Pemerintah mengerek tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok sebesar 10 persen pada 2024. Besaran ini mulai berlaku awal tahun nanti. Hal ini dibenarkan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani yang menyebutkan kenaikan 10 persen ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 Tahun 2022. “Iya betul (kenaikan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerintahkan perbankan memblokir 4.000 rekening terkait judi online. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan kewenangan ini didasarkan pada UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Dian menyebut 4.000 rekening itu juga teridentifikasi digunakan untuk kegiatan ilegal selain
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan memproyeksi industri pariwisata bisa menghasilkan pendapatan senilai Rp3.281 triliun atau setara dengan 18,4 persen produk domestik bruto (PDB). Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas saat memberikan sambutan mewakili Luhut dalam
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menindaklanjuti rencana proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) di Kuta, Bali, Minggu (17/12). Ia menilai dukungan transportasi massal perlu dilakukan untuk mengantisipasi masalah kemacetan di Bali. Budi mengungkapkan pemerintah daerah Bali akan menjadi pemegang saham mayoritas proyek LRT ini yakni sebesar 51
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menilai TikTok masih melanggar aturan main di Indonesia meski sudah mengakuisisi Tokopedia. Staf Khusus Menkop UKM Fiki Satari menegaskan seharusnya TikTok tak boleh kembali menjalankan skema social commerce di Indonesia. Konsep social commerce dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang
Petani membeberkan masalah penyaluran pupuk subsidi sehingga membuat ketersediaannya langka. Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI) Muhammad Qomarun Najmi mengatakan permasalahan mendasar terletak pada validitas data petani yang bisa membeli pupuk subsidi. Ia mengatakan ada petani yang memiliki lahan tetapi tidak mendapatkan Kartu Tani yang digunakan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan ekspansi proyek fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur. Smelter yang beroperasi di bawah bendera PT Smelting itu dibangun atas kerja sama PTFI dengan Mitsubishi. Smelter itu akan mengolah tembaga yang dihasilkan PTFI. “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sore hari ini
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memundurkan jadwal implementasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari semula 1 Januari 2024 menjadi 1 Juli 2024. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP
Pengusaha Jusuf Hamka mengungkapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) cuma mau bayar utang kepadanya Rp78 miliar. Padahal, sebelumnya pria yang akrab disapa Babah Alun itu menagih utang pemerintah kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) senilai Rp800 miliar. Hal tersebut disampaikan setelah bertemu dengan perwakilan Kemenkeu dan Kementerian
Menteri BUMN Erick Thohir mengaku baru saja bertemu Chairman of the Board and Chief Executive Officer Freeport-McMoRan, Richard C. Adkerson. Erick mengatakan pertemuannya itu dilakukan untuk membahas hilirisasi. Erick mengatakan pembangunan smelter Freeport tahap 2 akan rampung Mei 2024. “(Bahas) Hilirisasi, karena Freeport kan sudah puluhan tahun, baru pertama ini
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai membagikan alat memasak berbasis listrik (AML) alias rice cooker gratis bulan ini. “Sebagai progres pada tahap awal, distribusi AML pada bulan Desember ini akan dilakukan kepada 53.161 Rumah Tangga yang tersebar di 26 provinsi,” ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu saat menyaksikan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurunkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk kendaraan listrik. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. Pada Pasal 8
