Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Ernesto Maraden Sitorus memprediksi masa depan mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tak akan jauh dari dunia politik. Fernando menduga Anas bisa memainkan gaya “politik teraniaya” dalam beberapa waktu ke depan. Pada saat ini, Anas mengeklaim masih mempertimbangkan kapan bakal resmi terjun ke dunia
Ketua Majelis Hakim Sugeng Riyono dalam sidang pembacaan putusan banding, mengatakan menerima permohonan banding pembanding atau tergugat, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 757/Pdt.G/2022/PT.Jkt.Pst. Selain itu PT DKI Jakarta juga mengabulkan eksepsi KPU dengan menyatakan peradilan umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak berwenang secara kompeten untuk mengadili
Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta bakal menggelar sidang pembacaan putusan perkara perdata Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait tahapan Pemilu 2024 pada Selasa (11/4/2023). KPU mengajukan banding ke PT DKI Jakarta atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat nomor perkara 757/Pdt.G/2022/PT.Jkt.Pst yang menghukum KPU untuk
Wacana untuk memasangkan Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno untuk Pilpres 2024 masih terjadi. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tampak masih mendorong agar duet pasangan calon pada Pilgub DKI Jakarta 2017 itu kembali terwujud. Saat ini, Anies dan Tim Delapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) memang tengah mencari tiga sampai lima kandidat
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar bertemu di kediaman Prabowo pada Senin (10/4/2023). Seusai pertemuan, Prabowo mengatakan, telah menceritakan seluruh perkembangan serta diskusi yang ia lakukan dengan sejumlah elite parpol lainnya kepada Muhaimin. Muhaimin Iskandar menambahkan, pihaknya menyambut semua parpol untuk
Bawaslu kembali mendesak KPU untuk membuat peraturan baru soal sosialisasi peserta pemilu sebelum masa kampanye. Sejauh ini, peraturan yang ada hanyalah PKPU Nomor 33 Tahun 2018 yang dibuat untuk konteks Pemilu 2019. Itu pun cuma mengatur sekelumit soal sosialisasi dan substansinya dianggap perlu pembaruan. Dalam beleid itu, peserta pemilu dilarang
Hasil survei LSI pada 31 Maret-4 April yang dirilis, Minggu (9/4/2023), menunjukkan elektabilitas Ganjar sebesar 19,8 persen. Turun dibandingkan survei Februari yang mencapai 27,1 persen. Meski demikian, dalam simulasi 19 nama tokoh potensial capres, Ganjar masih berada di urutan teratas. Disusul Prabowo Subianto di urutan kedua dan Anies Baswedan di
Ketua DPP PDI-P, Said Abdullah, mengatakan, PDI-P membuka diri terhadap rencana kunjungan Gerindra (9/4/2023). Merujuk pesan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, PDI-P berkomitmen bekerja sama dengan parpol-parpol lainnya dalam mengusung calon pemimpin nasional. PDI-P juga tengah merumuskan langkah konkret dalam mewujudkan kerja sama politik tersebut. Komunikasi kedua partai juga berlangsung
KPK memanggil tiga orang pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu yang memiliki saham di perusahaan konsultan pajak. Mereka dipanggil untuk mengklarifikasi laporan harta kekayaan pada Rabu (5/4/2023). Toga orang tersebut yakni Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III Dendy Heryanto, Pemeriksa Pajak Wita Widarty, dan Account Representative Budi Saptaji. Ketiganya memiliki saham pada
Anggota KPU RI, August Mellaz, mengatakan pelantikan anggota KPU di daerah otonomi baru (DOB) Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan, dijadwalkan pada 24 Mei 2023. Dalam webinar bertajuk “Tata Cara Pelaksanaan Pemilu 2024 Baru”, August memaparkan bahwa sejak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 disahkan, KPU sudah
Pada Rabu (5/4/2023), Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia Hary Tanoesoedibjo menyambangi kediaman Ketua Umum DPP Partai Gerindra. Dalam pertemuan sekaligus silaturahmi itu, Prabowo menyampaikan pembicaraan tentang kesamaan nilai tentang demokrasi dan politik yang khas Indonesia, yakni kekeluargaan dan kerukunan. Prabowo menyatakan kedua pihak akan bertemu lagi untuk
Partai Berkarya mengajukan gugatan perdata terhadap Komisi Pemilihan Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan ini seperti mengikuti langkah Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang gugatan perdatanya terhadap KPU diterima PN Jakarta Pusat. Gugatan diajukan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya pada Selasa (4/4). Partai Berkarya meminta majelis hakim menyatakan KPU
