Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Y Taryono, dalam ”Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang I Tahun 2022-2023” (27/10), mengatakan, keberhasilan DPR pada masa sidang lalu yang mampu menuntaskan 11 RUU, dengan di antaranya tiga RUU prioritas, ternyata gagal dipertahankan pada Masa Sidang I Tahun 2022-2023. Pada Masa Sidang
KPU RI tengah mengkaji pengadaan kendaraan taktis Maung Pindad untuk suplai logistik Pemilu 2024. Maung Pindad ini dipesan khusus serta diperuntukkan mengantar surat dan kotak suara Pemilu 2024 ke daerah terpencil yang sulit dijangkau menggunakan kendaraan biasa. Direktur Perludem Khoirunissa Nur Agustyati mengatakan pembelian ini harus dikaji kembali, apa lagi
Pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti memperkirakan akan adanya keretakan hubungan antara Presiden Jokowi dan elite Partai Nasdem. Keretakan hubungan tersebut tinggal menunggu waktu. Pertama, keretakan mulai terlihat ketika Jokowi tidak berkenan menanggapi pencalonan Anies Baswedan sebagai capres oleh Nasdem pada awal Oktober. Jokowi menyatakan enggan mengomentari
Direktur Kebijakan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan BRIN, Moch Nurhasim, memberikan catatan khusus untuk pilkada di Provinsi Jakarta, terkait dengan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Hal ini disampaikannya dalam Netgrit Podcast Berebut Kursi Parlemen Melalui Penataan Dapil dan Alokasi Kursi (26/10). Meskipun sudah diatur dalam UU Pemilu
PDI-P belakangan sibuk menertibkan anggota atau kader partainya yang kedapatan berbicara terkait pencapresan. Penertiban itu dilakukan karena dianggap melanggar aturan partai bahwa kewenangan berbicara terkait pencapresan ada di tangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Alhasil, sebelum Megawati berbicara, siapapun kader PDI-P berpotensi terkena hukuman atau sanksi apabila bicara soal pencapresan.
Seusai pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengaku terus berikhtiar untuk menjadi cawapres mendampingi Anies Baswedan. Jika memang ditugaskan dan menjadi keputusan koalisi, tentu dirinya akan mempersiapkan diri. Kendati mengaku siap, AHY saat ini fokus dalam pembentukan koalisi antara Partai Demokrat,
Jajak pendapat Litbang Kompas Oktober 2022 menunjukkan elektabilitas Anies Baswedan mengalami lonjakan cukup signifikan (mencapai 16,5 persen). Dibandingkan survei yang sama pada Juli 2022, elektabilitas Anies Baswedan meningkat hampir 4 persen. Sebaliknya elektabilitas Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto merosot tajam menjadi 17,6 persen. Padahal, pada survei Juni 2022, tingkat elektoral
Sampai saat ini, rencana koalisi Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Pemilu 2024 belum ada kata sepakat meski penjajakan telah berlangsung cukup lama dalam beberapa bulan terakhir. Disinyalir, alotnya rencana koalisi Nasdem-Demokrat-PKS karena ketiga partai tak kunjung bermufakat soal nama cawapres. Nasdem bersikukuh ingin cawapres dari unsur
Hasil survei Litbang Kompas Oktober 2022 menunjukkan PDI-P masih di posisi teratas dengan elektabilitas 21,1 persen. Namun angka ini turun tipis 1,7 persen dibanding survei Juni 2022. Selisih PDI-P dengan partai di posisi kedua dan ketiga juga menyempit. Partai Gerindra mendapat 16,2 persen atau naik 3,7 persen dari Juni 2022,
Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menyebut teguran lisan yang diberikan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo adalah hal biasa. Komarudin menyebut teguran itu hanya untuk menegakkan disiplin kader partai dalam berkomunikasi. Teguran serupa juga pernah dilayangkan pada kader-kader lain yang dianggap tak disiplin. Salah satunya kader yang mendengungkan
Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sedang unjuk kekuatan lewat tegurannya terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, bahwa pencalonan presiden untuk Pemilu 2024 merupakan hak prerogatif Megawati sebagai pimpinan tertinggi partai (25/10). Teguran PDI-P ke Ganjar masih wajar mengingat langkah tersebut merupakan cara
Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, dalam pertemuan terakhir dengan perwakilan dari Demokrat dan PKS, pembahasan soal waktu deklarasi koalisi belum mencapai kata sepakat (23/10). Partai Nasdem menginginkan koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera bisa dideklarasikan pada 10 November mendatang. Pertemuan terakhir elite ketiga partai berlangsung pada
