Presiden Prabowo Subianto meminta pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tidak dilakukan secara terburu-buru. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut wanti-wanti itu disampaikan Prabowo dalam rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah di Sentul International Convention Center (SICC) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11). Hasan menyebut
Pasar modal Indonesia menghimpun dana sekitar Rp162 triliun hingga 6 November 2024. Capaian ini diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi dalam sambutannya pada acara Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2024 yang digelar di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Kamis (7/11).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total pembiayaan dari Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPPBTI) atau pinjaman online (pinjol) mencapai Rp74,48 triliun pada September 2024. “Per September 2024, outstanding pendanaan industri LPBBTI meningkat 33,73 persen (yoy) menjadi sebesar Rp74,48 triliun, dengan pendanaan yang diberikan oleh lender institusi adalah sebesar 89,98
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram (kg) bakal dilanjutkan hingga Januari dan Februari 2025. Ia mengatakan rencana itu segera disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ke Presiden Prabowo Subianto. Namun, Arief mengatakan jumlah penerima bantuan pangan akan turun dari sebelumnya
Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap ada tujuh perusahaan pelat merah yang ternyata masih merugi sampai saat ini. “Dari 47 BUMN, sekarang 40 BUMN itu sehat, 85 persen. Ada 7 (BUMN rugi) yang memang kita harus benar-benar kerja keras untuk beberapa tahun ke depan,” ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI
Presiden Prabowo Subianto menghapus utang UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, hingga kelautan. Penghapusan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan. Namun, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan penghapusan tak
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan pemerintah tak ada rencana menambah impor beras tahun ini. Hal ini dia ungkapkan untuk meluruskan penjelasan dia yang pada sepekan lalu menyatakan akan membuka opsi tambahan impor beras sebanyak 1 juta ton untuk memenuhi kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Zulhas menjelaskan rencana
Kementerian Perdagangan menyatakan proses pemindahan pintu masuk produk impor belum mencapai kata sepakat. Pengawasan perdagangan dinilai masih menjadi obat terbaik untuk menjaga pasar domestik. Pemerintah di era Presiden Joko Widodo berencana memindahkan pintu masuk barang impor dari Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak ke bagian timur Indonesia. Hal tersebut
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 71 Tahun 2024 terkait pengenaan bea masuk antidumping terhadap impor besi atau baja dari China. Beleid itu diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk H Section dan I Section dari Republik Rakyat Tiongkok
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli akan menerbitkan aturan baru soal rumus penetapan UMP 2025 paling lambat 7 November mendatang. Yassierli mengatakan sebelum menetapkan aturan baru itu, dirinya sudah berdiskusi dengan berbagai pihak terkait seperti buruh maupun pengusaha. Namun, ia tak mengungkap isi formula perhitungan UMP yang akan dibuatnya tersebut. Ia hanya menyatakan formula kemungkinan besar
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai berakhirnya tren deflasi yang dialami Indonesia selama lima bulan berturut-turut sejalan dengan rampungnya masa transisi pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden ke-8 Prabowo Subianto. Perlu diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengakhiri tren deflasi selama lima bulan berturut-turut pada Oktober
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuat gebrakan baru dalam kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas valuta asing (valas) khususnya dolar Amerika Serikat (AS) di dalam negeri. Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan, pihaknya kini tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 per 1
