Penerimaan pajak neto selama Januari hingga Oktober mengalami penurunan 3,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan tersebut tercatat sebesar Rp 1.459,3 triliun. Penyebab utama penurunan ini adalah lonjakan restitusi atau pengembalian kelebihan pajak sebesar 36,4%. Kenaikan restitusi ini didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Pajak Pertambahan Nilai
Transisi kepala daerah baru menjadi salah satu faktor perlambatan penyerapan anggaran. Banyak kepala daerah yang baru dilantik masih dalam proses menyusun struktur pemerintahannya. Pemerintah daerah perlu menahan sebagian anggaran untuk membayar kontrak proyek yang jatuh tempo di akhir tahun. Hal ini dilakukan karena banyak proyek yang baru dibayarkan setelah pekerjaannya
Pemerintah Indonesia dan Inggris menyepakati kerja sama maritim senilai £4 miliar yang berfokus pada pengembangan kemampuan maritim dan pembuatan kapal. Program ini bertujuan meningkatkan ketahanan pangan Indonesia serta menciptakan ribuan lapangan kerja di kedua negara. Kedua negara juga membahas percepatan Kemitraan Pertumbuhan Ekonomi serta kolaborasi di sektor pendidikan. Pemerintah Inggris
Angola dan Ethiopia menyatakan minat untuk memperdalam kerja sama di bidang pertanian dengan Indonesia saat pertemuan KTT G20 Afrika Selatan 2025. Para pemimpin kedua negara Afrika tersebut diundang bertemu Presiden Prabowo Subianto pada 2026 untuk menindaklanjuti rencana kerja sama ini. Pemerintah Indonesia akan menyiapkan langkah teknis karena beberapa perusahaan Indonesia
Gubernur Bali Wayan Koster memerintahkan penghentian total pembangunan lift kaca di tebing Pantai Kelingking, Klungkung. Investor juga diwajibkan membongkar seluruh bangunan dalam waktu enam bulan dan melakukan pemulihan fungsi ruang. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan lima jenis pelanggaran berat serta rekomendasi Pansus DPRD Bali. Pelanggaran tersebut mencakup tata ruang, perizinan,
Defisit APBN per 31 Oktober mencapai Rp 479,7 triliun atau 2,02% dari PDB, angka ini melebar dibandingkan bulan sebelumnya dan periode yang sama tahun lalu. Meskipun demikian, realisasi defisit ini masih berada dalam batas aman dan terkendali serta lebih rendah dari target outlook APBN. Pelebaran defisit terjadi karena belanja negara
Realisasi penyerapan anggaran program makan bergizi gratis telah mencapai Rp 41,3 triliun per 18 November. Angka tersebut setara dengan 58,2% dari total alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun. Penyaluran anggaran program telah tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia, dari Sumatra hingga Papua. Pemerintah menargetkan program ini dapat menjangkau 82,9
Pemerintah memberlakukan Program Diskon Tiket Transportasi untuk masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 untuk mendorong mobilitas masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi selama periode liburan akhir tahun. Program ini memberikan diskon tarif untuk berbagai moda transportasi, termasuk kereta api, kapal laut, penyeberangan, dan angkutan udara. Potongan
Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) sedang mengkaji rencana penggabungan atau merger BUMN karya. Proses ini ditargetkan dapat rampung pada Desember 2025. Dalam pelaksanaannya, BP BUMN akan bekerja sama dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Danantara (BPI Danantara). Nantinya, BUMN karya akan dikelompokkan ke dalam beberapa kluster. Langkah ini bertujuan untuk
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) melalui PT Danantara Asset Manajemen berencana mengambil alih sebagian besar saham lini bisnis rumah sakit PT Pertamina Bina Medika. Akuisisi ini merupakan bagian dari upaya restrukturisasi agar Pertamina dapat kembali fokus pada bisnis intinya di sektor minyak dan gas. Setelah pengambilalihan, Danantara akan
Penurunan suku bunga kredit perbankan berjalan lambat meskipun Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuannya secara signifikan. Rata-rata bunga kredit baru hanya turun tipis sejak awal tahun hingga Oktober. Penyebab utama lambatnya penurunan ini adalah adanya suku bunga spesial (special rate) yang diberikan perbankan kepada para deposan besar. Hal ini
Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah rumah sejumlah pejabat pajak terkait penyidikan dugaan korupsi. Kasus ini menyangkut dugaan memperkecil kewajiban pembayaran pajak oleh wajib pajak pada periode 2016-2020. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan. Pihaknya menegaskan bahwa penegakan hukum penting untuk menjaga integritas institusi. Pihak Kejagung
