Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Bawaslu Terancam Tak Dipercaya jika Biarkan Pihak yang Tebar Janji Sebelum Kampanye

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, mengatakan jika aksi partai politik peserta Pemilu dan bakal capres-cawapres yang memberikan janji-janji politik sebelum masa kampanye dibiarkan dikhawatirkan muruah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menurun di mata masyarakat. Dampak aturan baru terkait kampanye dinilai menjadi celah yang dimanfaatkan

Selengkapnya »
12 September 2023

Menanti Ketuk Palu MK dalam Gugatan Syarat Usia Capres-Cawapres…

Aturan tentang syarat usia minimal capres dan cawapres dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ramai-ramai digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sedikitnya, hingga kini, MK mencatat 12 perkara uji materi terhadap aturan ini. Jika dihitung sejak gugatan pertama diajukan, proses uji materi terhadap syarat usia capres-cawapres sudah berlangsung selama

Selengkapnya »
12 September 2023

Polemik Munculnya Ganjar di Tayangan Azan Maghrib, Penjelasan PDI-P, dan Langkah KPI-Bawaslu

Bakal capres PDI-P, Ganjar Pranowo, muncul dalam tayangan azan maghrib di sebuah stasiun televisi. Kemunculan Ganjar ini menjadi perbincangan menjelang pendaftaran pasangan calon pada Pilpres 2024 yang diagendakan bulan depan. Sejumlah pihak beranggapan, kemunculan Ganjar dalam siaran azan itu mengarah pada politik identitas dan terkait kampanye Pilpres. Sekjen PDI-P, Hasto

Selengkapnya »
11 September 2023

Komisi II DPR Minta KPU Jelaskan Percepatan Pendaftaran Capres-Cawapres

KPU merancang untuk mempercepat tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2024. Komisi II masih menunggu surat permohonan KPU untuk mengonsultasikan rancangan PKPU tersebut. Sebab, Komisi II juga ingin mendapat penjelasan mengenai perubahan jadwal tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden. Percepatan tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden itu merupakan

Selengkapnya »
11 September 2023

Janji Politik Bakal Peserta Pilpres Sebelum Masa Kampanye Kurang Etis

Perilaku sejumlah bakal calon presiden dan partai pengusungnya yang sudah menjanjikan sejumlah hal, walaupun belum memasuki masa kampanye, meski tidak keliru secara aturan tetapi dinilai tidak etis. Menurut Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta, sejak UU Nomor 7 tahun 2017 diterjemahkan ke dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Selengkapnya »
11 September 2023

Koalisi Lain Tak Ingin Terburu-buru Tentukan Cawapres

Menjelang sebulan sebelum pendaftaran pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024, setidaknya sudah ada tiga koalisi partai politik yang terbentuk. Pertama, koalisi antara Partai Nasdem dan PKB yang baru terbentuk pada Sabtu (2/9/2023) kemarin, telah resmi mendeklarasikan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan bakal capres-cawapres. Kedua, koalisi pendukung bakal

Selengkapnya »
04 September 2023

Anies-Muhaimin Mencuat

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yang juga anggota Tim 8 KPP, Teuku Riefky Harsya, dalam keterangan tertulis (31/8/2023), menyampaikan pihaknya mendapat informasi dari Sudirman Said yang mewakili Anies bahwa Anies menyetujui kerja sama politik Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies dan Muhaimin. Menurut dia, persetujuan ini dilakukan sepihak atas inisiatif

Selengkapnya »
01 September 2023

Jawab Demokrat soal Rumor AHY Tak Boleh Jadi Cawapres, Nasdem Pastikan Surya Paloh Mandiri Tentukan Pilihan

Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem, Effendi Choirie, mengatakan partainya independen dan tidak dipengaruhi siapa pun dalam mengambil keputusan. Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan, yang mengaku mendapatkan rumor bahwa Anies Baswedan boleh menjadi bakal capres asalkan tak memilih Ketua Umum Partai

Selengkapnya »
31 Agustus 2023
Search