Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengklaim tersisa 18 kasus pada sistem coretax, setelah sebelumnya sempat tembus 397 masalah. “Alhamdulillah, kalau dulu terlaporkan sampai dengan 10 Februari (2025) sekitar 397 kasus kejadian, issue, error terkait perubahan data (di coretax). Sampai kemarin kami cek kembali dari 1 Mei-6 Mei, sekitar seminggu, kira-kira
Kebijakan tarif impor tinggi yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) terhadap produk asal Indonesia menimbulkan kekhawatiran besar bagi kelangsungan dunia usaha dalam negeri, terutama sektor ekspor dan UMKM. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai bahwa kebijakan tarif reciprocal sebesar 32 persen ini tidak hanya akan menurunkan daya saing produk ekspor unggulan
Program SISBERDAYA dan DisBerdaya 2025 kembali diluncurkan oleh Dana dan Ant International dengan tujuan memberdayakan perempuan dan perempuan penyandang disabilitas dalam sektor UMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan kompetisi bisnis. Inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan gender, mendorong inovasi, dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Konferensi pers peluncuran program ini dihadiri
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan keprihatinannya bahwa penghapusan kuota impor dapat memberikan tekanan besar pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri padat karya di Indonesia. Wakil Ketua KPPU, Aru Armando, menjelaskan bahwa produk impor seringkali memiliki keunggulan dalam harga atau kualitas, sehingga tanpa pembatasan kuota, produk asing
UMKM perlu perlindungan karena jadi pilar ekonomi bangsaAnggota DPR RI Komisi VII, Novita Hardini, menekankan pentingnya kemudahan dan perlindungan bagi UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional di tengah gempuran produk impor. Ia menyampaikan hal ini usai menghadiri Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di Trenggalek, Jawa Timur, yang diikuti oleh
Presiden RI Prabowo Subianto akan bertemu dengan tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri Gates Foundation, Bill Gates di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Pertemuan itu bakal dilakukan pagi ini Rabu (7/5/2025), sekitar pukul 08.00 WIB. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan pertemuan ini akan membahas sejumlah inisiatif
Menteri BUMN Erick Thohir merestui himpunan bank negara (Himbara) memberikan pembiayaan hingga Rp450 triliun untuk Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih), yang rencananya diluncurkan pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Menurut Erick, Kopdes Merah Putih adalah salah satu program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang tujuannya
Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut pertumbuhan ekonomi pada kuartal I memang selalu atau relatif lebih rendah ketimbang kuartal IV tahun sebelumnya. Pada kuartal I 2025, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 4,87 persen year on year (yoy). Sedangkan di kuartal IV tahun lalu tercatat tumbuh 5,02 persen. Kepala BPS Amalia
Kinerja industri manufaktur Indonesia tercatat merosot signifikan pada April 2025. Berdasarkan laporan S&P Global, Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia turun drastis ke level 46,7 dari sebelumnya 52,4 pada Maret 2025. Penurunan sebesar 5,7 poin ini menandakan perubahan status dari ekspansi ke kontraksi dan mencerminkan tekanan yang dihadapi pelaku industri
Pemerintah mencatat total transaksi program belanja Lebaran 2025 menembus Rp100 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan capaian ini menunjukkan antusiasme masyarakat dalam berbelanja produk dalam negeri serta keberhasilan program kolaboratif dalam mendukung usaha lokal dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dua program utama yang berkontribusi besar adalah Friday Mubarak dengan
Menteri Koperasi Budi Arie mengungkapkan delapan tantangan yang dihadapi Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih. “Masa depan gerakan koperasi ada di tangan seluruh warga bangsa. Saatnya kita bergerak dan maju bersama. Delapan tantangan harus kita atasi bersama. Karena kunci kemajuan dan kemandirian koperasi adalah orang [SDM], organisasi, dan sistemnya harus bagus
Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Jefry Romdonny, menegaskan kembali komitmennya dalam memperjuangkan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, terutama di daerah seperti Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam kunjungan kerja Komisi XI DPR RI bersama OJK, Jefry menekankan bahwa UMKM merupakan ujung tombak ekonomi rakyat dan perlu dukungan konkret dari
