Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kerugian masyarakat akibat investasi ilegal atau bodong mencapai Rp139,67 triliun sepanjang 2017 hingga 2023. Ketua Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal OJK Hudiyanto mengatakan pihaknya setiap hari menerima laporan dari masyarakat yang terjerat investasi bodong. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti OJK bersama 15 lembaga lainnya termasuk
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai warga Indonesia makin banyak memakan tabungan jelang lebaran imbas pemerintah gagal mengendalikan harga pangan. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto mewanti-wanti uang lebaran yang diterima masyarakat Indonesia lebih kecil dibandingkan tahun lalu. Menurutnya, hal ini
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal mengatur dan mengawasi penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK). Kebijakan ini termasuk mengatur regulatory sandbox hingga aset kripto. Ketentuan ini seiring dengan terbitnya Peraturan OJK (POJK) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. Aturan ini diundangkan pada 19 Februari 2024 lalu. Kepala
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan dugaan pelanggaran pinjaman online (pinjol) pendidikan dan karena itu akan memprosesnya ke ranah hukum. Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa mengatakan pelaku usaha pinjol diduga melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada proses awal, KPPU membandingkan
Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 15 Maret 2024 surplus Rp22,8 triliun atau 0,1 persen dari produk domestik bruto (PDB). Ia mencatat surplus APBN per 15 Maret 2024 ini merupakan imbas dari pendapatan negara yang mencapai Rp493,2 triliun. Jumlah itu menyentuh 17,6 persen dari
Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan pihaknya sudah memberikan anggaran Rp2,3 triliun untuk bangun Ibu Kota Nusantara (IKN) per akhir Februari 2024. Realisasi anggaran itu mencakup dana untuk klaster infrastruktur. Apabila dirinci, kucuran dana yang sudah diterima untuk klaster infrastruktur sebesar Rp400 miliar. Selain infrastruktur, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga menghibahkan Rp1,9
Pemerintahan Presiden Joko Widodo percaya diri, hasil pemilihan presiden (Pilpres) satu putaran yang telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdampak baik bagi iklim investasi di dalam negeri. Pilpres satu putaran ini ditetapkan KPU setelah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraup suara terbanyak. Ekonom Universitas
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklarifikasi kabar viral soal alur barang bawaan penumpang ke luar negeri sebagaimana konten yang dibuat Kantor Bea Cukai Kualanamu. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, sebagai inisiatif untuk menjawab keingintahuan publik, konten tersebut perlu dihargai. Hanya saja, ia menilai, isi konten kurang sesuai
Indonesia resmi mendapatkan kedaulatan pengaturan ruang udara dengan segala informasi penerbangannya di wilayah Kepulauan Riau (Kepri) dan Natuna. Kini Flight Information Region (FIR) resmi dikelola secara penuh oleh Indonesia, setelah sebelumnya dikendalikan oleh Singapura selama 78 tahun. Dengan perjanjian ini, maka luasan FIR Jakarta bertambah menjadi 2.842.725 kilometer persegi. Menurut
pemberian THR driver ojek online. Ia menilai pernyataan Kemnaker soal THR driver ojek online (ojol) kurang tepat. “Pernyataan mengenai mitra pengemudi ojol masuk ke dalam cakupan Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04/III/2024 adalah pernyataan yang kurang tepat,” tegas Hanif dalam keterangan resminya, Selasa (19/3). Menaker periode 2014-2019 itu mengatakan hubungan kerja
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi keluhan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang mengaku kesulitan mendapat akses permodalan kredit usaha rakyat (KUR) karena terkendala BI Checking. Jokowi menegaskan pemerintah telah menyediakan berbagai skema pembiayaan untuk mendukung pelaku UMKM, dengan besaran pinjaman yang beragam. Untuk kredit hingga Rp500 juta bisa
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku was-was dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang menyentuh Rp68,82 triliun. Direktur Bina Penataan Bangunan (BPB) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN memang sangat luar biasa, mulai dari perencanaan,
