Negosiasi tarif antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat (AS) dimulai. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menjelaskan negosiasi tarif impor tersebut kepada Menteri Keuangan China, Lan Fo’an. Pertemuan keduanya berlangsung di sela-sela rangkaian IMF-World Bank Spring Meeting di Washington DC, Amerika Serikat. Pada kesempatan itu Sri Mulyani menegaskan komitmen
Sejumlah perusahaan besar Amerika Serikat (AS) bertemu dengan perwakilan pemerintah Indonesia untuk membahas kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dan kesehatan. Hal ini menjadi salah satu rangkaian negosiasi tarif antara Indonesia dan AS. Pertemuan berlangsung dalam acara Round Table Discussion United States-ASEAN Business Council
Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen untuk 2025, turun dari prediksi sebelumnya sebesar 5 persen. Penyesuaian ini dilakukan seiring meningkatnya ketidakpastian kebijakan perdagangan global dan penurunan harga komoditas yang berdampak terhadap kepercayaan investor dan kinerja perdagangan Indonesia. Hal itu dimuat dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum (Kemenkum) berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Mangga Dua, Jakarta. Rencana ini muncul usai pemerintah Amerika Serikat (AS) kembali menyoroti pasar tersebut sebagai pusat peredaran barang palsu dan bajakan. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PTKN) Kementerian Perdagangan (Kemendag)
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut perputaran uang di judi online (judol) mencapai Rp1.200 triliun pada 2025. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut judol menjadi masalah yang tengah dihadapi Indonesia sekarang. Tak tanggung-tanggung, jumlah perputaran uangnya terus meningkat. Dia membandingkan dengan data pada 2024 lalu. Ivan mencatat saat itu
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan lima kesepakatan utama yang tengah dijajaki antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dalam upaya merespons kebijakan tarif timbal balik atau resiprokal Presiden Donald Trump. Langkah ini diambil untuk meredam dampak kebijakan dagang AS yang menetapkan bea masuk hingga 32 persen terhadap sejumlah produk ekspor Indonesia.
Pemangkasan proyeksi ini disampaikan Direktur Departemen Riset IMF Pierre-Olivier Gourinchas melalui blog resminya, menyusul kebijakan tarif agresif yang diberlakukan AS sejak akhir Januari 2025. “Sistem ekonomi global yang telah berlaku selama 80 tahun sedang di-reset. Aturan lama mulai dipertanyakan, sementara aturan baru belum terbentuk,” tulis Gourinchas, Selasa (22/4). Gourinchas menambahkan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani melaporkan realisasi investasi kuartal I 2025. Dalam tiga bulan pertama di 2025, realisasi investasi menyentuh Rp 465,2 triliun atau kurang lebih 24,4 persen dari target setahun sebesar Rp1.905,6 triliun. Realisasi investasi itu terdiri atas penanaman modal dalam negeri (PMDN)
Presiden RI Prabowo Subianto mengizinkan Indonesia mengekspor beras ke luar negeri tanpa mencari keuntungan besar. “Saya izinkan dan saya perintahkan kirim beras ke mereka dan kalau perlu atas dasar kemanusiaan, kita jangan terlalu cari untung besar,” kata Prabowo di Sumatera Selatan, Rabu (23/4). Prabowo menekankan yang terpenting ialah ongkos produksi
Investor global berbondong-bondong angkat kaki dari Wall Street, bursa saham Amerika Serikat (AS), gara-gara perang dagang yang disulut Presiden Donald Trump. Pasar global terguncang hingga ke akar-akarnya oleh agenda perdagangan agresif Trump. Meski ia menjanjikan ‘zaman keemasan baru Amerika, daya tarik investasi AS telah lama kehilangan kilaunya. Para CEO perusahaan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan proyek investasi kendaraan listrik (EV) senilai US$9,8 miliar yang telah disepakati RI dengan LG Energy Solution tetap berjalan, meski perusahaan asal Korea Selatan itu mundur dari sebagian proyek di bawah skema “Indonesia Grand Package”. Proyek ini terdiri atas pengembangan rantai pasok baterai
Amerika Serikat (AS) mengkritik kebijakan Bank Indonesia (BI) terkait sistem pembayaran berbasis QR nasional atau Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Kritik ini dimuat dalam laporan tahunan 2025 National Trade Estimate (NTE) yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR). AS menilai arah kebijakan sistem pembayaran Tanah Air, termasuk pengembangan
