Anggaran perayaan HUT RI ke-79 naik imbas peringatan di IKN. Kementerian Keuangan mencatat pada perayaan Upacara HUT RI ke-78 lalu anggaran yang digelontorkan APBN hanya Rp53 miliar. Namun kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata pada peringatan HUT RI ke-79 tahun ini, total anggaran yang digelontorkan negara tembus Rp87
Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) menegaskan siap mengajukan gugatan uji materi atau judicial review terhadap pemerintah soal aturan larangan penjualan rokok di Mahkamah Agung (MA). Uji materi itu bakal dilakukan terhadap Pasal 434 dan Pasal 194 dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) baru saja melakukan penandatanganan kontrak Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan dua Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Di antaranya yakni dengan Pertamina EP Cepu untuk pasokan gas dari Blok Cepu dan Amandemen PJBG dengan Saka Energi Muriah Ltd untuk pasokan gas dari Blok Muriah.
Sejumlah asosiasi pedagang pasar hingga pengusaha ritel ramai-ramai menolak larangan penjualan rokok batangan dan zonasi penjualan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasalnya, beleid yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 26 Juli itu membatasi penjualan rokok eceran satuan
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan ada empat subsektor manufaktur yang mengalami tekanan yakni industri tekstil produk tekstil (TPT), alas kaki, mesin, dan karet. Berdasarkan paparannya, industri TPT stagnan hingga kuartal II/2024. Kemudian industri mesin terkontraksi 1,8 persen. Sedangkan karet mengalami pertumbuhan hanya 2,1 persen dan alas kaki 1,9 persen.
Jumlah pekerja yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melesat menjadi 44.195 per pertengahan Agustus ini. Jumlah ini melesat dibanding PHK yang terdata Kementerian Ketenagakerjaan pada periode Januari-Juni 2024 yang baru sebanyak 32.064 orang. Sementara PHK pada periode Januari-Mei 2024 sebanyak 27.222 orang. “PHK sudah 44.195 orang,” kata Dirjen Pembinaan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengizinkan influencer mempromosikan kripto. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi menegaskan promosi tersebut harus bertujuan untuk peningkatan literasi. “Kita mengharapkan kegiatan pemasaran itu betul-betul dilakukan secara baik dan resmi oleh para pelaku yang memang resmi berizin
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengungkapkan terjadi peretasan akun Google Bisnis yang menimpa beberapa hotel di Indonesia. Ketua Harian Koordinator Wilayah (Korwil) PHRI Surabaya Puguh Sugeng Sutrisno mengatakan peretasan menimpa hotel di sejumlah kota. “Peretasan ini tidak hanya terjadi di Surabaya, beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Semarang,
Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan empat perusahaan asing siap berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). “(Investasi asing yang akan masuk IKN) empat perusahaan,” ujar dia usai menghadiri sidang kabinet perdana di IKN, Senin (12/8). Terkait dengan negara asal perusahaan, Bahlil mengatakan Jepang dan Korea
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengungkapkan tema rapat kabinet pertama di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur ini berkaitan dengan IKN hingga kesiapan transisi ke pemerintahan berikutnya. “Ya yang pertama kita akan menjelaskan kembali mengenai IKN yang kedua yang berkaitan dengan PMI purchasing management index, yang ketiga masalah yang lain-lain
Presiden Terpilih Prabowo Subianto memastikan untuk melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara selepas periode Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai. “Saya kira sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan kalau bisa menyelesaikan ya,” ungkap Prabowo jelas Sidang Kabinet Paripurna di IKN, Senin (12/8/2024) Menurut Prabowo, pembangunan IKN
Menteri Keuangan Sri Mulyani memperketat aturan pembukaan rekening baru bank. Pengetatan ia lakukan dengan melarang lembaga jasa keuangan untuk membuka rekening baru atau memproses transaksi bagi nasabah yang menolak ketentuan identifikasi rekening keuangan. Larangan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK
