Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung soal inflasi Indonesia yang saat ini berhasil ditekan di angka 1,55 persen. Menurut Prabowo, besaran inflasi 1,55 persen itu sangat jarang terjadi dalam sejarah dunia. Presiden menekankan, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras pemerintahan terdahulu. Melihat angka inflasi, angka-angka lainnya dan setelah mengikuti rapat dengan
Pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penerimaan perpajakan akan menyumbang Rp2.490,9 triliun terhadap total penerimaan negara tahun depan. Sementara belanja negara, sambungnya, dipatok sebesar Rp3.621,3 triliun dengan rincian belanja pemerintah pusat Rp2.701,4 triliun dan
Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF Kristalina Georgieva memberikan peringatan, kondisi ekonomi global akan mengalami pertumbuhan yang rendah pada tahun depan. Pemicunya ialah beban ekonomi yang ditanggung negara-negara didunia saat menangani masa krisis Pandemi Covid-19, hingga konflik atau peperangan di berbagai belahan dunia yang tak kunjung berakhir. Mengakibatkan tekana
Bank Mandiri ambil peran dalam penguatan ketahanan pangan nasional melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna memberdayakan para pelaku usaha sektor pangan, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari hulu ke hilir. Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi mengatakan, KUR itu menyasar pelaku UMKM di bidang produksi dan distribusi
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman berencana membentuk holding UMKM. Salah satu yang akan dimasukkan dalam holding adalah sektor kendaraan listrik. Menurut Maman, holding diperlukan untuk menciptakan UMKM yang berdaya saing dan tangguh di dalam negeri. Terutama dalam mendapatkan bahan baku untuk membuat kendaraan listrik yang selama
Skema iuran BPJS Kesehatan akan berubah mulai Juli 2025, sejalan dengan diterapkannya sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3. Sebagai informasi, ketentuan penerapan tarif baru iuran BPJS Kesehatan pada Juli 2025 ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga
Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sudah 40 perusahaan yang mencatatkan saham perdana di BEI hingga 6 Desember 2024. Dari pencatatan saham perdana itu, jumlah dana yang dihimpun mencapai Rp 10,19 triliun. Ia menuturkan, berdasarkan klasifikasi aset perusahaan yang saat ini berada dalam pipeline untuk menawarkan saham perdana perdana atau initial
Mengantisipasi meningkatnya perjalanan masyarakat di libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 yang bersamaan dengan liburan sekolah, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan akan menyelenggarakan Mudik Gratis dengan total kuota sebanyak 3.500 orang. Pendaftaran dilakukan secara online melalui aplikasi Mitra Darat mulai tanggal 12 hingga 21 Desember 2024. Hal itu
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang, merespon rencana investasi Apple di Indonesia yang diperkirakan mencapai USD 1 miliar. Menurutnya, Apple berencana untuk mengadopsi skema pertama, yakni mendirikan fasilitas produksi atau pabrik di Indonesia. Pembicaraan awal mengenai hal ini sudah dilakukan dengan Kementerian Investasi, dan Apple telah menyampaikan komitmen investasi tersebut. Meskipun
Teka-teki mengenai tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang naik menjadi 12 persen mulai menemui titik terang. PPN 12 diberlakukan hanya untuk konsumen yang membeli barang mewah. Kabar tersebut disampaikan oleh para petinggi DPR usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta, pada Kamis (5/12/2024). Ketua Komisi XI DPR Misbakhun
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana menambah utang Rp775,86 triliun pada 2025. Utang ini lebih tinggi dibandingkan outlook tahun ini yang Rp553,1 triliun. Mengutip lampiran VII Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 utang tersebut akan diambil dari berbagai sumber.Pertama, Surat Berharga
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan baru yang mengatur tata cara pemberian pinjaman yang bersumber dari dana Saldo Anggaran Lebih (SAL). Melalui aturan ini BUMN/BUMD, pemerintah daerah atau badan hukum lainnya yang mendapat penugasan dari pemerintah, bisa memanfaatkan SAL. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 88
