Presiden Jokowi kembali memberikan tanggapannya saat ditanya soal isu perombakan (reshuffle) kabinet yang disebut-sebut mungkin terjadi tahun 2023 ini. Dalam tanggapannya pada Senin (2/1/2023), Presiden Jokowi tidak menyampaikan banyak keterangan. Kepala Negara hanya menegaskan agar masyarakat menunggu keputusannya. Saat wartawan kembali bertanya soal bagaimana nasib menteri-menteri dari Partai Nasdem jika
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Willy Aditya menyebut hampir bisa dipastikan delapan dari sembilan fraksi di parlemen akan menolak usulan sistem pemilu legislatif proporsional tertutup coblos partai. Menurut Willy, penolakan itu telah sesuai kehendak publik secara luas. Willy lebih jauh mengkritik pernyataan Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, sebagai pihak yang melontarkan
Mantan Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy, yang kembali menjadi pengurus di partai ramai menjadi pembicaraan. Sebab, Romy merupakan eks narapidana kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama yang pada 2019. Dalam unggahannya di media sosial, Romy menunjukkan bahwa dirinya didapuk sebagai Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP. Tak hanya Romy, ada
PPP telah selesai menyusun pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2020-2025. Dalam susunan kepengurusan baru itu, Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono masih didampingi Arwani Thomafi sebagai sekretaris jenderal. Ada pula empat wakil ketua umum, tiga wakil sekretaris jenderal, bendahara umum dan wakil bendahara umum, serta sejumlah ketua DPP dari
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, menolak pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengangkat wacana sistem proporsional tertutup pada Pemilu mendatang. Pasalnya, sistem proporsional tertutup tidak berkesesuaian dengan semangat dan nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Menurut Syarief Hasan, sistem proporsional terbuka sesuai dengan semangat demokrasi dan reformasi,
Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, menegaskan bahwa Yuwono Pintadi bukanlah kader Partai Nasdem, karena keanggotaan Yuwono sudah berakhir sejak 2019. Status Yuwono belakangan dipertanyakan setelah terkait gugatannya terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka menjadi Tertutup ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian, Willy menegaskan
Ucapan Presiden Joko Widodo terkait kemungkinan adanya perombakan kabinet atau reshuffle ditanggapi berbagai pihak. Banyak yang mengaitkan pernyataan Jokowi itu dengan hubungannya dengan Partai NasDem yang mendeklarasikan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pemilu 2024. Secara terang-terangan, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat,
Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, mengatakan KPU sudah menyerahkan simulasi daerah pemilihan (dapil) DPR kepada tim ahli penyusunan dapil (25/12/2022). Tim dijadwalkan membahas pendapilan, termasuk masukan atas simulasi yang diberikan KPU pada Senin (26/12/2022) siang. Terkait penataan dapil DPR, anggota tim ahli KPU dalam penyusunan dapil, Didik Supriyanto, mengatakan perlu ada
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, setuju dengan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan, bahwa setiap partai atau tokoh politik boleh melakukan sosialisasi sebelum masa kampanye resmi untuk Pemilu 2024 mendatang. Namun, saat sosialisasi tidak boleh ada ajakan memilih dan menggunakan atribusi sebagai calon peserta pemilu dari partai tertentu. Menurut
Hasil survei sejumlah lembaga selama setahun terakhir menunjukkan, pilihan publik terhadap tokoh potensial calon presiden 2024 sudah menetap. Tingkat elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tak pernah tergeser dari posisi tiga besar. Dengan tren dan tingkat elektabilitas tersebut sulit
Sejumlah partai politik yang gagal lolos sebagai peserta Pemilu 2024 mengadukan seluruh anggota KPU ke DKPP pada Kamis (22/12/2022). Partai-partai politik yang gagal lolos pemilu ini telah berserikat mengatasnamakan diri Gerakan Melawan Political Genocide, terdiri dari Partai Masyumi, Perkasa, Pandai, Kedaulatan, Reformasi, Pemersatu Bangsa, Berkarya, Partai Republik Satu, dan PRIMA.
Juru Bicara Partai Ummat, Mustofa Nahrawardaya, enggan menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menyinggung verifikasi peserta Pemilu 2024 pada perayaan HUT Partai Hanura ke-16 Tahun (21/12). Mustofa menyampaikan bahwa Partai Ummat saat ini sedang fokus melaksanakan putusan resmi dari Bawaslu. Meskipun enggan berkomentar, Mustofa mengucapkan rasa terima kasih kepada Presiden Jokowi
