Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Askolani buka-bukaan mengenai penyelundupan gula yang merugikan negara hingga Rp1,2 triliun yang diungkapkan oleh mantan Kepala Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Menurut Askolani, saat ini tengah melakukan pendalaman akan kebenaran mengenai isu yang diungkapkan Eko Darmanto. “Terkait penanganan mengenai gula, Bea Cukai telah
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menargetkan Bandara Internasional Dhoho Kediri dapat beroperasi komersial pada awal tahun depan. Ia mengatakan saat ini Ditjen Perhubungan Udara tengah melakukan proses kalibrasi bandara tersebut. Kalibrasi adalah tahap awal dari assesment suatu bandara, yang akan dilanjutkan dengan sejumlah assessment lainnya terkait keselamatan dan keamanan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Semester I-2023 yang baru saja disetorkan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK). Terlebih, hasil pemeriksaan BPK tersebut menemukan beberapa keganjalan dalam laporan keuangan di beberapa kementerian/lembaga (K/L). Sri Mulyani bertugas berkoordinasi dengan KL terkait tersebut. “Presiden instruksikan supaya
Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) mendorong agar pemerintah membentuk lembaga penjamin simpanan khusus untuk koperasi. Gunanya untuk melindungi uang simpanan pelaku UMKM di koperasi. Deputi Bidang Perkoperasian KemenkopUKM Ahmad Zabadi mengatakan hal ini untuk menekan kerugian akibat berbagai praktik yang merugikan anggota koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP). “Pembentukan LPS
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengatakan transportasi umum di IKN Nusantara bakal dirancang tanpa sopir (driverless). Hal itu ia sampaikan dalam acara diskusi bertajuk ‘IKN: Jembatan Kini dan Masa Datang’ di Jakarta, Kamis (7/12). Bambang mengatakan kendaraan umum di IKN Nusantara semuanya bakal dikendalikan dari command center.
Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa Indonesia sebesar US$138,1 miliar per akhir November kemarin. Posisi itu meningkat dibandingkan dengan akhir Oktober 2023 yang sebesar US$133,1 miliar. BI dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta pada Kamis (7/12) menyatakan kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh penerbitan global bond pemerintah
LRT Jabodebek mendapatkan subsidi dalam bentuk dana Public Service Obligation (PSO) sebesar Rp119,79 miliar atau nyaris Rp120 miliar. Kucuran dana ini secara simbolis ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal dan Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo. “Khusus untuk LRT Jabodebek saja, kami menganggarkan dana kewajiban pelayanan publik
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan beras bantuan pangan yang telah disalurkan oleh pemerintah sejak April 2023 akan terus disalurkan kepada keluarga penerima manfaat hingga Maret 2024. “Setelah bantuan pangan September, Oktober dan November selesai dibagikan, ditambah lagi untuk bulan Desember. Selanjutnya nanti Januari, Februari, Maret (2024) akan diberikan lagi”, kata
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan TikTok boleh saja kerja sama dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk di Indonesia. Pernyataan itu merespons isu media sosial besutan ByteDance yang bakal menggandeng Tokopedia menyangkut layanan belanja online. Maklum, beberapa waktu lalu pemerintah resmi melarang TikTok Shop beroperasi. “Boleh. Jadi kalau kerja sama, sama
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan saat ini para petani bisa menebus pupuk subsidi cukup dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal itu seiring dengan revisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Amran menyebut dengan revisi
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan melaporkan dua dana pensiun (Dapen) milik perusahaan pelat merah ke Kejaksaan Agung (Kejagung) pada bulan ini. “Di bulan ini ada dua yang akan kita laporkan ke Kejaksaan Agung,” ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan. Pemeriksaan itu terungkap dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023. Ketua BPK Isma Yatun membacakan penggalan hasil laporan tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II 2023-2024. “Hasil pemeriksaan
