PT IMC Pelita Logistik Tbk. (PSSI), selaku pemilik kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana, memberikan klarifikasi terkait viralnya isu bahwa kapal-kapal tersebut terlibat dalam pengangkutan nikel ilegal di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dalam keterbukaan informasi, perusahaan menegaskan bahwa mereka tidak memiliki keterlibatan, afiliasi, maupun kepemilikan dalam aktivitas pertambangan di
Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan mempercepat pembangunan proyek Giant Sea Wall di Pantai Utara Jawa dengan membentuk Badan Otorita khusus. Proyek senilai USD 80 miliar (sekitar Rp 1.299 triliun) ini telah direncanakan sejak 1995, namun belum terlaksana secara signifikan. Prabowo menyatakan proyek ini tidak boleh lagi ditunda, mengingat urgensinya dalam
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengajak agar polemik terkait kepemilikan empat pulau di perbatasan Sumut-Aceh dibahas langsung bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, perdebatan di tingkat daerah tidak akan menghasilkan solusi karena kewenangan akhir berada di tangan pemerintah pusat. Bobby menegaskan Pemprov Sumut terbuka untuk berdiskusi ulang dengan semua pihak,
Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan kenaikan gaji hakim di Indonesia, dengan besaran kenaikan yang mencapai hingga 280 persen bagi hakim dengan golongan paling rendah. Kebijakan ini diumumkan dalam acara pengukuhan hakim di Mahkamah Agung dan disambut antusias oleh para hakim yang hadir. Prabowo menegaskan bahwa tujuan dari kenaikan
Viralnya foto kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana di media sosial yang disebut mengangkut hasil tambang di Raja Ampat mendapat bantahan tegas dari pihak pemilik kapal, PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI). Perusahaan menyatakan bahwa kapal-kapal tersebut tidak pernah beroperasi di Raja Ampat, melainkan beroperasi di wilayah Sungai Mahakam, Kalimantan
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyatakan sikap tegas terkait polemik pemindahan empat pulau dari Kabupaten Aceh Singkil ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Ia menegaskan bahwa Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek secara geografis, historis, dan administratif merupakan bagian dari Aceh. Muzakir menyebut Aceh memiliki bukti dan data kuat yang
Isu dugaan penambangan nikel ilegal di Raja Ampat, Papua Barat Daya, mencuat setelah video kapal pengangkut bijih nikel viral di media sosial. Dua nama kapal dalam video tersebut, JKW Mahakam dan Dewi Iriana, memicu perhatian publik karena diasosiasikan dengan nama Presiden Joko Widodo dan istrinya. Menanggapi kontroversi ini, PT IMC
Presiden RI Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk segera memulai pembangunan proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall di Pantai Utara Jawa. Dalam pidatonya di penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 di Jakarta, ia menyatakan bahwa tidak akan ada lagi penundaan dalam proyek strategis ini, yang telah direncanakan sejak 1995 oleh
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah dugaan keterlibatan Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana terkait aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, meskipun sejumlah kapal yang diduga mengangkut nikel di wilayah tersebut memiliki nama menyerupai inisial keduanya, seperti “JKW Mahakam” dan “Dewi Iriana”. Ia menegaskan bahwa izin usaha pertambangan (IUP) dari empat
Pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600.000 kepada 17,3 juta pekerja atau buruh untuk dua bulan (Juni–Juli 2025), dalam satu tahap. Pencairan direncanakan sebelum pekan kedua Juni 2025. Status penerima dapat dicek melalui situs resmi BPJS Ketenagakerjaan, dan jika terdaftar, pekerja akan diminta mengisi data
The Indonesian Institute (TII) mengkritik kebijakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600 ribu karena dinilai tidak menyentuh akar persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Manajer Riset dan Program TII, Felia Primaresti, menyebut mayoritas buruh masih menerima upah di bawah kebutuhan hidup layak. Data Komite Hidup Layak mencatat bahwa sebagian besar buruh terpaksa
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600.000 untuk Juni–Juli 2025 guna mendukung daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. BSU diberikan kepada sekitar 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta serta kepada guru Kemendikdasmen (Rp288.000) dan guru Kemenag (Rp277.000) untuk dua bulan. Total anggaran BSU mencapai
