KPK memanggil tiga orang pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu yang memiliki saham di perusahaan konsultan pajak. Mereka dipanggil untuk mengklarifikasi laporan harta kekayaan pada Rabu (5/4/2023). Toga orang tersebut yakni Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III Dendy Heryanto, Pemeriksa Pajak Wita Widarty, dan Account Representative Budi Saptaji. Ketiganya memiliki saham pada
Anggota KPU RI, August Mellaz, mengatakan pelantikan anggota KPU di daerah otonomi baru (DOB) Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan, dijadwalkan pada 24 Mei 2023. Dalam webinar bertajuk “Tata Cara Pelaksanaan Pemilu 2024 Baru”, August memaparkan bahwa sejak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 disahkan, KPU sudah
Pada Rabu (5/4/2023), Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia Hary Tanoesoedibjo menyambangi kediaman Ketua Umum DPP Partai Gerindra. Dalam pertemuan sekaligus silaturahmi itu, Prabowo menyampaikan pembicaraan tentang kesamaan nilai tentang demokrasi dan politik yang khas Indonesia, yakni kekeluargaan dan kerukunan. Prabowo menyatakan kedua pihak akan bertemu lagi untuk
Partai Berkarya mengajukan gugatan perdata terhadap Komisi Pemilihan Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan ini seperti mengikuti langkah Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang gugatan perdatanya terhadap KPU diterima PN Jakarta Pusat. Gugatan diajukan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya pada Selasa (4/4). Partai Berkarya meminta majelis hakim menyatakan KPU
Pertemuan Presiden Jokowi dengan lima ketua umum partai politik di acara silaturahim Ramadhan di kantor DPP PAN, menyita perhatian publik. Dalam pertemuan tersebut, mengemuka wacana terbentuknya sebuah koalisi besar yang meleburkan dua koalisi, yakni Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Pengamat Akar Rumput Strategic Consulting, Ikhwanul
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman, mengatakan pengungkapan kasus ini menjadi peringatan bagi penyelenggara negara agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, berharap pengusutan kasus ini berdasarkan fakta hukum yang akan dibuktikan di pengadilan. Jazilul
Seluruh fraksi partai politik di DPR menyetujui pengesahan Perppu Pemilu menjadi UU Pemilu, dalam Rapat Paripurna ke-20 DPR Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 (4/8/2023). Rapat yang juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tersebut dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. Seusai rapat, Puan mengatakan, dengan disetujui untuk disahkannya Perppu Pemilu
Juru bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Usman M Tokan, mengatakan bahwa sejumlah orang akan bergabung dengan partainya. Dua di antaranya adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dan mantan kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol (Purn) Boy Rafli Amar. Saat ini, Laznah Pemenangan Pemilu (LP2)
Mahkamah Agung (MA) mengaku belum menerima permohonan Pengajuan Kembali (PK) dari kubu Moeldoko terkait sengketa kepengurusan Partai Demokrat. AHY mengatakan pada 3 Maret 2023, ada informasi bahwa Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun masih mencoba untuk mengambil alih Partai Demokrat. Kali ini diupayakan dengan mengajukan PK di MA. PK merupakan langkah
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menyayangkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP dalam perkara dugaan intimidasi dan manipulasi data hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024. Hadar Nafis Gumay, Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity, salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih,
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P, Arif Wibowo, menilai langkah Bawaslu yang menerima bahkan memenangkan laporan dugaan pelanggaran administrasi dari Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) tidak masuk akal. Sebab, putusan dari PN Jakarta Pusat tidak kompatibel dengan hukum pemilu. Bahkan, Bawaslu bisa dianggap tidak memberikan kepastian hukum jika putusan
Eks Anggota KPU RI 2017-2023, Evi Novida Ginting, berharap putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dapat menjadi angin segar untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu, khususnya KPU RI. Diketahui, DKPP akan membacakan putusan dugaan kecurangan proses verifikasi faktual di Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara, Senin (3/4/2023) hari ini, di Ruang
