Peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana, mengatakan, koalisi akan mengungkapkan dugaan kecurangan yang dilakukan oleh KPU dalam melaksanakan tahap verifikasi parpol. Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mendesak Komisi II DPR menggunakan Pasal 38 Ayat (1) huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Regulasi itu memberikan ruang kepada
Sejumlah anggota Komisi III DPR bertemu dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari. Anggota DPR yang bertemu adalah anggota Komisi III DPR fraksi Partai Gerindra Habiburokhman, anggota Komisi III DPR fraksi PDIP Arteria Dahlan dan anggota Komisi III DPR fraksi Golkar Supriansa. Habiburokhman mengatakan pertemuan itu membahas soal gugatan
Desakan dari sejumlah pihak agar PDI-P segera mengumumkan capres 2024 dirasakan Megawati Soekarnoputri menguat menjelang peringatan hari ulang tahun ke-50 partai politik yang dipimpinnya. Dalam pidato pada peringatan Hari Ulang Tahun Ke-50 PDI-P (10/1/2023), Megawati mengatakan PDI-P konsisten untuk mempersiapkan sosok terbaik secara matang sehingga bisa melanjutkan pembangunan bangsa. Megawati
Kuat Ma’ruf, terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat, mengaku menyesali peristiwa penembakan yang menyebabkan tewasnya Nofriansyah. Kuat mengaku sangat berat ketika di awal harus berbohong demi mendukung skenario tembak-menembak antara Nofriansyah dan Richard Eliezer. Ketika diperiksa sebagai terdakwa, Kuat menyatakan penyesalannya saat ditanya ketua majelis hakim,
Peneliti Politik BRIN, Wasisto Raharjo Jati, memprediksi tak ada pengumuman nama capres dalam acara HUT ke-50 PDI Perjuangan hari ini. Sebab, umumnya PDI-P mendeklarasikan ihwal pencapresan menjelang detik-detik terakhir pendaftaran. Wasisto menduga, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri belum mengambil keputusan terkait pencapresan. Capres partai banteng disinyalir masih berkutat pada dua
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Ramlan Surbakti, mengatakan, sebelum menentukan sistem pemilu antara proporsional terbuka atau proporsional tertutup, sebaiknya yang lebih utama ditangani adalah penguatan parpol. Sebab, sistem politik demokrasi hanya akan terkonsolidasi dengan baik jika parpol telah menjalankan fungsinya dengan baik. Parpol memegang dua peran penting. Pertama, menyiapkan
Menko Polhukam, Mahfud MD, bicara soal Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditentang buruh. Menurut Mahfud, tentangan soal Perppu itu pasti selalu ada (08/01). Mahfud menegaskan, pemerintah tidak bisa memuaskan semua pihak. Setiap kebijakan pasti mempunyai pro dan kontra. Menurut dia, ada buruh yang menentang Perppu Cipta
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa partainya tidak ingin gegabah soal penentuan koalisi atau figur calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pemilu 2024. AHY menyebutkan, Partai Demokrat terus menjalin komunikasi intens dengan dua partai, yakni PKS dan Nasdem. Idealnya, lanjut AHY, deklarasi koalisi berbarengan dengan
Delapan dari sembilan partai politik (parpol) di DPR menyatakan sikap menolak pemilihan umum (pemilu) dengan sistem proporsional tertutup. edelapan parpol itu yakni Partai Gerindra, Golkar, Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut bakal menyampaikan kejutan dalam puncak peringatan HUT ke-50 PDIP, yang akan digelar di JIE Kemayoran pada Selasa (10/1/2023). Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyebut akan ada kejutan di HUT ke-50 PDIP. Meski tak menjelaskan secara detil, Hasto mengatakan kejutan terkait Pilpres 2024. Hasto pun
Mahkamah Agung (MA) menerjunkan tim khusus untuk menyelidiki kebenaran video rekaman pembicaraan hakim Wahyu Iman Santosa terkait kasus Ferdy Sambo. Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro mengatakan, tim khusus tersebut akan melakukan pemeriksaan langsung terhadap ketua majelis hakim yang menyidangkan kasus pembunuhan Brigadir J tersebut. Andi menjelaskan pemeriksaan terhadap hakim
Mahkamah Konstitusi mulai menerima pengajuan permohonan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Permohonan tersebut diajukan, antara lain, oleh Hasrul Buamona (dosen dan konsultan hukum kesehatan), Siti Badriyah (Koordinator Advokasi Migran CARE), Harseto Setyadi Rajah (konsultan hukum para anak buah kapal), Jati Puji
