Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) surplus Rp131,8 triliun pada Februari 2023. “Surplus APBN pada akhir Februari 2023 sebesar Rp131,8 triliun. Jadi APBN kita masih surplus secara total,” ungkapnya dalam konferensi pers APBN KiTA di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (14/3). Bendahara negara mengungkapkan
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Panjaitan meyakini kolapsnya Silicon Valley Bank (SVB) tidak berdampak pada perbankan di Indonesia. Kendati demikian, ia mewanti-wanti untuk tetap berhati-hati terhadap kolapsnya SVB meskipun secara rasio likuiditas atau liquidity coverage ratio (LCR), perbankan di Tanah Air jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara
SVP Corporate Secretary PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana mengungkapkan pihaknya bakal membangun dua pabrik pupuk NPK di Cikampek, Jawa Barat dan Bontang, Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Wijaya mengatakan hal itu dilakukan guna meningkatkan kapasitas produksi pupuk NPK. Meski demikian, ia tidak mengungkapkan secara detail terkait kapan waktu pembangunan
Penasihat Perhimpunan Rental Motor (PRM) Bali I Made Wira Atmaja merespons rencana Gubernur Bali Wayan Koster menerbitkan peraturan daerah berisi larangan wisatawan mancanegara (wisman) menyewa sepeda motor. Atmaja mengatakan pihaknya memang belum mengetahui secara pasti apakah rencana itu akan jadi dilakukan atau tidak. Namun, ia meminta kepada Koster untuk meninjau
Tim pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) akan membedah transaksi janggal Rp300 triliun di internal pejabat Kementerian Keuangan. Staf Khusus Kemenkeu Yustinus Prastowo mengatakan pada prinsipnya, Menkopolhukam Mahfud MD akan membuat semacam rapat bersama membahas angka Rp300 triliun tersebut. Dalam rapat itu akan ada paparan dari PPATK, aparat penegak hukum,
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tak mendapat informasi lengkap soal transaksi janggal pegawai Kementerian Keuangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) senilai Rp300 triliun. Menurutnya, hal tersebut tidak sama seperti laporan yang didapat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD. Ia mengaku tak tahu menahu terkait
Pemerintah Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk mengucurkan dana talangan (bail out) Silicon Valley Bank yang bangkrut. Dengan begitu, semua uang nasabah Rp2.712 triliun yang nyangkut kini bisa kembali. Menteri Keuangan AS Janet Yellen menginstruksikan Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) untuk menjamin semua uang nasabah SVB bisa diakses mulai hari ini.
Persiapan arus mudik terus dipersiapkan pemerintah, salah satunya untuk masyarakat yang akan melintasi Selat Sunda. Perjalanan dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera diprediksi meningkat tajam saat libur Idul Fitri 2023 nanti. Pemerintah akan mengoperasikan tiga pelabuhan di Kota Cilegon sebagai titik perlintasan masyarakat menyeberangi Selat Sunda, yakni Pelabuhan Merak, Pelindo,
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tebar pemanis bagi investor untuk masuk ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Salah satunya dengan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) hingga 190 tahun. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha
Perusahaan energi asal Amerika Serikat (AS) Air Products and Chemicals, Inc mundur dari konsorsium proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) yang semula digarap bersama BUMN RI, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Pertamina (Persero). Proyek gasifikasi batu bara menjadi DME di Kawasan Industri Tanjung Enim, Kabupaten Muara
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat ekonomi digital Indonesia tertinggal jauh dari India. Fokus RI hanya di sisi konsumsi, seperti e-commerce hingga fintech. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan Indonesia harus mulai beralih kepada sisi produksi dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM). India sudah jauh di depan dengan
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan perkembangan terbaru kasus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru yang menjadi program bersih-bersih BUMN. Hal ini sempat disinggung oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Ketut Sumedana mengatakan, hingga saat ini ada 12 perusahaan plat merah yang sedang dalam pantauan Kejaksaan Agung (Kejagung).
