan keempat parpol dinilai telah memenuhi
Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal berharap Partai Gerindra bisa mengajak PDI-P bergabung dengan koalisi PKB-Gerindra (30/8/2022). Harapan itu digaungkan Cucun seiring rencana pertemuan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Puan dijadwalkan akan bertemu Prabowo pada Minggu (4/9/2022). Cucun menjelaskan, koalisi yang dibangun PKB-Gerindra terbuka
Anggota Ombudsman RI (ORI), Robert Na Endi Jaweng, mengatakan rekomendasi akan diberikan ORI kepada Presiden selaku atasan Mendagri dan ke DPR sebagai pengawas pemerintah (30/8). Hal ini dilakukan ketika terlapor dalam waktu yang sudah ditentukan tidak menjalankan LAHP (laporan akhir hasil pemeriksaan) secara signifikan, ORI akan melanjutkan pada produk pamungkas,
Komisi II DPR telah menyelesaikan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Namun RUU tersebut masih menyisakan sejumlah isu krusial, salah satunya terkait distrik yang masuk ke Kabupaten Tambrauw, yang masuk ke dalam wilayah Papua Barat Daya. Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, kabupaten tersebut
Hingga Selasa (30/8/2022), Bawaslu menemukan 494 nama di Sipol yang diduga dicatut untuk keanggotaan parpol. Sebelumnya, KPU menemukan 98 penyelenggara pemilu di provinsi dan kabupaten/kota yang diduga dicatut oleh parpol. Berdasarkan penelusuran Bawaslu, nama-nama tersebut tersebar di 30 parpol dari 40 parpol yang mengunggah data di Sipol. Bawaslu telah menyampaikan
RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sudah ditetapkan DPR menjadi usul inisiatif DPR. Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia dalam rapat kerja dengan Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas mengatakan Komisi II DPR telah membentuk panitia kerja yang akan membahas RUU daerah otonomi baru (DOB) Papua tersebut (29/8/2022). Wakil Ketua
Partai Pelita dan Partai Indonesia Bangkit Bersatu menyampaikan permohonan kepada Bawaslu agar memerintahkan KPU untuk membuka kembali pendaftaran peserta pemilu dan melanjutkan pengunggahan dokumen persyaratan di Sipol (29/8). Kuasa Hukum Partai Pelita, Ahmad Kholidin, menilai KPU tidak profesional dalam memberikan pelayanan kepada Pelita saat pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2024.
