Menteri BUMN Erick Thohir membagikan hibah kepada 20 startup pilihan dalam kompetisi pitching Pikiran Terbaik Negeri oleh Yayasan BUMN. Jumlah hibah yang diberikan mencapai Rp150 juta per startup. Erick mengatakan hibah tersebut dapat menjadi solusi bagi perusahaan rintisan di tengah sulitnya mencari investasi. Menurut Erick investasi teknologi saat ini tengah
Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), mencatat perkembangan perdagangan aset kripto di Indonesia yang naik cukup signifikan. Pada Januari-Juli 2024, total nilai transaksi aset kripto mencapai Rp 344,09 triliun atau naik 353,94% dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Jumlah pelanggan aset kripto juga terus meningkat,
Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto menyatakan Indonesia sedang mengebut pengembangan solar ramah lingkungan. Hal tersebut diyakini Prabowo dapat membuat Indonesia hemat impor hingga Rp 300 triliun lebih. Prabowo menyatakan Indonesia sedang mengebut pengembangan biodiesel, campuran solar dengan sawit B50. Artinya, kandungan minyak kelapa sawit dalam bahan bakar tersebut
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi meluncurkan program konversi motor listrik gratis untuk 1.000 motor di Jabodetabek. Mereka menargetkan program ini bisa terpenuhi dalam dua pekan ke depan. Sekretaris Jenderal KESDM Dadan Kusdiana mengatakan saat ini 500 konversi motor listrik telah dilaksanakan pada tahap pertama. Untuk tahap kedua,
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengklaim berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp14,6 triliun pada 2023. “Penyelamatan uang dan kas negara dari tindak lanjut pemeriksaan adalah Rp14,56 triliun,” ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPK Bahtiar Arif dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (22/8). Ia juga menyebut BPK berhasil
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Jumat (23/8). CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan IHSG berada dalam fase konsolidasi pasca membuat rekor IHSG tertinggi beberapa hari ini. Saat ini ujian terhadap ketahanan untuk terus di atas rekor masih berlanjut didukung kinerja emiten-emiten yang membaik. “Serta
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut 40 persen produk impor tak bayar pajak lantaran tak tercatat secara resmi di Indonesia (underground economy). Ia menegaskan tak tercatatnya produk impor itu adalah hal yang ilegal. Ia menilai bisa menghambat Indonesia menjadi negara maju. “Salah satu hambatannya itu adalah kita kenal dengan underground
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melaporkan progres terkini pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Per 20 Agustus 2024, pembangunan 108 paket pekerjaan di IKN telah mencapai 50,4 persen. Basuki mengungkap pemerintah menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp41,41 triliun untuk IKN pada 2024. Dari pagu tersebut, sebesar Rp12,91 triliun
Pemerintah berencana menghentikan operasional atau menyuntik mati 13 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT PLN (Persero). Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi mengatakan dari daftar 13 PLTU tersebut, termasuk di dalamnya PLTU Suralaya di Cilegon, Banten
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mewariskan utang lebih dari Rp8.000 triliun ke presiden terpilih Prabowo Subianto. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam buku APBN KiTa mencatat utang pemerintah mencapai Rp8.444,87 triliun per semester I 2024. Jumlah itu setara 39,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio utang pemerintah disebut masih masih aman
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengizinkan pemerintah daerah (pemda) menggunakan dana transfer ke daerah (TKD) untuk membayar tunggakan iuran BPJS Kesehatan rakyatnya. Izin itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 51 Tahun 2024 tentang PMK Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran
Ekonom Senior INDEF Faisal Basri mengkritik kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) terkait yang kerap memberikan keringanan pajak kepada pengusaha, tetapi di sisi lain membebani rakyat kecil dengan kenaikan tarif pajak. Faisal menilai rencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 2025 hanya akan menambah
