Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggarini, menilai proses perancangan Perppu UU Pemilu anomali (16/11). Sebab, Perppu yang sejatinya produk hukum Pemerintah, ternyata melibatkan DPR dalam pembahasannya. Tujuan awal Pemerintah merancang Perppu UU Pemilu ini adalah mengakomodasi tiga provinsi baru Papua agar bisa ikut Pemilu 2024, yang tahapannya sudah berjalan. Baik
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDIP Sadarestuwati mengatakan pertemuan kedua tokoh tersebut merupakan hal yang biasa (16/11). Terlebih, Megawati dan SBY merupakan mantan Presiden Republik Indonesia. Selain itu, duduk semeja tersebut sekaligus menunjukkan keduanya tak ada masalah. Kedua mantan presiden itu duduk semeja pada gala dinner para Kepala Negara dan
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, mengatakan pembahasan tentang rancangan Perppu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah memasuki tahap akhir (15/11). Pemerintah sudah beberapa kali membicarakan materi perppu dengan DPR dan penyelenggara pemilu dalam rapat konsinyering. Bahtiar menilai seyogianya perppu bisa diterbitkan sebelum 6 Desember atau saat
Komisi II DPR menyetujui dua dari tiga rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) yang diajukan Bawaslu dalam rapat dengar pendapat pada Selasa (15/11/2022). Komisi II menyetujui Rancangan Perbawaslu Pengawasan Partisipatif dan Rancangan Perbawaslu tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum. Sementara itu, Komisi II
Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menegaskan pertemuan Anies Baswedan dan Gibran Rakabuming menunjukkan kedewasaan berpolitik. Pertemuan ini memperlihatkan bahwa semua tokoh politik bisa bersatu, serta menunjukkan bahwa permusuhan dan rasa kebencian harus dibuang dari politik. Willy menilai sikap politik yang ditunjukkan Anies dan Gibran harus dicontoh oleh politikus lain.
Pada Selasa (15/11/2022), akun Bjorka menyatakan memiliki 3.250.144.777 data dari aplikasi PeduliLindungi. Data itu mencakup nama, alamat surel, nomor induk kependudukan (NIK), nomor telepon, tanggal lahir, identitas perangkat, status Covid-19, riwayat cek, riwayat penelusuran kontak, hingga vaksinasi. Dalam unggahannya tersebut, Bjorka membagi data yang ia tawarkan menjadi beberapa kategori, yakni
Kemendagri berencana melantik sekretaris daerah untuk tiga daerah otonom baru Papua pada Selasa (15/11/2022). Rencana pelantikan sekretaris daerah itu disampaikan Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Valentinus Sudarjanto Sumito (14/11/2022). Menurut Valentinus, sekda tiga provinsi DOB Papua akan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri
Ketua DPP PDI-P, Said Abdullah, mengomentari Presiden Joko Widodo yang belum mengucapkan selamat ulang tahun ke Partai NasDem. Menurut Said, menilai hal tersebut tak bisa disimpulkan akibat miskomunikasi. Presiden Jokowi miliki sejumlah kesibukan beberapa waktu terakhir. Said mengatakan Jokowi selalu menghormati para ketua umum parpol, semua pemangku kepentingan, serta politik.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta DPR segera mengesahkan Rancangan Undang Undang Provinsi Papua Barat Daya (RUU PBD). Pengesahan RUU PBD ini agar pemerintah segera mengeluarkan Perppu UU Pemilu yang akan mengakomodasi daerah otonomi baru (DOB) Papua. Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan Wapres sangat berharap dalam konteks ini bagaimana agar
Wakil Ketua Komisi II DPR, Yanuar Prihatin, menilai alasan pemerintah belum keluarkan Perppu Pemilu usai menetapkan 3 daerah otonomi baru (DOB) Papua lantaran DPR masih memroses RUU Papua Barat Daya. Perppu harus mempertimbangkan RUU Papua Barat. Perppu memang kewenangan pemerintah, tetapi sebaiknya pemerintah menyerap terlebih dahulu usul dan aspirasi dari
Wamendagri, John Wempi Wetipo, mengatakan perlu ada pendampingan untuk meletakkan fondasi-fondasi dasar yang kuat agar pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan berhasil (13/11). Pendampingan akan dilakukan sampai terpilihnya gubernur definitif hasil pemilihan kepala daerah di akhir 2024. John Wempi mengatakan pendampingan yang diberikan untuk beberapa aspek, di
Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto tak sependapat jika ada partai yang ingin mengusung kader dari partai lain sebagai capres maupun cawapres. Hasto mengatakan sudah seharusnya partai politik menggembleng kader di internal partainya untuk mencetak calon pemimpin (11/11). Sebelumnya, Nasdem menyatakan siap menampung Ganjar Pranowo untuk diduetkan dengan bakal capres partainya,
