Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang memuluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan juru bicara Tim Nasional Anies-Muhaimin, Billy David saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang,
Anggota KPU, Idham Holik, mengatakan KPU memberikan akses data Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) kepada publik dan Bawaslu sesuai dengan kewenangan atributif yang dimiliki menurut UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Karena itu, informasi yang tak bisa dibagikan adalah identitas penyumbang dana kampanye, karena termasuk
Masa kampanye akbar atau rapat umum dalam tahapan Pemilu dan Pilpres 2024 akan dimulai pada 21 Januari sampai 10 Februari 2024. Menurut Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kampanye akbar atau rapat umum dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir saat masa tenang dimulai, atau 3 hari menjelang
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan akan meminta keterangan dari Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi, terkait peristiwa penurunan iklan videotron berisi kampanye capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Selain meminta keterangan Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi, Bawaslu juga akan memanggil pengelola videotron terkait insiden itu. Rahmat
Isu mengenai kemungkinan kerja sama antara kubu capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD jika Pilpres 2024 berlangsung 2 putaran dinilai masih terlalu dini. Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari, mengatakan saat ini mereka masih fokus berupaya memenangkan duet Anies-Muhaimin dalam Pilpres 2024,
Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, meminta para pihak yang menggulirkan wacana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo untuk menahan “syahwat politik” mereka. Hinca mengatakan, saat ini negara sedang menghadapi pesta demokrasi yang digelar lima tahun sekali. Oleh karenanya, wacana penggulingan Presiden Jokowi dinilai akan mengganggu Pemilu. Namun, Hinca
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima surat somasi dari Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN) terkait umpatan kepada capres nomor 1 Anies Baswedan pada debat ketiga Pilpres 2024, Minggu 7 Januari lalu. August menyebut sebenarnya pihaknya langsung menegur seorang perempuan berteriak “Anies bacot” yang duduk di bangku tamu undangan saat debat. Video
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menentukan kampanye rapat umum atau kampanye terbuka Pemilu 2024 digelar pada 21 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang. Kubu pendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md telah menyiapkan berbagai opsi di kampanye tersebut. Para menteri PDIP yang berada dalam Kabinet Indonesia Maju pun,
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Yahya Cholil Staquf, mengatakan pejabat atau seseorang yang menduduki jabatan struktural di organisasinya harus nonaktif apabila menjadi anggota resmi tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Di samping itu, tidak boleh mengatasnamakan lembaga untuk kepentingan politik. Terkait dengan deklarasi
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI August Mellaz menyatakan tak ada perubahan teknis dalam debat capres dan cawapres ke empat. Meski begitu, ia meminta para calon tak menanyakan materi di luar tema debat. Hal itu, lanjut Mellaz telah disampaikan ke liason officer (LO) ketiga paslon. Di sisi lain, August menekankan
Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD tidak mempersoalkan isu Wadas dibahas saat debat keempat Pilpres 2024. Menurutnya, Wadas merupakan isu pelanggaran HAM. Pihaknya telah meminta Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga mempersilakan isu Wadas, termasuk pabrik semen Rembang dibahas saat debat
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), August Mellaz, mengatakan, pihaknya telah menyosialisasikan mekanisme pindah memilih bagi para calon pemilih yang tidak bisa memilih di tempat pemungutan suara (TPS) asal sejak jauh-jauh hari secara masif. Meski demikian, banyak yang baru mengurusnya jelang batas akhir pengurusan. KPU telah meminta agar tempat-tempat yang memberikan
