Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan DPR sepakat menurunkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 dari 5,3 persen sampai 5,7 persen ke 5,1 persen-5,7 persen. Ani, sapaan akrabnya, setuju dengan hasil rapat panitia kerja (panja) DPR mengenai asumsi dasar makro untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024,
Eropa resmi memasuki resesi usai produk domestik bruto (PDB) di kawasan negara pengguna euro itu tercatat turun 0,1 persen pada kuartal pertama 2023. Ini melanjutkan kontraksi pada kuartal keempat 2022, yang juga minus 0,1 persen. Resesi terjadi lantaran dalam dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonomi 20 negara yang berada dalam zona
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dikabarkan menolak menolak rencana PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memulai operasi komersial penuh proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) pada 18 Agustus mendatang. Dilaporkan Reuters, Kamis (8/6), Kemenhub dan tiga konsultan proyek tersebut, Mott Macdonald, PwC, dan Umbra menolak proyek bernilai US$7,3 miliar itu beroperasi sesuai target
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada para pengusaha Singapura tak perlu khawatir berinvestasi di Indonesia. Termasuk berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri agenda Ecosperity Week 2023 bertema ‘Breakthroughs for Net Zero’ yang diselenggarakan oleh Temasek Holding pada 6-8 Juni 2023 di Singapura. Agenda
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk segera membangun Bandar Udara Very Very Important Person (Bandara VVIP) di Ibu Kota Nusantara (IKN). Perintah tersebut disampaikan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Percepatan pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Very
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo merespons pengusaha Jusuf Hamka soal tagihan utang ke negara senilai Rp800 miliar dari PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) yang belum dibayar sejak krisis moneter 1998. “Pembayaran yang dimohonkan Jusuf Hamka adalah pengembalian dana deposito an PT CMNP yang ditempatkan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelontorkan Rp62,27 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga 2024 dari APBN. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dari anggaran itu, sejak 2020 hingga 2023 pihaknya sudah menggelontorkan sebesar Rp36,72 triliun. Basuki menuturkan sejak 2020 hingga Maret 2023, progres pembangunan fisik IKN
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan alasan 10 target Presiden Jokowi berpotensi tak tercapai pada tahun depan karena janji politik yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan pemda. Ia menilai seharusnya ada keselarasan antara RPJMN dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Nantinya, keduanya diturunkan dalam rencana kerja tahunan pemerintah
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) sudah mengamankan aset dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Jumlah aset yang diamankan sebesar 3.980,62 hektare dan perkiraan nilai sebesar Rp30,65 triliun hingga 30 Mei 2023. Adapun total aset BLBI yang dikejar
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengingatkan ancaman krisis energi bisa menghantui Indonesia. Arifin mengatakan ancaman ini muncul dari ketergantungan besar dari Indonesia terhadap energi fosil. Ia merinci 42,4 persen energi tanah air dipasok oleh batu bara dan 31,4 persen dari minyak bumi. Meski kebutuhan besar, ternyata
Direktur Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim mengatakan selisih utang minyak goreng akan dibayarkan usai hasil audit BPK dan BPKP keluar. Isy mengatakan pihaknya sedang bertemu dengan dua lembaga tersebut untuk membahas selisih klaim utang minyak goreng yang diajukan pelaku usaha dengan hasil verifikasi pada hari ini. BPKP
Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo buka-bukaan soal pembayaran utang yang dilakukan di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yustinus membantah tudingan JK bahwa pemerintahan Jokowi membayar utang hingga Rp1.000 triliun per tahun. Berdasarkan data Kementerian Keuangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), sejak periode 2017-2021, pembayaran utang pokok plus
