Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, mengatakan PAN akan mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2024 ke KPU pada Rabu (10/8) bersama dengan Partai Golkar dan PPP. Hal itu untuk menunjukkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tetap solid dan kompak. Viva Yoga menjelaskan, berdasarkan data Sistem Informasi Partai Politik (Sipol)
Tahapan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu telah dimulai kemarin (1//8/2022). Pada hari pertama, ada sembilan partai politik yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2024. Sembilan partai tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Keadilan Sejahtera (PK), Partai Reformasi (PR), Partai Rakyat Adil Makmur
Pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons A Tanujaya, menilai kebijakan terkait Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) merupakan langkah awal dalam penegakan kedaulatan digital Indonesia (1/8). Banyak instansi negara lain yang berkepentingan dengan pendaftaran PSE ini, seperti OJK dan BI yang akan sangat dibantu dalam mengelola aplikasi finansial, pinjol dan dompet digital
Berdasarkan keterangan resmi Kemlu (1/8), Kepolisian Kamboja bersama KBRI Phnom Penh, Kamboja, berhasil menyelamatkan lagi tujuh orang WNI dari penyekapan oleh Perusahaan Online Scammer di Sihanoukville. Keberhasilan ini menambah jumlah WNI yang dapat diselamatkan menjadi total 62 orang. Sebelumnya, 55 WNI berhasil dibebaskan oleh Kepolisian Kamboja dan KBRI Phnom Penh.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai penunjukan penjabat kepala daerah gelombang dua yang bakal dilakukan pada Oktober 2022, dikhawatirkan memunculkan potensi terjadi pilkada tidak langsung. Lucius mengaku, potensi itu bisa terjadi jika penjabat yang ditunjuk pemerintah menjalankan pekerjaannya dengan sangat baik (31/7). Hal itu memunculkan anggapan
KPU akan memulai pelaksanaan pendaftaran partai politik pada Senin, 1 Agustus 2022. Pendaftaran parpol bertempat di kantor KPU, Jakarta Pusat. Waktu pendaftaran Partai Politik akan berlangsung selama 14 hari dan setiap harinya akan dimulai pada pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB. Dua partai politik yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani, mengungkapkan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) kini tengah mempersiapkan tim untuk membahas sosok yang akan diusung dalam pemilu presiden. Dalam mendalami sosok capres yang akan diusung tersebut, KIB juga akan meminta pandangan dari sejumlah pemangku kepentingan, seperti organisasi masyarakat keagamaan. Seiring dengan itu, KIB juga
Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama Presiden Jokowi telah membahas terkait siapa sosok yang bakal mengisi posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun demikian, PDIP tetap menghormati hak prerogatif Presiden Jokowi dalam memilih menteri. Hasto mengatakan hal terkait pengisian jabatan Menteri PAN-RB
KPU mengatakan sudah menyusun skala prioritas terkait penggunaan anggaran, lantaran sisa dana penyelenggaraan Pemilu 2024 di tahun anggaran 2022 belum cair seluruhnya (baru cair sebesar Rp2,4 triliun dari kebutuhan Rp8 triliun). Anggota KPU Yulianto Sudrajat mengatakan prioritas diberikan untuk kegiatan tahapan terdekat, misalnya untuk pendaftaran, verifikasi, dan verifikasi faktual. Selain
Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan rapimnas yang semula dijadwalkan diselenggarakan pada 30 Juli diundur menjadi 13 Agustus. Dalam rapimnas itu, seluruh pengurus di tingkat pusat dan daerah akan menanyakan kesediaan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk diusung sebagai capres, sekaligus mendeklarasikan pengusungan Prabowo sebagai
Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyebut ada 6 partai politik yang sudah mengonfirmasi untuk daftarkan diri jadi calon peserta Pemilu Serentak 2024 (27/7). Keenam parpol tersebut adalah PDI-P, Partai Golkar, Perindo, Partai Demokrat, PKB, dan Partai Gerindra. Parpol – parpol ini telah menginformasikan rencana kehadirannya untuk mendaftar ke KPU saat tahapan
Peneliti Pusat Riset Politik BRIN Lili Romli mengatakan, KPU harus menyusun regulasi untuk mengatur kampanye pemilihan umum di kampus. Dalam penyusunannya, KPU seharusnya melibatkan Bawaslu, perguruan tinggi, dan organisasi kemahasiswaan di lingkungan kampus. Persiapan matang dibutuhkan agar tidak terjadi polarisasi. Lili menyarankan regulasi kampanye di kampus memuat empat aturan terkait
