Presiden Prabowo Subianto memberikan tugas besar kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk membangun tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) di pantai utara Jawa. Proyek ini direncanakan membentang dari Banten hingga Gresik, dengan tujuan melindungi kawasan pesisir dari ancaman abrasi dan banjir rob. Dalam
Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan bullion bank atau Bank Emas pertama di Indonesia pada 26 Februari 2025. Bank ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan emas dalam negeri yang selama ini lebih banyak diekspor. Aturan mengenai Bank Emas telah ditetapkan dalam POJK Nomor 17 Tahun 2024, yang mengatur kegiatan usaha seperti simpanan
Teka-teki kehadiran Gubernur Jakarta sekaligus politikus PDI-P, Pramono Anung, dalam acara retreat kepala daerah di Magelang akhirnya terjawab. Meskipun Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, sebelumnya menginstruksikan agar kepala daerah dari PDI-P menunda keikutsertaan mereka, Pramono ternyata diutus langsung oleh Megawati untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Juru bicara PDI-P, Ahmad Basarah,
Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya tidak mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Menurutnya, KPK belum pernah menangguhkan penahanan tersangka korupsi, kecuali dalam kasus sakit parah seperti Lukas Enembe. Ia menegaskan bahwa kasus korupsi termasuk kejahatan luar biasa yang harus
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan dalam agenda retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Instruksi ini tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada 20 Februari 2025, menyusul penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK terkait kasus dugaan suap PAW
Harga emas dunia kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah, mencapai US$2.939,12 per troy ons pada perdagangan Kamis (20/2/2025) dan sedikit naik ke US$2.939,15 pada Jumat (21/2/2025) pagi. Kenaikan ini didorong oleh meningkatnya permintaan terhadap aset safe haven, seiring kekhawatiran perang dagang global yang dipicu oleh ancaman tarif Presiden AS, Donald
Amerika Serikat menolak menjadi sponsor bersama dalam rancangan resolusi PBB yang memperingati tiga tahun invasi Rusia ke Ukraina, yang sebelumnya selalu didukung dalam peringatan tahunan sebelumnya. Selain itu, Washington juga menolak frasa ‘agresi Rusia’ dalam pernyataan G7, sebuah langkah yang menandai perubahan sikap signifikan terhadap konflik ini. Langkah ini menimbulkan
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan dalam agenda retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Instruksi ini tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada 20 Februari 2025, menyusul penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK terkait kasus dugaan suap PAW
Harga emas dunia kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah, mencapai US$2.939,12 per troy ons pada perdagangan Kamis (20/2/2025) dan sedikit naik ke US$2.939,15 pada Jumat (21/2/2025) pagi. Kenaikan ini didorong oleh meningkatnya permintaan terhadap aset safe haven, seiring kekhawatiran perang dagang global yang dipicu oleh ancaman tarif Presiden AS, Donald
Band punk asal Purbalingga, Sukatani, menyampaikan permintaan maaf kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan institusi Polri atas lagu mereka berjudul Bayar Bayar Bayar, yang liriknya menyinggung soal pembayaran kepada polisi dalam berbagai situasi, seperti pembuatan SIM dan tilang. Permintaan maaf ini disampaikan melalui video di akun media sosial mereka,
Pada Rabu, 19 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle pertama sejak menjabat, yang mengejutkan banyak pihak karena dilaksanakan di tengah usia Kabinet Merah Putih yang masih muda. Reshuffle ini dianggap sebagai sinyal bagi para menteri bahwa presiden dapat melakukan perubahan kapan saja jika diperlukan, dan berfungsi sebagai efek kejut
Danantara, badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang BUMN yang baru, tidak akan diperiksa atau diproses oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini karena regulasi baru memberikan perlindungan terhadap kebijakan bisnis yang berisiko, seperti kerugian yang dihasilkan dari kebijakan yang diambil dengan tata kelola yang baik dan
