Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah isu subsidi BBM Pertalite Cs sengaja dipotong demi program 3 juta rumah dari Presiden RI Prabowo Subianto. Namun, Bahlil tak menampik bahwa pemerintah tengah mengkaji metode baru penyaluran subsidi energi. Ini termasuk subsidi BBM, listrik, dan LPG 3 kg. Ia mengatakan total alokasi subsidi energi di 2024
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat indeks kepercayaan industri (IKI) pada Oktober berada di level ekspansi sebesar 52,75 atau naik 0,27 poin dibandingkan dengan September 2024 yang mencapai 52,48 dan lebih tinggi daripada Oktober 2023 lalu sebesar 50,70. Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan indeks tersebut ditopang oleh ekspansi dari 22
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah tengah mengejar pelepasan saham atau divestasi 10 persen saham Freeport rampung pada awal tahun 2025. Saham Freeport yang dimiliki Indonesia saat ini mencapai 51 persen dan berpotensi bertambah menjadi 61 persen jika divestasi berhasil. Eks Kepala Badan Koordinasi Penanaman
PT Pertamina (Persero) resmi mengubah harga Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya untuk BBM non subsidi mulai 1 November 2024. Diantara BBM non subsidi yang mengalami kenaikan adalah Pertamax Green 95 (RON 95), Pertamax Turbon (RON 98), Dexlite, dan juga Pertamina DEX. Sementara itu harga BBM non subsidi Pertamax (RON 92) masih tetap. Begitu
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan, total anggaran untuk ketahanan pangan nasional pada tahun 2025 adalah sebesar Rp139,4 triliun. Adapun total anggaran ini, katanya, tersebar di Kementerian/Lembaga dan BUMN pangan yang berkaitan dengan ketahanan pangan nasional. menyebut anggaran ketahanan pangan tahun 2025 juga mengalir melalui dana desa dan Pemerintah Daerah
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkap pemerintah berencana menambah kuota impor beras sebanyak 1 juta ton untuk menambah kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP). Adapun pemerintah telah menetapkan akan mengimpor sebanyak 3,6 juta ton beras pada 2024. Sementara realisasi impor beras pada Januari-Agustus 2024 tercatat hanya 2,9 juta
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengungkap tiga arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejar target investasi sebesar Rp1.905 triliun pada 2025. Menurutnya, arahan tersebut disampaikan saat retreat Kabine Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pekan lalu. “Kita target tahun depan kan sesuai dengan angka dari Bappenas,
Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 8 November 2024. BP Investasi Danantara ini nantinya menjadi lembaga pengelola investasi di Indonesia. Prabowo pun memanggil Kepala BP Investasi Danantara Muliaman Darmansyah Hadad dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Senin (29/10)
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyumbangkan tanahnya seluas 2,5 hektare di Tangerang, Banten, untuk Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat kecil secara gratis. Ia berharap delapan bulan lagi tanah yang disumbangkannya sudah terbangun perumahan yang dapat dibagikan secara gratis kepada masyarakat kecil di daerah tersebut. Perumahan tersebut
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong penyelesaian masalah keuangan yang tengah menerpa raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Sritex baru-baru ini dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang karena disebut sebagai debitur lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur. Oleh sebab itu, Agus mengatakan pihaknya mengedepankan penyelesaian apa
Presiden Prabowo Subianto bakal meluncurkan Daya Anagata Nusantara (Danantara). Ini bakal menjadi embrio pengelola investasi besar di Indonesia, bahkan digadang-gadang bakal sekelas dengan Temasek dari Singapura. Kepala Badan Pengelola (BP) Investasi Danantara Muliaman Hadad mengatakan peluncuran lembaganya akan dilakukan pada 8 November 2024 mendatang oleh Prabowo secara langsung. Hal ini
Pemerintah pada 2025 harus menghadapi tanggung jawabnya untuk membayar utang jatuh tempo, termasuk utang yang dihasilkan dari burden sharing bersama Bank Indonesia kala Covid-19 lalu. Menurut catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) yang dibeli Bank Indonesia (BI) berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKBI) II senilai
