Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengungkap, Mega memandang rencana pertemuan Puan dan AHY punya tujuan baik, membangun persatuan untuk menghadapi berbagai persoalan bangsa. Djarot mengatakan, partainya membuka diri terhadap partai politik lain, tak terkecuali Demokrat yang selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo berada di sayap oposisi. Djarot menyebut
Manajer Program Perludem, Fadli Ramadhanil, mengatakan ada kekhawatiran uang hasil kejahatan mengalir kepada peserta Pemilu 2024 akibat kebijakan KPU yang menghapus kewajiban melaporkan sumbangan dana kampanye. Sebab, tanpa laporan tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bakal sulit melakukan pengawasan. KPU RI diketahui tidak memuat pasal yang mewajibkan peserta pemilu menyampaikan Laporan
Pertemuan antara Presiden Jokowi dan Puan yang juga merupakan Ketua DPP PDI-P di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/6/2023), terungkap dari foto yang diunggah oleh Puan melalui akun media sosial miliknya. Dalam unggahan foto tersebut, Puan menyebut ada banyak hal yang dibahas dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi. Mulai dari sinergi lembaga
DPR menyetujui permohonan pimpinan Komisi III untuk memperpanjang waktu pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU No 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi melalui rapat paripurna (13/6/2023). Sembilan fraksi parpol menyetujui permohonan tersebut tanpa interupsi. Perpanjangan waktu dimaksud didasarkan pada permintaan pimpinan Komisi III pada rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah, 8 Juni
Dua mantan Pimpinan KPK, Abraham Samad dan Saut Situmorang, bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mengajukan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 dan PKPU Nomor 11 Tahun 2023 terkait dimungkinkannya mantan terpidana korupsi maju lebih cepat menjadi calon anggota legislatif ke Mahkamah Agung (MA).
Rencana pertemuan Puan dengan AHY seakan mendapat lampu hijau dari SBY. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut tampak tak keberatan dengan wacana tersebut. SBY mengatakan, partainya selalu menganggap bahwa setiap pertemuan yang berawal dari niat baik untuk membahas berbagai persoalan bangsa dan negara punya tujuan yang baik (12/6/2023). Ketua Fraksi
Sandiaga dipastikan bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan akan diperkenalkan sebagai kader partai pada Rabu (14/6/2023) besok. Sandiaga mengaku bergabung ke PPP karena memiliki kesamaan pandangan soal pembangunan, bukan karena tergiur dengan jabatan tertentu. Kepastian bergabungnya Sandi dikonfirmasi oleh Plt Ketua Umum PPP, Mardiono, yang menyebut, selama tujuh bulan
LSN merilis survei tingkat elektabilitas tiga bakal calon presiden (bacapres) yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Hasilnya, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 38,5%, Ganjar sebesar 32,8%, dan Anies 21,9%. Direktur Eksekutif LSN, Gema Nusantara, mengatakan secara nasional elektabilitas Prabowo menunjukkan bahwa perlambatan tetapi terus mengalami kenaikan. Sementara itu,
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak merasa terancam dengan rencana pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Rencana pertemuan itu mencuat usai PDIP menyebut nama AHY sebagai salah satu kandidat cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Plt Ketua Umum PPP Mardiono mengatakan, pihaknya tidak merasa
Ketum Perindo, Hary Tanoesoedibjo, mengungkapkan alasan partainya memilih mendukung kader PDI-P, Ganjar Pranowo, menjadi capres. Hary mengatakan, salah satu hal mendasar yang membuat Perindo mendukung Ganjar karena kesiapan PDI-P untuk mengusung Ganjar (11/6/2023). PDI-P saat ini sudah memiliki batas ambang pencalonan presiden yang cukup untuk mengusung capres dan cawapres. Hary
Pada Minggu (11/6/2023) petang, Sekejn PDI-P, Hasto Kristiyanto, dan Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, bertemu untuk membahas dinamika politik selain rencana pertemuan antara Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani, dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Teuku Riefky menceritakan, sejumlah hal dibicarakan dalam pertemuan itu. Mulai dari sistem
Ketua Badan Pemenangan Pemilu, Partai Demokrat, Andi Arief mengatakan, partainya bakal mengevaluasi Anies (8/6/2023). Demokrat pun mengusulkan agar deklarasi cawapres Anies dipercepat, setidaknya Juni 2023. Demokrat yakin, begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan bergerak bersama untuk memenangkan bakal capres yang diusung. Usulan ini dipertegas oleh Ketua Umum Partai Demokrat
