Pertemuan Presiden Jokowi dengan lima ketua umum partai politik di acara silaturahim Ramadhan di kantor DPP PAN, menyita perhatian publik. Dalam pertemuan tersebut, mengemuka wacana terbentuknya sebuah koalisi besar yang meleburkan dua koalisi, yakni Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Pengamat Akar Rumput Strategic Consulting, Ikhwanul
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman, mengatakan pengungkapan kasus ini menjadi peringatan bagi penyelenggara negara agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, berharap pengusutan kasus ini berdasarkan fakta hukum yang akan dibuktikan di pengadilan. Jazilul
Seluruh fraksi partai politik di DPR menyetujui pengesahan Perppu Pemilu menjadi UU Pemilu, dalam Rapat Paripurna ke-20 DPR Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 (4/8/2023). Rapat yang juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tersebut dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. Seusai rapat, Puan mengatakan, dengan disetujui untuk disahkannya Perppu Pemilu
Juru bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Usman M Tokan, mengatakan bahwa sejumlah orang akan bergabung dengan partainya. Dua di antaranya adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dan mantan kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol (Purn) Boy Rafli Amar. Saat ini, Laznah Pemenangan Pemilu (LP2)
Mahkamah Agung (MA) mengaku belum menerima permohonan Pengajuan Kembali (PK) dari kubu Moeldoko terkait sengketa kepengurusan Partai Demokrat. AHY mengatakan pada 3 Maret 2023, ada informasi bahwa Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun masih mencoba untuk mengambil alih Partai Demokrat. Kali ini diupayakan dengan mengajukan PK di MA. PK merupakan langkah
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menyayangkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP dalam perkara dugaan intimidasi dan manipulasi data hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024. Hadar Nafis Gumay, Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity, salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih,
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P, Arif Wibowo, menilai langkah Bawaslu yang menerima bahkan memenangkan laporan dugaan pelanggaran administrasi dari Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) tidak masuk akal. Sebab, putusan dari PN Jakarta Pusat tidak kompatibel dengan hukum pemilu. Bahkan, Bawaslu bisa dianggap tidak memberikan kepastian hukum jika putusan
Eks Anggota KPU RI 2017-2023, Evi Novida Ginting, berharap putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dapat menjadi angin segar untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu, khususnya KPU RI. Diketahui, DKPP akan membacakan putusan dugaan kecurangan proses verifikasi faktual di Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara, Senin (3/4/2023) hari ini, di Ruang
KPU melanjutkan proses seleksi calon partai peserta Pemilu 2024 untuk Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) ke tahap verifikasi faktual. Tahapan tersebut dilakukan setelah KPU menyatakan Prima lolos tahap administrasi ulang pada 31 Maret 2023. Tahap verifikasi faktual tersebut tertuang dalam surat Nomor 304/PL.01.1-SD/05/2023 yang ditandatangani Ketua KPU Hasyim Ashari. Verifikasi
Presiden Joko Widodo dijawalkan pada Senin (3/4/2023) sore, ini, akan melantik dua pejabat negara dan menghadiri pengambilan sumpah Wakil Ketua Mahkamah Agung di Istana Negara, Jakarta. Sumber Kompas di Istana menyebutkan, selain Dito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora), Presiden Jokowi juga akan melantik Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Presiden Jokowi bertemu dengan lima ketua umum parpol dalam acara Silaturahmi Ramadhan di Kantor DPP PAN (2/4/2023). Kelima parpol itu juga bagian dari koalisi parpol pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Adapun PDI-P dan Nasdem yang juga bagian dari koalisi, tidak terlihat hadir. Seusai pertemuan tertutup, Zulkifli Hasan menjelaskan, pertemuan bukan sekadar
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, menilai elektabilitas para politisi yang menolak Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 berpotensi turun imbas pencoretan Federasi sepak bola dunia (FIFA) pada Rabu (29/3/2023). Minimal secara citra sudah pasti turun karena menghalangi kemauan anak-anak muda untuk berprestasi di tingkat dunia.
