Lembaga survei Poltracking Indonesia mengungkapkan, Partai Gerindra dan PDI-P memiliki elektabilitas yang terlampau jauh dari partai politik lainnya di wilayah Jawa Barat. Sebab, semua partai peserta Pemilu 2014 selain Gerindra dan PDI-P hanya mengantongi elektabilitas di bawah 10 persen. Direktur Riset Poltracking, Arya Budi, mengatakan di Jawa Barat Gerindra masih
MK telah menjadwalkan sidang pembacaan putusan gugatan terkait usia minimum capres-cawapres pada Senin (16/10/2023) pekan depan. Pada Selasa (10/10/2023), Ketua MK Anwar Usman mengonfirmasi bahwa mereka menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), salah satunya untuk finalisasi putusan tersebut. Sejauh ini, karena UU Pemilu belum berubah, KPU masih mempedomani ketentuan yang ada
KPU RI mengonfirmasi akan membuka pendaftaran capres-cawapres pada 19 Oktober 2023. Ini berarti pendaftaran capres-cawapres akan dibuka 3 hari setelah MK membacakan putusan terkait batas usia minimum capres-cawapres pada Senin (16/10/2023). Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik menyebut bahwa tanggal itu tak berubah meski pihaknya belum mengundangkan
Para sekjen partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat konsolidasi pemenangan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, pada Senin (9/10/2023). Dalam rapat tersebut, mereka turut membahas mengenai kandidat cawapres Prabowo. Adapun rapat ini dihadiri oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus, Sekjen PAN Eddy
KPU tidak merevisi Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 yang dinyatakan tak berkekuatan hukum oleh MA sejak 29 Agustus 2023. MA pun mengembalikan aturan sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan mekanisme pembulatan ke atas guna menghitung 30 persen jumlah caleg perempuan. Ketua KPU
Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB), Afriansyah Noor berujar, nama bakal cawapres pendamping Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bakal diumumkan bersamaan dengan nama Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN). Akan tetapi, Afriansyah belum mau membocorkan waktu pengumuman tersebut. Afriansyah menjelaskan, partai-partai di Koalisi Indonesia Maju telah berkumpul untuk membahas TPN Prabowo.
Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P, Ganjar Pranowo, tidak menampik peluang nama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanaan Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden. Apalagi, dirinya dan Mahfud punya kedekatan sejak lama. Keakraban keduanya pun terlihat ketika mereka duduk berdampingan saat acara pernikahan anak
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mochammad Afifuddin, mengatakan, proses harmonisasi rancangan Peraturan KPU tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sudah selesai. Harmonisasi sudah selesai Jumat pekan lalu, dan sekarang proses persuratan ke Kementerian Hukum dan HAM agar bisa segera diundangkan. Afifuddin menegaskan, persiapan pembentukan regulasi ataupun teknis pendaftaran tidak terpengaruh
Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani, dan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, menggelar pertemuan di sebuah kafe Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023). Pertemuan ini diklaim terjadi lantaran ada “ikatan batin” dan berlangsung layaknya kunjungan kakak dengan adik. Sebelum pertemuan digelar, Kaesang mengatakan akan meminta wejangan kepada Puan. Kaesang bersama Grace
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menjelaskan alasan pengunduran dirinya dari jabatan menteri. Alasannya adalah karena ada proses hukum yang dihadapi secara serius. Surat pengunduran dirinya itu diserahkan kepada Presiden Joko Widodo melalui Mensesneg, Pratikno. Lebih lanjut, SYL juga meminta masyarakat agar tak langsung menghakiminya terkait kasus hukum yang menjeratnya
KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung tentang Uji Materi Peraturan KPU Nomor 10 serta 11 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD serta Pencalonan DPD, dengan menerbitkan surat dinas bernomor 1075/PL.01.4-SD/05/2023. Melalui surat itu, Ketua KPU Hasyim Asy’ari meminta agar parpol peserta Pemilu 2024 memedomani putusan MA dalam tahapan pengajuan
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto enggan menanggapi isu bergabungnya Partai Demokrat ke pemerintahan Presiden Joko Widodo lewat wacana reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju. Hasto bilang, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai kepala pemerintahan. Hasto justru menyinggung pentingnya komunikasi antara Presiden Jokowi dengan para ketua umum partai politik pengusungnya terkait
