Pemerintah melarang penjualan LPG 3 kg di tingkat pengecer mulai 1 Februari 2024, mengharuskan distribusi melalui pangkalan resmi Pertamina. Namun, menurut Direktur Puskepi Sofyano Zakaria, kebijakan ini tidak menjamin berkurangnya beban subsidi LPG karena peraturan yang mengatur siapa yang berhak menerima subsidi masih belum tegas. Perpres 104 Tahun 2007 yang
Israel menunda pembebasan tahanan Palestina setelah terjadi kekacauan dalam proses serah terima sandera yang dilakukan Hamas di Gaza pada Kamis (30/1/2025). Hamas membebaskan tiga sandera Israel dan lima sandera Thailand, termasuk Arbel Yehud (29) dan Gadi Moses (80), yang diculik dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Namun, suasana penyerahan
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai tingginya kepuasan publik terhadap 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang mencapai 80,9 persen berdasarkan survei Litbang Kompas, mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Bidang politik dan keamanan memperoleh tingkat kepuasan tertinggi sebesar 85
Wakil Menteri BUMN, Kartika Witjoatmodjo, mengonfirmasi bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN masih berlangsung di DPR. Pada Jumat (31/1/2025), Kementerian BUMN akan kembali menghadiri rapat dengan Komisi VI DPR untuk melanjutkan proses legislasi. Meskipun belum memberikan rincian lebih lanjut, Kartika menegaskan
500 orang terkaya di dunia secara kolektif kehilangan USD108 miliar atau setara Rp1.752 triliun karena aksi jual sektor teknologi, yang dipicu oleh pengembang AI Cina DeepSeek, mengguncang pasar global. Aksi jual tersebut paling memukul para miliarder yang terkait dengan kecerdasan buatan, dengan salah satu pendiri Nvidia Jensen Huang dan salah
Selain menahan suku bunga, Federal Reserve juga mengambil keputusan untuk meninggalkan kelompok yang berfokus pada iklim global. Menjawab berbagai pertanyaan tentang jejak pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada bank sentral, Ketua Federal Reserve Jerome Powell pada hari Rabu (29/1) mengatakan bahwa politik tidak mendorong keputusan Fed untuk meninggalkan
Presiden Prabowo Subianto menggelar penghematan belanja besar-besaran hingga Rp 306,69 triliun. Salah satu pos belanja yang dipangkas adalah perjalanan dinas kementerian/lembaga, sebesar Rp 256,1 triliun. Prabowo pun sudah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 untuk rencana penghematan tersebut. Pos anggaran
Pemerintah Indonesia melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah merevisi aturan terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA). Dalam aturan baru, eksportir diwajibkan menempatkan 100% devisa hasil ekspor SDA di dalam negeri selama minimal satu tahun, berbeda dari aturan sebelumnya yang hanya mewajibkan 30% selama tiga bulan. Kebijakan ini
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengunjungi sejumlah kantor pajak, yaitu KPP Kebayoran Baru Satu, KPP Perusahaan Masuk Bursa, dan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar pada Kamis, 23 Januari 2025, untuk memantau implementasi sistem Coretax. Dalam kunjungan tersebut, ia mendengarkan masukan dan tantangan yang dihadapi wajib pajak terkait sistem baru tersebut.
Harga batu bara mengalami penurunan signifikan, dengan kontrak Februari 2025 ditutup di posisi USD 119,1 per ton, turun 2,38% dalam sehari dan 4,3% dalam dua hari terakhir. Penurunan ini terjadi setelah sebelumnya harga sempat melonjak 8,4% dalam empat hari berturut-turut. Pelemahan harga batu bara disebabkan oleh indikasi penurunan permintaan global
Keberadaan pagar laut misterius di berbagai wilayah perairan Indonesia menjadi sorotan karena tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik atau bertanggung jawab. Di Tangerang, pagar bambu sepanjang 30,16 km yang melintasi 16 desa di 6 kecamatan ditemukan tanpa izin dan mengganggu nelayan. Meski telah disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),
Presiden Prabowo Subianto memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tanpa menggunakan dana CSR BUMN atau hibah asing. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa anggaran untuk MBG berasal dari efisiensi belanja negara, meskipun detailnya menjadi kewenangan Presiden dan Menteri
