Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Desember 2024 melambat 0,02 poin dibandingkan November 2024 yakni dari 52,95 ke 52,93. Kendati demikian, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan IKI pada Desember tahun ini masih terbilang ekspansif. “IKI pada bulan Desember 2024 mencapai 52,93 dan tetap ekspansi,
Pemerintah akan menggelar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan Program Makan Bergizi Gratis mulai diimplementasikan pada 6 Januari 2025. Kendati demikian, Dadan belum mengungkap daerah mana yang menjadi lokasi awal implementasi program tersebut. “Saya lapor Presiden (Prabowo Subianto)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan aturan terkait pengawasan perdagangan aset kripto. Aturan ini tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. Aset kripto sebelumnya di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan
Pemerintah resmi menetapkan target penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) maksimal sampai dengan Rp300 triliun pada 2025. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM di Jakarta, Selasa (24/12). Dengan penetapan target tersebut, penyaluran KUR tahun depan diharapkan mampu menjangkau lebih
Badan Gizi Nasional (BGN) meminta masyarakat waspada terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan badan tersebut untuk melakukan pungutan liar (pungli) Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan memastikan pihak-pihak yang mengaku petugas daerah BGN melakukan penipuan. “Tidak benar ada petugas BGN di daerah
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmennya untuk mempercepat perizinan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN). Langkah ini untuk kesejahteraan para nelayan di seluruh pesisir negeri. Demikian disampaikan Bahlil saat meninjau langsung penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk masyarakat pesisir di SPBUN 68.76103, Manggar
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan angkutan umum bus dengan rute Cibinong-Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rute bus itu ditargetkan mulai beroperasi pada Februari 2025. “Sehingga masyarakat yang mau ke atas (Puncak) tidak perlu naik motor dan lain-lain. Paling lambat Februari sudah mulai,” ujar Wakil Menteri Perhubungan Suntana di kawasan Puncak, Bogor,
Pemerintah terus mengguyur masyarakat miskin dengan berbagai jenis bantuan sosial (bansos).Pemerintah berencana mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp504,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Berikut ini daftar jenis program bansos yang bakal cair pada 2025:
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Presiden Prabowo Subianto mengawal langsung upaya penyelamatan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang berstatus pailit. “Saya berharap agar Presiden Prabowo langsung ikut mengawal karena persoalan ini besar, pengaruh presiden sangat diperlukan. Paling tidak, presiden menugaskan beberapa orang anggota kabinet untuk
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia surplus US$4,42 miliar pada November 2024. Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan Oktober yang surplus US$2,48 miliar. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan realisasi ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan November 2023 yang surplus US$2,41 miliar. “Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia telah
Pemerintah menggelontorkan Rp265,6 triliun untuk program insentif pajak pertambahan nilai (PPN). Kebijakan program insentif PPN dilaksanakan menyusul kenaikan tarif PPN yang resmi naik dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 mendatang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap meski menaikkan tarif, pemerintah bakal membebaskan tarif PPN 12 persen
Pemerintah mengumumkan tetap menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Hal itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Hal ini diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, juga menteri
