Kritik terhadap rencana KPU yang menghapus kewajiban lapor sumbangan dana kampanye semakin masif. Sebanyak 146 organisasi yang tergabung dalam Masyarakat Indonesia Antikorupsi untuk Pemilu Berintegritas kembali bersuara menyikapi pernyataan KPU yang enggan mewajibkan peserta pemilu menyampaikan laporan dana sumbangan kampanye. Kini, koalisi sipil ini menuntut Bawaslu memperingatkan KPU untuk memuat
Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani, dan Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, bertemu di Senayan, pada Minggu (18/6/2023) pagi. Puan yang didampingi sejumlah politisi PDI-P di antaranya Alex Indra Lukman dan Krisdayanti disambut oleh Agus yang sudah lebih dulu tiba di GBK. Selain itu, para elite PDI-P yang juga sudah
Sandiaga Uno dan Basuki Hadimuljono bertemu dengan Ketum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, dan Ketua DPP PDI-P, Prananda Prabowo, pada Minggu (18/6/2023). Sandiaga akan diusulkan menjadi calon pendamping Ganjar Pranowo, bakal capres dari PDI-P yang juga didukung PPP dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Partai Gerindra yang telah mengusung ketua umumnya, Prabowo Subianto,
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai wajar bila Nasdem mengklaim tiga ketua umum parpol sudah setuju dengan nama cawapres Anies Baswedan. Menurut dia, hal itu untuk meminimalisir spekulasi di publik bahwa hubungan antar parpol di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tidak solid lantaran hingga kini Anies tak
Perwakilan DPR dalam gugatan sistem pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), Habiburokhman, menyambut gembira putusan Mahkamah yang tidak mengganti sistem pemilu legislatif (pileg). Menurutnya, putusan MK tersebut selaras dengan keinginan partainya, Gerindra, dan 7 fraksi lain di Senayan. Habiburokhman pun mengonfirmasi bahwa DPR urung menggunakan kekuasaannya untuk mengevaluasi MK. Sebelumnya, ancaman
Polemik tentang uji materi sistem Pemilu berakhir setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan itu pada Kamis (15/6/2023) kemarin. Salah satu argumen dari para pemohon yang dibantah MK adalah tentang kaitan antara penerapan sistem pemilu proporsional daftar terbuka dengan kemunculan caleg yang bersikap pragmatis. Menurut Hakim Konstitusi Saldi Isra yang menguraikan
Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat keheranan mengapa rencana pertemuan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) begitu ramai diperbincangkan. Padahal, komunikasi yang dibangun antarpartai biasa terjadi. Termasuk jika PDI-P berkomunikasi dengan Partai Demokrat. Djarot menyatakan apa yang kerap disampaikan oleh Puan kepada
Sidarto Danusubroto, yang juga Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengatakan, sistem pemilu sebaiknya ditetapkan terbuka dan tertutup. Alasannya, partai politik bisa menentukan calon anggota legislatif (caleg) yang jadi, dengan nomor urut satu dan dua. Namun, jika ada caleg dengan nomor urut bawah dan memperoleh suara terbanyak, tentu saja caleg itulah
Sandiaga Salahuddin Uno resmi menjadi kader PPP (14/6/2023). PPP akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), Jumat sampai Sabtu ini, untuk membahas kesiapan partai menghadapi Pemilu 2024, sekaligus menjadi momentum menetapkan tugas kepartaian untuk Sandiaga. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy, membenarkan bahwa rapimnas diagendakan memberi legitimasi penugasan kepada Sandiaga sebagai bakal
Plt. Ketua Umum PPP, Mardiono, mengatakan Sandiaga Uno yang baru bergabung bersama PPP akan diplonco terlebih dahulu. Mardiono menyebut bahwa PPP akan menggelar rapimnas pada pekan ini. Mardiono memerintahkan kepada Sandiaga untuk hadir dalam Rapimnas PPP. Mardiono menyebut tugas berat menanti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut. Sandiaga Uno resmi
Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengungkap, Mega memandang rencana pertemuan Puan dan AHY punya tujuan baik, membangun persatuan untuk menghadapi berbagai persoalan bangsa. Djarot mengatakan, partainya membuka diri terhadap partai politik lain, tak terkecuali Demokrat yang selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo berada di sayap oposisi. Djarot menyebut
Manajer Program Perludem, Fadli Ramadhanil, mengatakan ada kekhawatiran uang hasil kejahatan mengalir kepada peserta Pemilu 2024 akibat kebijakan KPU yang menghapus kewajiban melaporkan sumbangan dana kampanye. Sebab, tanpa laporan tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bakal sulit melakukan pengawasan. KPU RI diketahui tidak memuat pasal yang mewajibkan peserta pemilu menyampaikan Laporan
