Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, mengatakan PKB akan mengevaluasi koalisi bersama Partai Gerindra apabila bakal capres dan cawapres tidak kunjung diumumkan pada Juni 2023. Jazilul menerangkan, dorongan itu datang dari para tokoh, mulai dari kiai hingga ulama, yang meminta Cak Imin untuk segera memutuskan capres-cawapres yang akan diusung (7/6/2023).
Rakernas III PDI-P ditutup dengan pembacaan rekomendasi eksternal oleh Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani, dan pidato Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri (8/6/2023). Salah satu rekomendasi yang dibacakan Puan ialah komitmen memenangkan Ganjar pada Pilpres 2024. Dalam Rakernas III PDI-P dibahas mengenai visi, misi, dan agenda strategis bagi Ganjar serta cawapresnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut cawe-cawe atau ikut campurnya merupakan kewajiban moral. Menurutnya, Jokowi sebagai seorang pemimpin negara memang tak boleh lepas tangan soal Pilpres 2024. Habiburokhman menilai, saat ini Jokowi belum melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Apalagi jika kaitannya dengan Pilpres
Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani, di sela-sela Rakernas III PDI-P pada hari Rabu (7/6/2023), mengatakan bahwa salah satu pembahasan dalam Rakernas III adalah strategi PDI-P untuk menang di Pilpres 2024. Secara khusus, PDI-P akan berupaya untuk meningkatkan suara di Jawa Barat dan Sumatera. Puan menegaskan bahwa bukan hanya untuk menambah
Dalam diskusi bertajuk ”Memahami Sistem Pemilu dari Perspektif Ilmu Pengetahuan dan Referensi Pelaksanaan di Berbagai Negara di Dunia”, pada Rabu (7/6/2023), sejumlah narasumber menyatakan bahwa pilihan soal sistem pemilu proporsional terbuka ataupun tertutup bukanlah isu konstitusional. Penentuan sistem pemilu termasuk variabel teknis kepemiluan dan bukan hal yang konstitusional ataupun tidak
Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Iqbal, menanggapi masuknya nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke dalam kandidat cawapres untuk Ganjar Pranowo. Menurutnya, itu adalah bagian dari upaya untuk memecah konsentrasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan (7/7/2023). Kendati demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menilai Koalisi Perubahan terbilang rawan goyah. Ada tiga alasan yang membuat poros politik tersebut hingga kini belum kukuh. Pertama, dukungan Partai Demokrat ke Anies dinilai masih setengah hati. Menurut Adi, Demokrat kerap tak sejalan dengan internal Koalisi Perubahan. Beberapa waktu lalu, Partai
KPU menyatakan, peserta pemilu tetap diwajibkan untuk melaporkan dana kampanye, meski sudah tidak diwajibkan menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Anggota KPU Idham Holik menjelaskan, sumbangan dana kampanye tersebut mesti dicantumkan dalam laporan penerimana dan pengeluaran dana kampanye (6/6/2023). Sumbangan dana kampanye mesti dicantumkan dalam Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang diserahkan oleh peserta pemilu sebelum masa kampanye dimulai. Peserta pemilu juga wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) yang memuat sumbangan dana kampanye satu hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu.
Presiden Jokowi kembali menjelaskan maksud cawe-cawe atau ikut campur yang pernah dinyatakannya beberapa hari lalu. Menurut dia, cawe-cawe itu adalah bentuk kewajiban moral jelang transisi kepemimpinan pada 2024. Hal ini disampaikan Presiden seusai pembukaan Rakernas III PDIP (6/6/2023).
Presiden Jokowi mengakui akan terus cawe-cawe untuk Pilpres 2024. Sekjen PKS, Aboe Bakar Al Habsyi menilai, pernyataan Presiden Jokowi akan cawe-cawe di Pemilu 2024 tidak baik untuk demokrasi. Saat menjelang pemilu kemudian Presiden Jokowi menyatakan mau cawe-cawe, sikap ini memberikan konteks yang berbeda, karena diartikan Presiden Jokowi akan ikut campur atau tidak tinggal diam.
Presiden Jokowi menghadiri rakernas PDIP di Sekolah DPP PDIP, Jakarta, Selasa (6/6/2023). Menurut Jokowi, dalam rakernas ini dia menyampaikan sejumlah hal, salah satunya yakni terkait berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini, utamanya tantangan global, baik yang berkaitan dengan krisis pangan, krisis energi, krisis keuangan, dan adanya perang, yang harus diketahui bersama.
Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan menilai KPU lebih tunduk terhadap DPR RI daripada Undang-undang Pemilu. Hal ini imbas tak direvisinya aturan yang mengancam jumlah caleg perempuan pada Pemilu 2024.
