Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut. Presiden Jokowi meminta hal ini dikaji secara mendalam. Sebab, untuk menciptakan stabilitas ekonomi, inflasi dan deflasi harus dikendalikan. Kata Jokowi, deflasi bisa terjadi karena dua hal. Pertama, penurunan harga yang terjadi karena pasokan dan distribusi bahan pokok berjalan dengan baik. Kedua, karena menurunnya
Vietnam berencana membangun kereta cepat senilai US$67 miliar atau setara Rp1.031,8 triliun (asumsi kurs Rp15.400 per dolar AS) tanpa bantuan asing dan semaksimal mungkin menggunakan pendapatan negara (APBN). Ini akan jadi proyek infrastruktur terbesar di Hanoi. Mengutip Reuters, Kementerian Transportasi Vietnam memperkirakan anggaran tahunan yang dibutuhkan untuk proyek itu sebesar
Pengusaha mulai khawatir dengan fenomena deflasi yang melanda Indonesia selama lima bulan beruntun belakangan ini. Mereka khawatir deflasi menjadi tanda daya beli masyarakat melemah. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menjelaskan fenomena deflasi tak bisa hanya dilihat dari satu sisi, tapi perlu juga dilihat pengaruhnya terhadap daya beli.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melapor kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tentang penyalahgunaan anggaran stunting di daerah. Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan laporan penyelewengan itu disampaikan langsung oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Kendati, ia tak spesifik merinci pemerintah daerah (pemda) mana yang dimaksud.
BPJS Ketenagakerjaan menggelontorkan Rp263,95 miliar untuk pembayaran klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sepanjang Januari hingga Agustus 2024. Jumlah itu naik dari pembayaran kali pada Juni lalu sebesar Rp184 miliar. Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun mengatakan total dana Rp263,95 miliar itu diberikan untuk 37 ribu klaim peserta. Jumlah itu naik
Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI Silmy Karim mengungkap banyak Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki izin usaha mikro atau kecil di Pulau Bali. Silmy menerangkan kepemilikan itu terdeteksi saat anggota imigrasi menggelar operasi di lapangan. “Karena anggota saya, ketika melakukan operasi, mereka izinnya
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami deflasi 0,12 persen secara bulanan pada September 2024. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan ini adalah deflasi kelima berturut-turut selama 2024. Bahkan, menjadi yang terparah dalam lima tahun terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo. “Secara historis, deflasi September 2024 merupakan deflasi terdalam dibandingkan
Subsidi tarif KRL berbasis nomor induk kependudukan (NIK) batal diterapkan tahun depan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum ada perubahan skema subsidi KRL di 2025. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menegaskan belum ada perubahan soal isu pengurangan anggaran subsidi KRL di 2025. Begitu pula dengan rencana penerapan subsidi tiket Commuter Line
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji musuh bebuyutannya, Iran, akan membayar mahal atas serangan ratusan rudal yang menargetkan negaranya pada Selasa (1/10) malam. “Iran melakukan kesalahan besar malam ini – dan mereka akan membayar harganya,” ujar Netanyahu di awal pertemuan politik-keamanan Israel di Tel Aviv seperti dikutip Reuters. Pernyataan Netanyahu
Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi meluncurkan lembaga baru Central Counterparty (CCP) pada Senin (30/9). Peluncuran ini disertai delapan bank yang menjadi peserta dan penyetor modal awal dalam CCP yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga, Bank Danamon, Bank Maybank, dan Bank
Mulai Selasa (1/10), PT Pertamina secara resmi melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi. Harga BBM non subsidi turun per 1 Oktober 2024. BBM non subsidi Pertamina yang turun harga di antaranya Pertamax (RON 92), Pertamax Green 95 (RON 95), Pertamax Turbon (RON 98), Dexlite, dan juga Pertamina
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal melarang pencairan dana pensiun (dapen) sebelum usia kepesertaan menginjak 10 tahun. Aturan tersebut akan berlaku mulai Oktober 2024. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono memberikan klarifikasi soal aturan tersebut. Ia mengatakan tujuan pelaksanaan program pensiun baru itu adalah menjaga kesinambungan
